Menpan: PNS yang Bikin Kacau Kantor Sasaran Rasionalisasi Pertama

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan, sudah mengajukan rencana rasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) kepada Presiden Joko Widodo.

Terkait itu, Menpan telah menginventarisasi jumlah PNS yang membebani anggaran negara. Hasilnya, saat ini terdapat sekitar 56.000 dinilai tidak kompeten dan tidak produktif. Mereka inilah, kata Yuddy, yang akan menjadi sasaran utama dalam pengurangan jumlah PNS.

"Kita sedang menginventarisir total pegawai, makanya ada PU-PNS. Kelihatan ada 56.000 yang datanya ini diragukan keberadaannya, kerja atau tidak. Dikhawatirkan merugikan keuangan Negara, mereka itu betul-betul ada atau tidak. Kalau tidak ya dicoret, distop itu keuangannya," kata Yuddy Chrisnandi disela kunjungannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Jumat (29/4/2016).

Kebijakan rasionalisasi PNS ini, menurut Yuddy, akan membuat pemerintahan menjadi efisien dan orang-orang yang handal yang bekerja di pemerintah itu semakin terseleksi dengan baik. Sedangkan dari sisi anggaran, pemerintah tidak sia-sia mengeluarkan uang yang sepadan dengan beban dan kinerja yang sudah terukur. Terlebih lagi tingkat kesejahteraan PNS dalam lima tahun terakhir dianggap jauh lebih baik dari sebelumnya.

"Gaji dan tunjangan-tunjangan PNS relatif jauh lebih baik dibandingkan lima tahun terakhir. Berarti mereka dituntut bekerja lebih baik. Nah ini kan uang rakyat, yang dititipkan dalam bentuk gaji ini kan hasilnya harus pelayanan yang bagus kan?" ucap Yuddy.

Yuddy menambahkan, rasionalisasi PNS akan dilakukan pada tahun 2017 mendatang setelah mendapatkan persetujuan Presiden. Sedangkan proses persiapan rasionalisasi PNS ini sudah dilakukan Kementerian Pan-RB bersama dengan instansi terkait.

"Hanya orang-orang yang terseleksi dengan baik yang bisa melayani dengan baik, memenuhi kebutuhan masyaraka. Makanya yang males-males, yang tidak produktif, yang tidak kompeten, yang bikin kacau di kantornya, ini sasaran rasionalisasi pertama," ujarnya.*kompas