Data Palsu CPNS Bisa Jerat Bupati Karimun
"Jika masih ditemukan sejumlah honorer kategori dua (K II) dari 49 honorer yang telah dinyatakan lulus verifikasi menjadi calon pegawai negeri sipil menggunakan data palsu untuk proses pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP), maka Bupati Karimun, Nurdin Basirun selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bisa dipidana," ucapnya di Tanjung Balai Karimun, Minggu.
Andri Supandi menjelaskan berdasarkan Bab 1, Pasal 1 butir 5, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota.
"Meski demikian bupati terkait proses verifikasi honorer tersebut bisa melimpahkan kewenangannya pada pihak lain di lingkungannya, karena itu saya menyebutkan bahwa bupati selaku PPK maupun pihak yang menerima kewenangan untuk menjadi PPK bisa dipidana," jelasnya.
Andri mengaku sebelumnya dirinya bersama dua rekannya yakni ketua LSM Kopari, Henry Aris Baowle dan ketua LSM PIkad, Hidayat Akhtiar telah menyampaikan sanggahan tentang dugaan terjadinya manipulasi data honorer kategori II di Karimun pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Badan Kepengawaian Negara (BKN), BKN Regional XII dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Selanjutnya ketiga ketua LSM itu, secara resmi juga melaporkan kasus itu ke Mabes Polri tanggal 18 April 2013 dan Polres Karimun pada tanggal 22 April 2013.
Dia mengatakan hasil investigasi pihaknya dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber.
"Sebanyak 103 dari 151 honorer yang tercatat dalam daftar tenaga K II, hasil validasi data dari BKN, terindikasi melakukan manipulasi data," ucapnya.
Namun, kata dia, pihak Pemkab Karimun terus melakukan verifikasi hingga akhir April lalu dan tetap mengumumkan bahwa sebanyak 49 honorer K II dinyatakan lulus verifikasi.
Berdasarkan daftar normatif tenaga honorer kategori II hasil validasi data BKN tercatat sebanyak 151 honorer, jumlah data itu sesuai dengan validasi aplikasi BKN.
Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karimun, Kamarullazi menyatakan bahwa ke 49 nama honorer K II meski telah dinyatakan lulus segera akan diajukan NIP nya ke BKN.
"Akan tetapi sebelum pengajuan NIP kami lakukan, masing-masing honorer harus melengkapi berkas-berkas sesuai aturan, salah satunya membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM)," ujarnya.
Dia mengatakan langkah tersebut akan diikuti oleh PPK dari masing-masing instansi juga akan membuat SPTJM bermaterai.
"Saat ini pembuatan SPTJM masih dalam proses, begitu juga SPTJM dari kepala daerah," katanya.
0 Comments