PGRI Curhat Soal Gaji Guru Honorer yang Tidak Manusiawi

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo menilai, status kepegawaian guru honorer tidak jelas. Celakanya, gaji yang diterima guru honorer juga tidak layak. "Honornya juga tidak manusiawi," kata Sulistyo di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/3).

Seharusnya, guru-guru honorer yang didahulukan untuk diseleksi menjadi CPNS. Namun ia menemukan permainan data di tingkat kabupaten-kota.

"Pemerintah sebenarnya tidak punya data pegawai guru Kategori 1 dan Kategori 2. Setelah kami minta MenPANRB untuk memprosesnya, baru kemudian BKD melakukan pendataan. Di situlah data-data siluman banyak dimasukkan. Motif siluman itu ya untuk menggolkan orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan untuk diterima menjadi PNS," jelasnya.

Selain itu, pemerintah dalam pandangan PGRI tidak memiliki data akurat tentang jumlah guru di Indonesia. Selama ini jumlah guru dinilai sudah cukup. Padahal menurut catatan PGRI, jumlah guru disebut sudah cukup karena menyertakan guru honorer dalam daftar ketersediaan pahlawan tanpa jasa itu.

"Ini serius, pemerintah menggunakan data menyesatkan yang menyebut bahwa guru itu jumlahnya berlebihan di Indonesia. Itu sungguh-sungguh salah," katanya.

Sulistyo menuturkan data yang selama ini digunakan Pemerintah adalah termasuk jumlah guru honorer yang belum berstatus PNS. Sehingga seolah-olah kebutuhan guru di dalam negeri sudah lebih dari cukup. "Padahal, merekalah (guru honorer) yang sekarang mengisi kekurangan guru itu. Sehingga seolah-olah kebutuhan guru di Indonesia sudah cukup," ucap dia.

*harianterbit