Perencanaan Gaji PNS di Boyolali Tahun 2014 Dinilai Tak Cermat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dinilai tidak cermat dalam merencanakan alokasi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) pada anggaran 2014.

Data yang diterima Solopos.com dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, pada anggaran belanja 2014 terdapat sisa belanja pegawai yang cukup besar khususnya pada kelompok belanja tidak langsung. Nilainya mencapai Rp66,442 miliar, atau 6,7% dari total alokasi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung senilai Rp986,763 miliar.

Seperti diketahui alokasi anggaran sebesar ini sebagian besar dipergunakan untuk gaji pegawai, tunjangan PNS, termasuk sertifikasi guru.

“Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah memang perencanaan alokasi gaji dan tunjangan PNS yang dilakukan Pemkab belum realistis?” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Boyolali, Agung Supardi, yang juga Ketua Panitia Khusus LKPj Bupati Anggaran 2014, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Senin (6/4/2015).

Agung juga mempertanyakan apakah ada kendala administrasi yang bersumber dari pemerintah pusat sehingga realisasi belanja gaji jadi terhambat.

Menurut Agung, komponen belanja gaji dan tunjangan seharusnya dapat diprediksi dengan tepat, asal tertib administrasi dan diperhitungkan secara akurat. Idealnya, kata dia, sisa belanja pegawai tidak melebihi 2,5%, namun realisasinya justru mencapai 6,7%.

Sementara itu, dalam dokumen LKPj Bupati, Pansus menganggap perlu ada perbaikan manajemen pengelolaan belanja daerah agar perencanaan belanja lebih akurat. Rekomendasi ini disampaikan karena tidak hanya belanja pegawai yang serapannya kurang maksimal melainkan belanja lainnya.

Pada kelompok belanja langsung, serapan belanja barang dan jasa serta belanja modal juga kurang maksimal. Realisasi belanja barang dan jasa hanya 85,6% atau senilai Rp182,77 miliar dari perencanaan Rp213,474 miliar.

Sementara, belanja modal hanya terealisasi 90,4% atau terealisasi Rp303,852 miliar dari perencanaan Rp336,014 miliar. Secara umum, Pansus juga menilai kinerja belanja Pemkab Boyolali 2014 menurun dibanding 2013. Total nilai belanja yang tidak terserap pada 2014 lebih tinggi dibandingkan 2013.

“Pada 2013 belanja yang tidak terserap Rp105,4 miliar, sementara pada 2014 mencapai Rp142,45 miliar,” imbuh Agung.

Bupati Boyolali, Seno Samodro, menyampaikan segala bentuk rekomendasi dari DPRD terkait laporan pertanggungjawaban kerja Bupati 2014 diharapkan bisa menjadi masukan bagi bupati selanjutnya.

Dia mengapresiasi sistem penyampaian LKPj mulai tahun ini bukan memberikan keputusan menolak atau menerima pertanggungjawaban, melainkan berisi rekomendasi-rekomendasi dari DPRD yang harus dilaksanakan pemerintahan selanjutnya.

*solopos