Pemprov Bengkulu Tunda Pembayaran TKD Bagi 7.000 PNS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, sampai saat ini masih menunda pembayaran tunjangan kerja daerah (TKD) terhadap 7.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemprov. Hal ini dilakukan karena masih perlu pembahasan mendalam terkait dasar hukum pembayaran TKD tersebut.

"Pembahasan dasar hukum itu dilakukan karena menyangkut permasalahan internal yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan hal ini segera dituntaskan," kata Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, di Bengkulu, Kamis (14/7).

Selain itu, Pemprov Bengkulu juga sudah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pemberian tunjangan kinerja serta tunjangan daerah tersebut, untuk memastikan agar tidak menyalahi aturan.

Pemprov Bengkulu juga akan membahas masalah ini bersama DPRD setempat agar tidak ada persoalan di masa mendatang. "Jadi, sebelum pembayaran TKD kita realisasikan kepada 7.000 PNS di Pemprov Bengkulu, semua aturan harus kita patuhi sehingga tidak bermasalah ke depan," ujar mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini.

Karena itu, kata dia, penundaan pembayaran TKD bukan lantaran tidak mau membayarkan atau tidak ada uangnya, tapi mengkaji dasar hukum. "Kalau dana TKD tidak ada masalah karena sudah disiapkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016. Hanya saja kita masih mengkaji dasar hukum pembayaran TKD tersebut. Kita harus hati-hati agar pembayaran TKD tidak bermasalah ke depan," ujarnya.

Sebab, pemberian TKD kepada PNS harus memenuhi unsur keadilan. Apalagi dalam perubahan struktur dan amanat Undang-Undang No 23 harus melihat kondisi keuangan daerah dan sebaran pegawainya. "Jangan sampai orang jarang masuk kantor, tapi besaran TKD yang diterima sama dengan orang yang aktif dan disiplin," ujarnya.

Pemprov Bengkulu, kata dia, tidak akan menghapus TKD. Hanya pembayaran untuk tahun 2016 sedikit terlambat dari tahun sebelumnya.*beritasatu