Mensos Ingin Ajukan Lagi Penyandang Disabilitas Jadi PNS

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan ingin mengajukan penyandang disabilitas yang memenuhi kualifikasi untuk ikut seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) lagi. Pasalnya, Khofifah menilai jumlah penyandang disabilitas yang terpilih menjadi CPNS hanya sepuluh persen.

"Lebih dari 100 orang penyandang disabilitas gugur saat proses administrasi seleksi CPNS. Kami ingin ajukan lagi penyandang disabilitas yang masuk kualifikasi menjadi CPNS, lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," kata Khofifah saat ditemui di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (13/1).

Ia menilai, pihaknya bisa mengajukan lagi asalkan calon yang dimajukan memang memenuhi syarat. Menurutnya, dengan cara ini, penyerapan tenaga kerja dari kelompok penyandang disabilitas bisa lebih maksimal.

"Ini merupakan tanggung jawab berbagai kementerian, seperti KemenPAN-RB, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian BUMN. Kami harus sampaikan ini," ujarnya.

Adapun, dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas, ditentukan bahwa kuota penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja adalah dua persen. 

Jumlah ini meningkat dibandingkan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, di mana kuota yang ditentukan adalah satu persen. 

 

"Nantinya, dalam pelaksanaannya, kita harus tentukan apakah ketidakpatuhan terhadap hal itu termasuk pelanggaran atau kejahatan," katanya.*cnn

Read More

Derita Kaum Disabilitas Saat Daftar CPNS...

Eman Sulaeman (30) menahan emosi. Meski bibirnya menyunggingkan senyum, nada bicaranya terdengar berat. Ia masih tak percaya pemerintah begitu tega pada penyandang tunanetra seperti dirinya.

Kejadian bermula saat ia mendaftar CPNS 2013. Guru honorer di salah satu SMK di Padalarang Bandung Barat ini memilih formasi guru PNS untuk mata pelajaran PPKN di Belitung Timur. Seluruh kualifikasi yang diminta, ia miliki. Dengan mudah ia pun mendapatkan kartu ujian.

Namun, begitu datang ke tempat ujian ia ditolak. Eman sudah menunjukkan kartu ujian, tetapi pengawas tetap tak mengizinkannya ikut ujian. Alasannya, kelengkapan untuk ujian penyandang tunanetra tidak tersedia di lokasi tersebut. Dia kecewa mengapa mereka dibedakan.

Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Yudi Yusfar mengatakan, diskriminasi itu tak hanya dialami Eman. Beberapa orang mengalami hal serupa, seperti Muhammad Soleh, warga Bogor, dan Imas, warga Kabupaten Bandung. Mereka memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan kursi PNS. Namun, kesempatan itu dijegal oleh kebijakan yang tidak mengenakkan.

Pada formasi 2014, Yudi menemukan kejanggalan yang lebih besar. Dia menyoroti tidak proporsionalnya formasi CPNS. Bahkan, formasi tersebut cenderung salah sasaran.

Yudi mengatakan bahwa ada peluang PNS bagi tunanetra di bidang tata busana dan otomotif. Penderita tunanetra itu mempunyai keterbatasan dalam penglihatan, bagaimana mungkin kerja di tata busana. Begitu pun untuk otomotif. Dia menenyakan apa selama ini ada orang otomotif yang mempekerjakan tunanetra? Tentu saja enggak ada.

Namun, untuk sejumlah peluang, malah tidak bisa dimanfaatkan tunanetra, seperti guru pendidikan luar biasa (PLB). Tetapi, pemerintah mensyaratkan pendidikan D-3 PLB. Kebijakan tersebut aneh karena, sejak tahun 1989, program D-3 PLB sudah ditutup sehingga sekarang para anggota ITMI mengenyam pendidikan S-1 PLB.

Ia pun meminta pemerintah lebih memahami soal-soal yang ditujukan pada kaum disabilitas. Pada 2013, CPNS tunanetra gagal mengisi tiga kuota PNS Kementerian Sosial. Mereka rata-rata gagal di tes tingkat kemampuan dasar (TKD). Soalnya banyak gambar. Memang CPNS tunanetra dipandu pendamping, tapi kemampuan pemandu berbeda untuk menjelaskan gambar tersebut ke peserta.

Belum lagi kuota yang disediakan untuk penyandang tunanetra pada penerimaan CPNS 2014 kurang dari 10 persen. Dari 300 formasi yang ada, kesempatan untuk tunanetra hanya 28 orang. Beda lagi dengan penderita tunadaksa. Ada lebih dari 200 kursi yang mereka perebutkan.

Mereka berharap pemerintah lebih peduli dan adil. Begitu pun dengan petugas penerimaan CPNS maupun pengawas lebih peduli.

view the original news here

Read More

300 Lowongan CPNS Khusus untuk Penyandang Disabilitas

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menambah jumlah penerimaan CPNS tahun 2014 khusus untuk penyandang cacat.

Menurut Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar, akan dibuka lowongan untuk 300 orang kaum disabilitas. Sebelumnya, tahun 2013 hanya menerima 250 orang. Mereka, kata Azwar, bisa ditempatkan di slot khusus, misalnya untuk mengoperasikan komputer atau call center.

"Supaya kita juga bisa melatih dioptimalkan kemampuannya. Minimal komputer kan di mana-mana ada," kata Azwar di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat 6 Juni 2014.

Tak hanya kaum disabel, Azwar juga harus mencari para dokter spesialis untuk ditempatkan di puskesmas di berbagai daerah. Hal ini, untuk mendorong program BPJS Kesehatan agar berjalan dengan baik.

"Pemerintah mengeluarkan uang sekian triliun, tetapi tenaganya juga harus cukup. Kita imbangi, nanti kerjasama dengan Depkes daerah mana saja yang dibutuhkan," kata dia.

Untuk dokter sendiri dibutuhkan 3000 orang. Sehingga semua puskesmas diwajibkan ada dokter. "Kalau tidak ada dokter, namanya bukan rumah sakit itu," ujar Azwar.

Selain itu, untuk mencegah agar para sarjana pintar tak pergi atau direbut oleh negara lain, pemerintah juga akan mengadakan perekrutan khusus untuk para sarjana pintar agar bisa menjadi pegawai negara.

"Kita buat tim untuk perekrutan untuk masuk ke LIPI, BPPT, jadi orang-orang itu jangan dicuri luar negeri. Walaupun pembayaran tidak memuaskan, minimal kita merangkullah," ucapnya.

Perekrutan khusus tak hanya dilakukan untuk para sarjana pintar, tetapi perekrutan guru dan perawat di daerah seperti Papua dan Maluku. Menurut Azwar, anak-anak lulusan SMA di daerah itu akan direkrut masuk PNS, kemudian, akan dilatih menjadi guru atau perawat dengan beasiswa.

"Sekarang kadang nggak tamat SMP gurunya, ini kan nggak sehat," kata dia.

Sementara, secara keseluruhan tahun 2014 akan dibuka lowongan sebanyak 100 ribu. Untuk pusat 35.000 dan daerah 65.000. Sementara ujiannya, akan dilakukan pada 2 Juli 2014. "Bulan ini kita beri kematangan formasi," terangnya.

Atas kebijakan-kebijakan itu, Azwar menyatakan, Wakil Presiden Boediono sangat mendukungnya. "Beliau setuju, berikan dukungan yang kuat. Apa yang baik ini perlu diberikan," ujarnya.

view the original news here

Read More