Politikus PDIP Minta Kaji Ulang Pensiun Dini PNS Berijazah SMA

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Henry Yosodiningrat meminta pemerintah mengkaji ulang wacana pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang berijazah SMA.

Pasalnya, pensiun dini merupakan langkah kepanikan pemerintah. "Itu (pensiun dini) tidak fair, malah menimbulkan masalah baru," kata dia kepada JawaPos.com, Kamis (18/5).‎

Henry mempertanyakan posisi PNS yang menggantikan pekerjaan yang berlatar belakang SD, SMP dan SMA tersebut. Sebab, hampir di seluruh intansi dan dinas di daerah-daerah masih banyak diisi lulusan di bawah strata satu (S1).

"‎Kalau sarjana tentu gak bersedia melaksanan job yang berlatarbelakang SD, SMP, SMA‎. Misalnya di kantor pos ada tukang antar dan cap surat, pastinya ada kesulitan baru," beber Anggota Komisi II DPR RI ini.

Henry mendesak pemerintah untuk fokus mengangangkat honorer kategori dua (K2) yang hingga kini masih belum jelas. "Pensiun dini akan muncul kesulitan baru pemerintah, bagaimana angkat honorer K2," ‎ucap dia.

Kendati penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih dihentikan sementara atau morotorium. Legislator asal Lampung itu secara tegas menolak pembatasan penerimaan CPNS baru.

"‎Saya tak setuju ada pembatasan penerimaan yang baru, karena bidang-bidang tertentu masih kekurangan seperti tenaga bidan dan tenaga guru.‎ Sedangkan tenaga-tenaga bersifat umum yang perlu dibatasi," urai Henry.

‎Ketika disinggung besaran dana pensiun dini PNS. Ketua Umum Granat ini mengaku belum mengetahui detail wacana merumahkan 1.37 juta PNS pada tahun 2017 mendatang.

"Nanti mungkin akan kita panggil menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi terkait ‎pensiun dini hingga pesangonnya. Kalau sudah dipatok besarannya, apa dasar pemikiran penentuan tersebut," tutur Henry.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan baru bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dirumahkan. Termasuk mereka yang mau buka usaha.

"Semuanya harus ada standar yang jelas. Gaji per bulan berapa, masa pensiun berapa. Tak boleh melepaskan asas keadilan," tandas Henry.*jawapos