Gaji PNS Ke-13 Akan Dicairkan Sepekan Setelah Lebaran

Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke-13 akan dicairkan sepekan setelah perayaan Idul Fitri atau Lebaran. Hal ini sengaja dilakukan, agar gaji ke-13 tersebut tidak digunakan untuk Lebaran tetapi diperuntukkan bagi keperluan sekolah anak-anak.

“Kalau dikasih sebelum Lebaran, bisa habis dipakai untuk keperluan Lebaran,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi ketika mengunjungi Mapolda Banten di Kota Serang, Selasa (14//6).

Kunjungan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi tersebut dalam rangka safari Ramadhan ke beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten dan juga Provinsi Jawa Barat.

Lebih jauh Yuddy menjelaskan, untuk tunjangan hari raya (THR) bagi PNS akan dicairkan pada H-7 Lebaran. Yuddy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui usulan dari MenPAN-RB untuk mengeluarkan gaji ke-13 dan THR untuk aparatur negara.

“Saya sudah menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), bahwa bapak Presiden sudah menyetujui usulan MenPAN-RB untuk mengeluarkan gaji ke-13 dan THR bagi aparatur negara. Perpresnya tadi pagi sudah kami ajukan ke Presiden,” ujarnya.

Besaran THR sendiri untuk PNS menurut Yuddy sebesar satu kali gaji pokok PNS tersebut. “Kan lumayan besar, untuk keperluan hari raya,” katanya.

Setelah mengunjungi Mapolda Banten, Yuddy Chrisnandi mendatangi Pabuaran, Kabupaten Serang untuk bertemu dengan tokoh ulama dan masyarakat. Setelah itu safari Ramadan dilanjutkan ke Kabupaten Pandeglang.

Yuddy mengatakan dirinya aka bermalam di Pandeglang dan Rabu (15/6) akan melanjutkan rangkaian safari Ramadan ke Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

“Ini hari ketiga. Sebelumnya sudah datang ke daerah-daerah lain, saya sudah ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Hari ini saya ke Kota Serang, Kabupaten Serang dan sore nanti ke Kabupaten Pandelang, saya bermalam di sana, besoknya saya lanjut ke Rangkasbitung, Sukabumi dan daerah lain di Jawa Barat,” katanya.

Menurut Yuddy, safarinya tahun ini dilakukan sebagai bentuk pengawaaan disiplin aparatur negara dan peningkatan kualitas pelayanan publik karena itu target kunjungan safari Ramadan ini adalah masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintahan.

“Kalau ada kantor kecamatan, berhenti, kalau ada kelurahan atau desa berhenti. Kita cek presisi aparaturnya, tingkat kehadirannya, kinerja aparaturnya. Untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur di daerah,” ujarnya.

Pengawasan seperti ini menurut Yuddy perlu dilakukan karena negara telah mengeluarkan anggaran yang sangat besar yaitu 33,8 persen dari budget nasional yang bersumber dari APBN untuk belanja pegawai dan itu baru belanja pegawai murni, belum belanja pegawai lainnya.

“Jadi sangat disayangkan, jika apatatur negaranya banyak tidak berada di kantor saat jam kerja. Padahal negara sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar,” katanya.

Untuk sementara ini, lanjut dia, pengawasan produktivitas pegawai masih lemah karena masih banyak instansi pemerintah yang masih menggunakan absen manual. “Takutnya mereka bisa merekap absen selama satu minggu, lebih parah lagi mereka bisa rekap absen selama satu bulan,” ujarnya.

Saat ini sudah terdapat sistem digital yakni sistem elektronik, namun sistem tersebut belum terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan anggaran besar tapi produktivitas pegawai tetap rendah. Sementara masyarakat menginginkan pelayanan publik yang baik.

“Dengan safari Ramadan, bisa melihat pegawai secara random. Berapa persen absensinya dan bagaimana struktur pemerintahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berapa PNS-nya. Saat ini sedang lakukan evaluasi terkait kebijakan pengawasan tersebut,” katanya.*beritasatu