Pemecatan Satu Juta PNS dan PHK Massal Bukti Jokowi Dukung Buruh Asing

Pemerintah akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran terhadap buruh dan juga akan melakukan pemecatan terhadap 1 juta PNS dengan alasan efesiensi anggaran.

Namun disisi lain, pemerintah membuka keran i‎mpor tenaga kerja asing secara besar-besaran dari Tiongkok.

Hal ini sangat jelas melalui persetujuan pemerintah Indonesia dengan para investor dari Tiongkok yang memperbolehkan investasi Tiongkok dengan memperkerjakan buruh dari Tiongkok mulai dari Buruh Unskill hingga advance Buruh .

"Kebijakan Joko Widodo yang menyebabkan PHK Buruh di sektor Industri dan pangan dilakukan dengan membuka keran import produk produk manufacturing tanpa mengunakan label SNI yang jauh lebih murah karena negara asal barang import di Indonesia  melakukan dumping dengan membebaskan pajak ekspor dan pajak pertambahan nilai serta dukungan Kredit ekspor dari negara yang melakukan eksport ke Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono di Jakarta, Selasa (31/05/2016).

Konyolnya lagi, lanjut Poeyono, janji Joko Widodo saat kampanye pada Pilpres lalu,  akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun, hanyalah tinggal janji dan jauh panggang dari api.

"Tahun depan mulai 2017 hingga 2019 pemerintahan Joko Widodo akan melakukan pemecatan hingga 1 juta PNS yang katanya akan diberikan pesangon," kata dia.

"Hal ini dikuatkan juga dengan  rencana pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, yang dalam waktu dekat akan memecat 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS)," sambungnya.

PHK dan pemecatan 1 juta PNS itu dilakukan untuk mengatasi masalah tenaga honorer K2 yang belum diangkat sebagai Calon PNS oleh pemerintah secara bertahap mulai 2016 sampai 2019

"Padahal, pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi ketika kampanye Pilpres sekitar bulan Juli 2014 belum terealisasi," kata Poeyono.

Janji Jokowi itu tertuang dalam Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ditandatanganinya pada tanggal 5 Juli 2014 di atas materai Rp6000.

Janji Jokowi tersebut dipertegas oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddi Chrisnandi. Yuddi menyebutkan, pengangkatan akan dilakukan secara bertahap

"Lah kok sekarang justru akan melakukan pemecatan PNS  dipastikan diakhir masa jabatan Joko Widodo - JK akan menghasilkan ledakan pengangguran dan penambahan jutaan orang miskin di Indonesia," ujar Poeyono.

Dan 10 juta lapangan kerja baru ternyata hingga hampir dua tahun belum ada lapangan kerja baru bagi rakyat yang ada justru PHK besar besaran akibat lesunya Ekonomi , deflasi yang mengarah pada depresi ekonomi akibat salah urus kebijakan ekonominya oleh pemerintah Jokowi 

Dan telah terjadi  tren PHK menimpa berbagai sektor usaha, mulai dari industri minyak dan gas bumi, otomotif, elektronik, hingga perbankan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sebanyak 48.843 pegawai mengalami PHK sepanjang tahun lalu. Sedangkan sejak awal tahun ini hingga 17 Februari lalu terjadi 11.564 kasus PHK menurut catatan BPS 

Aneh akibat terbukanya delapan jenis pekerjaan bagi WNA yang  akan membebani neraca jasa dan pendapatan yang kerap defisit. Profesi tersebut, yakni insinyur, arsitek, akuntan, dokter gigi, praktisi medis, perawat, tenaga pariwisata, dan tenaga survei.

Selama Januari tahun ini saja, sekitar 25 ribu warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia secara legal  untuk bekerja di berbagai sektor usaha  ( Sumber BPS) sehingga dalam setahun TKA legal bisa mencapai 300 ribu TKA yang bekerja di Indonesia 

Dan yang masuk dengan cara ilegal  tidak berhitung jumlahnya mereka masuk dengan cara. Sebagai wisatawan mancanegara (wisman) selama Januari lalu mencapai 814.303 orang. Mereka terbagi atas tiga jenis kunjungan. Pertama, wisatawan reguler sebanyak 740.570 orang atau naik 2,19 persen dari bulan sama 2015. Kedua, WNA yang masuk melalui Pos Lintas Batas sebanyak 35.741 orang atau naik 2,53 persen.

"Jadi benar sudah Joko Widodo lebih pro buruh asing dan lebih senang mem-PHK pegawai negeri Sipil dan buruh Indonesia," sebutnya.*rimanews