-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia

Rabu, 31 Agustus 2016

Uang Makan Dipotong, PNS Kupang: Terlalu Berat bagi Kami

"Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan orang kaya. Gaji kecil, bahkan terlalu kecil. Dan gaji sudah habis sebelum akhir bulan, terpaksa mengutang di kios. Lalu sekarang kami punya uang makan Rp 600 ribu per bulan dipotong, rasanya seperti dunia sudah kiamat," keluh Absalom (bukan nama sebenarnya, Red), pegawai golongan II yang berkantor di Civic Center Oelamasi, Selasa (30/8/2016).

Uang makan Rp 600 ribu itu, lanjutnya, selama ini tidak pernah dia sentuh sedikit pun. Semuanya untuk ongkos angkutan dan jajan keempat orang anaknya. Yang sulung di SMA, dua orang di SMP. Sedangkan anak bungsu masih di kelas V SD.

"Itu pun masih kurang. Pulang kantor, saya masih ojek di Pasar Oesao. Lalu kumpul sisa makanan dari warung-warung makan untuk kasih makan empat ekor babi peliharaan di rumah," kisah Absalom.

Istrinya, lanjut Absalom, jual sayur di pasar. Tapi hasilnya pun tidak banyak. Kadang pulang ke rumah masih ada sayur yang tersisa bahkan sudah layu. Kalau sudah begitu, terpaksa jadi makanan babi.

"Lalu Pak Bupati minta kami punya jatah uang makan Rp 600 ribu dipotong, saya mau bagaimana? Ini terlalu berat bagi kami," tambahnya.

Lain lagi keluhan Ny. Azis (juga nama samaran), pegawai golongan III yang mengaku berdomisili di Kota Kupang.

"Dalam kondisi normal saja, saya dan suami sudah kewalahan atur pengeluaran uang. Saya harus buat kue untuk dititipkan di warung-warung sekolah. Itu untuk ongkos bemo dan uang jajan anak," sergah wanita tersebut.

Sementara beberapa PNS mengusulkan supaya jam pulang kantor PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang dipercepat menjadi pukul 13.30 Wita dari sebelumnya pukul 17.00 Wita.

"Biar kami bisa ojek di luar untuk tambah-tambah beli sayur dan ikan untuk istri dan anak-anak di rumah," kata seorang di antara mereka.

"Kalau saya minta supaya anggota DPRD juga dipotong gajinya. Jangan cuma PNS saja," sahut yang lainnya. Seorang pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimintai komentar terpisah, mengatakan setuju pemotongan uang makan.

"Tapi saya tidak setuju kalau staf yang golongan II juga kena potong uang makan. Kasihan mereka, gaji kecil kena potong uang makan pula," katanya.*tribunnews
Comments
0 Comments

0 comments:

Posting Komentar

Arsip Blog