400.000 PNS Bakal Pindah ke Ibu Kota Baru, Bagaimana Rumahnya?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji akan memfasilitasi penyediaan perumahan bagi 400.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rencananya akan ikut serta dalam pemindahan ibu kota baru.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin mengatakan, di manapun lokasi yang ditunjuk pemerintah pusat, pihaknya akan memfasilitasi penyediaan perumahan bagi ratusan ribu PNS tersebut.

"Dimana saja nanti ditunjuk pemerintah. Di situ kami akan masuk, kami akan fasilitasi, intinya begitu," ungkap Syarif, Rabu (12/7/2017).

Kendati demikian, hingga saat ini Kementerian PUPR belum memiliki persiapan apapun termasuk kajian hingga anggaran terkait penyediaan perumahan tersebut.

"(Kajian) belum. Belum ada anggaran. Sama sekali tidak ada, Rp 0. Nanti, tunggu saja. sampai sekarang belum tahu kita, " ujarnya.

Menurutnya, Kementerian PUPR baru akan dimintai kajian mengenai penyediaan perumahan di lokasi ibu kota baru jika pemerintah telah memutuskan secara pasti wilayah yang menjadi ibu kota pengganti DKI Jakarta.

"Kami akan diundang untuk mengkaji kalau sudah ada lokasi," tegasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah melakukan kajian terhadap tiga wilayah Kalimantan yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru, antara lain Kalimantan Tengah (Palangkaraya), Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Menteri PPN/Bapenas Bambang Brodjonegoro memprediksi, dengan perpindahan ibu kota tersebut maka setidaknya akan ada 400 ribu dari 1 juta PNS dari seluruh Kementerian dan Lembaga atau pemerintah pusat yang akan ikut pindah ke ibu kota baru.detik