Menpan RB Larang PNS Ikut Gafatar

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi, melarang para aparatur sipil negara bergabung dengan ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Menteri Yuddy meminta PNS yang sudah bergabung agar segera meninggalkan Gafatar.

"Saya melarang atau tidak mengizinkan pegawai negeri sipil mengikuti kegiatan Gafatar atau organisasi sejenisnya. Ikut saja (organisasi) yang sudah terbukti tidak kontroversial dan sudah berkontribusi kepada pembangunan, misalnya organisasi keagamaan NU, Muhammadiyah dan yang lain," kata Yuddy di Yogyakarta, Senin, 25 Januari 2016.

Sebelumnya, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan dokter sempat dikabarkan bergabung dengan ormas Gafatar. Namun, menurut Yuddy, hingga saat ini belum ada laporan bahwa PNS aktif bergabung dengan Gafatar.

"Laporan meninggalkan tugas, bukan bergabung dengan Gafatar," kata Yuddy.

Ditambahkannya, jumlah PNS saat ini sekitar 4,5 juta. Namun nihilnya laporan PNS bergabung dengan Gafatar, menurutnya, menunjukkan bahwa organisasi itu tak terlalu memiliki pengaruh besar.

"Tentu kami akan memberikan kebijakan itu, korban akan kami berikan toleransi. Sementara belum ada pemecatan. Kalau mereka mengaku bersalah, kalau dia insaf, kita maafkan," katanya saat ditanya soal sanksi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengaku sampai saat ini belum menerima laporan soal adanya aparatur sipil lingkungan pemda DI Yogyakarta yang bergabung dengan Gafatar.

"Kami belum tahu, baru hari ini sampai semarang. Tapi dari daftar dan alamatnya tidak ada kelihatannya," kata Sultan Hamengkubuwono X.*viva

Read More

PNS Purbalingga yang Hilang Diduga Jadi Anggota Ormas Gafatar

Meski dua PNS di lingkungan Kabupaten Purbalingga tak diketahui di mana keberadaannya, Bupati Budi Wibowo menyebutkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kesbangpolinmas, kedua PNS tersebut diduga bergabung dalam ormas Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara).

''Awalnya kita menduga ada kaitannya dengan gerakan radikal ISIS. Namun, kemudian ada informasi mereka ikut Gafatar,'' katanya menjelaskan, Kamis (7/1).

Namun, Bupati juga mengaku belum memastikan hal itu. Hal ini karena kedua PNS yang kemudian menghilang tersebut juga tidak pernah mengungkap masalah tersebut. ''Hanya kepada rekan-rekan kerjanya, keduanya pernah menyinggung soal Gafatar,'' ujarnya.   

Mengenai keluarga Sugiantoro, warga Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, yang juga menghilang sejak sekitar sebulan lalu, Ketua RW 1 Desa Dawuhan, Saman, juga menduga kepergian keluarga tersebut terkait dengan keikutsertaan yang bersangkutan dalam organisasi Gafatar.  ''Sudah sejak beberapa tahun rumah Pak Sugiantoro sering menjadi tempat berkumpul dan rapat orang-orang dari Gafatar,'' katanya menjelaskan.

Saman mengaku mengetahui mereka anggota Gafatar karena mereka yang datang ke rumah Sugiantoro sering mengenakan seragam berupa pakaian batik warna oranye bermotif gambar matahari terbit berukuran besar. ''Di rumah Pak Sugiantoro, juga terpasang kalender Gafatar. Bahkan informasinya, Pak Sugiantoro termasuk salah satu pengurus Gafatar. Saya tidak tahu benar atau tidak,'' katanya.

Yang pasti dia menyebutkan, bila rapat sedang dilaksanakan di rumah Sugiantoro, jumlah yang hadir cukup banyak. ''Saya tidak tahu dari mana saja. Tapi, dari kendaraan yang mereka gunakan, ada yang berasal dari wilayah Banyumas saja, namun ada yang nomor polisi kendaraannya berasal dari luar kota,'' ujarnya.

Keberadaan organisasi Gafatar sebelumnya sempat mengundang kontroversi di masyarakat. Beberapa kalangan mengaitkan organsisasi yang didirikan Mahful M Tumanurung itu dengan paham aliran Al-qiyadah Al Islamiyah yang disebarkan Ahmad Musadeq. Pada aliran tersebut, Musadeq menahbiskan diri sebagai nabi terakhir atau mesiah. Gafatar mengakui Ahmad Musadeq sebagai salah satu guru spiritual mereka.*republika

Read More