Hapus Kenaikan Gaji PNS, Pemerintah Harus Perhatikan Ini

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah harus melakukan maintain jika ingin mengambil kebijakan soal pemberian THR kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak menaikkan gaji mereka secara tahunan. 

Hal tersebut dilakukan pemerintah juga agar dana pensiun yang nanti diterima pensiun PNS tidak membengkak karena harus dibayar di akhir masa bakti. 

Yustinus mengatakan, memang ini bakal mengurangi beban anggaran, namun hal tersebut bisa menjadi‎ masalah ketika pada akhirnya uang yang diberikan untuk pensiunan jumlahnya tidak signifikan. 

Menurutnya, jika semua skemanya pakai gaji maka memang kenaikannya setahun sekali. Namun, jika menggunakan model tunjangan, bisa permanen.

‎"Lebih simple dari segi skemanya. Tapi dari segi substansinya, memang pemberian tunjangan itu tetap atau tidaknya harus diperhatikan. Ini harus dimaintain apakah nanti bakal mengurangi beban uang pensiun, memang itu iya. Tapi apakah jumlahnya akan signifikan uang pensiun nanti? Itu yang jadi pertanyaan," terang Yustinus di Jakarta, Senin (17/8/2015).

Sekarang ini, lanjut Yustinus, sudah banyak perusahaan swasta menempuh cara memberi manfaat terlebih dahulu dalam jumlah berapa persen dalam bentuk uang pensiun, dan itu untuk mengantisipasi nanti pencairan dana pensiun besar sekali. 

"Kembali lagi yang jadi pertanyaan, apa tujuan uang pensiun itu? Uang pensiun itu menyiapkan hari tua. Sementara kalau THR sebagai cicilan pengembalian uang pensiun dan jumlahnya enggak signifikan, yang dikhawatirkan ketika pensiunan itu, dia tidak akan mendapat dana yang diberikan di hari tua," katanya.

Sementara, pola masyarakat Indonesia cenderung konsumtif. Jadi jika dia mendapat uang THR, pasti digunakan untuk belanja dan tambah modal, bukan untuk ditabung.

"Saya kira kebijakan ini harus diatur dengan baik, harus digodok dengan baik, kan ini menyangkut mentalitas bangsa atau orang serta budaya di PNS. Ketika mendapat uang tersebut, skemanya langsung ke konsumsi. Begitu saya rasa," pungkas dia.*sindonews

Read More

2016 Gaji Tak Naik, Tapi PNS Digaji 14 Kali Setahun

‎Tahun depan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak akan merasakan kenaikan gaji pokok. Namun, sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan dana Tunjangan Hari Raya (THR)‎.

"Tahun depan PNS akan terima THR di samping gaji ke-13, THR ini sebesar gaji pokok," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Dengan adanya THR tersebut, maka PNS pada tahun depan akan mendapatkan‎ 14 gaji dalam setahun. Sebab, gaji ke-13 yang biasa didapatkan pada pertengahan tahun oleh PNS tidak dihilangkan oleh pemerintah.

‎Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan, tahun depan memang tidak ada kenaikan gaji pokok bagi PNS yang aktif dan yang sudah pensiun, tetapi mulai tahun depan PNS diberikan THR agar lebih efisien.

"Lebih efisien, menghitungnya jangka panjang karena suka ada unfunded‎ kepada Taspen. Unfunded itu kekurangan dana di Taspen untuk menutupi pensiunan PNS," tutur Askolani di tempat yang sama.

Menurut Askolani, bagi pensiunan PNS tetap mendapatkan THR tetapi perhitungan besaran THR-nya tidak sebesar PNS yang masih aktif berdasarkan gaji pokok setiap bulan.

"Insya Allah (pensiun PNS dapat THR), tapi enggak penuh karena kemampuan fiskal terbatas, dan selama ini pensiun kalau naik gaji pokok enggak setinggi PNS (aktif). Tapi sudah lumayan buat bantu pensiun juga," tuturnya.*tribunnews

Read More

Apakah Gaji PNS Akan Naik Lagi di 2016?

Pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk periode 2016. Salah satu yang ditunggu aparatur negara dari rancangan ini adalah terkait anggaran kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri.

Apakah ada kenaikan?

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan soal kenaikan gaji PNS tahun depan sudah menjadi pertanyaan para pemerintah daerah (pemda).‎ Seperti di tahun-tahun sebelumnya, selalu ada kenaikan gaji bagi PNS, TNI dan Polri meski hanya mengikuti kenaikan inflasi.

"Ini kan banyak masukan seluruh kepala daerah‎. Dijawab oleh Pak Presiden, sekarang konsentrasi pemerintahan baru itu untuk infrastruktur dulu," ungkap Tjahjo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8/2015)

Salah satu indikator yang pantas untuk kenaikan gaji adalah ketika pertumbuhan ekonomi sudah bisa mencapai di atas 6%. Namun bila melihat hingga pertengahan 2015 sulit untuk terealisasi pertumbuhan ekonomi sebesar itu.

‎"Kan nggak enak, pemerintahan baru masa langsung naikkan gaji. Nanti kita lihat 2016-2017 apakah pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 6%, fiskalnya baik, ya baru ada pertimbangan," katanya.

Keinginan untuk fokus pada pembangunan infrastruktur sudah diawali ketika APBN Perubahan 2015. Pemerintah mencabut subsidi premium dan menerapkan skema subsidi tetap untuk solar. Sehingga menyisakan banyak dana yang kemudian dialihkan ke proyek-proyek infrastruktur.

"Konsentrasi utama pemerintah untuk infrastruktur, membantu daerah juga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah kalau ada pertumbuhan ‎baik, baru dipertimbangkan," paparnya.

Dalam APBN-P 2015, ditetapkan kenaikan gaji PNS dan Anggota TNI/Polri rata-rata 6%. Proses pencairannya baru dilakukan Juli atau dirapel sejak Januari 2015.*detik

Read More