Mensos Ingin Ajukan Lagi Penyandang Disabilitas Jadi PNS

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan ingin mengajukan penyandang disabilitas yang memenuhi kualifikasi untuk ikut seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) lagi. Pasalnya, Khofifah menilai jumlah penyandang disabilitas yang terpilih menjadi CPNS hanya sepuluh persen.

"Lebih dari 100 orang penyandang disabilitas gugur saat proses administrasi seleksi CPNS. Kami ingin ajukan lagi penyandang disabilitas yang masuk kualifikasi menjadi CPNS, lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," kata Khofifah saat ditemui di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (13/1).

Ia menilai, pihaknya bisa mengajukan lagi asalkan calon yang dimajukan memang memenuhi syarat. Menurutnya, dengan cara ini, penyerapan tenaga kerja dari kelompok penyandang disabilitas bisa lebih maksimal.

"Ini merupakan tanggung jawab berbagai kementerian, seperti KemenPAN-RB, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian BUMN. Kami harus sampaikan ini," ujarnya.

Adapun, dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas, ditentukan bahwa kuota penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja adalah dua persen. 

Jumlah ini meningkat dibandingkan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, di mana kuota yang ditentukan adalah satu persen. 

 

"Nantinya, dalam pelaksanaannya, kita harus tentukan apakah ketidakpatuhan terhadap hal itu termasuk pelanggaran atau kejahatan," katanya.*cnn

Read More

Mensos Ajukan 203 Formasi CPNS Disabilitas

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indah Parawansa saat kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat, menyempatkan mengunjungi anak-anak penyandang tuna grahita di Panti Sosial Bina Grahita, Kalumbuk, Kota Padang.

Dalam kungjungan tersebut, dia mengungkapkan telah mengajukan permintaan agar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga bisa diikuti oleh para warga yang mengalami disabilitas atau kekurangan fisik.

“Kepala panti tolong ikuti perkembangan, supaya seluruh warga binaan bisa mendapatkan peluang kerja lebih baik,” katanya, Minggu (19/4/2015)

Menurut Khofifah, ada sebanyak 203 formasi CPNS khusus untuk penyandang disabilitas, tengah diusulkannya ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara.

Selain itu, dia juga meminta Kepala Dinas Sosial harus memastikan pula warga binaan punya kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

“Penyandang disabilitas berhak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat dan Pintar, termasuk kartu keluarga harapan juga harus dipastikan. Pada awal masuk sekolah nant,i anak-anak pemilik Kartu Indonesia Pintar sudah bisa beli baju dan peralatan sekolahnya,”ujar Khofifah.

*okezone

Read More

Kementerian Sosial Cari 136 CPNS Berpotensi

Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ada 136 formasi lowongan disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemsos) untuk calon berpotensi. 

Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), diploma, dan sarjana diperbolehkan untuk mencoba peruntungannya dalam tes CPNS Kemsos ini. Mereka akan dipersiapkan untuk menjadi CPNS Golongan III dan II di lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI.

"Dalam pengumuman 21 agustus 2014 lalu menyebutkan, Kemsos membutuhkan 136 formasi," ujar Ketua Tim Pelaksana Pengadaan CPNS Kemsos 2014, Toto Utomo Budi Santosa, dari laman Setkab, Jumat (29/8/2014).  

Batas terakhir pendaftaran secara online adalah 3 September 2014, melalui internet pada situs Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Pelamar yang telah melakukan registrasi akan mendapatkan akun untuk login ke Situs CPNS Kementerian Sosial kemudian harus melengkapi data lamaran.

Pelengkapan Data Lamaran hanya dapat dilakukan secara online melalui Internet pada Situs CPNS Kemsos. Pelamar yang telah melengkapi data lamaran online akan mendapatkan nomor register dan formulir pendaftaran kemudian harus mengirimkan berkas lamaran.

Pelamar yang akan diikutkan dalam proses seleksi administratif hanya pelamar yang telah melengkapi data lamaran secara online dan mengirimkan berkas lamaran. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administratif akan dipanggil mengikuti tahapan selanjutnya.

view the original news here

Read More

Kementerian Sosial Siapkan Tunjangan Kinerja 45%

Kementerian Sosial (Kemensos) bakal menganggarkan tunjangan kinerja 45% bagi pegawai memiliki kinerja baik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai Kementerian Sosial.

"Kemensos mendapatkan tunjangan kinerja 45%, dan bila hasil kajian KemenPAN dan RB dapat ditingkatkan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Toto Utomo Budi Santosa, saat pengarahan penguatan SDM menyambut implementasi Reformasi Birokrasi di Lembang, Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip dari keterangan yang ditulis, Minggu (4/5/2014).

Saat ini, jumlah pegawai di kemensos 4.000 orang lebih menyebar di kantor pusat, unit pelaksana teknis di daerah (balai diklat dan panti). Kemensos telah membuat road map tentang kepegawaian, termasuk penetapan Sasaran Kinerja Pegawai, sehingga terukur kebutuhan masing masing unit kerja dan proyeksi kebutuhan pegawai pada tahun berikutnya.

"Semangat reformasi birokrasi diyakini mampu memperlancar manajemen sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kemensos, " tandasnya.

Selain itu, alur reformasi secara utuh telah dijalankan di antaranya menempatkan karyawan sesuai disiplin ilmu. Misalnya lulusan kesejahteraan sosial ditempatkan di unit teknis, lulusan hukum memperkuat di bidang perundang-undangan, serta lulusan ekonomi memperkuat bidang keuangan.

Saat ini, penanganan berbagai masalah sosial di Indonesia membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) andal dan berkompetensi. Di berbagai daerah berkembang masalah sosial sangat cepat. Tidak hanya persoalan anak jalanan, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar. Juga, berkembang fenomena baru yaitu konflik sosial, tindak kekerasan dalam keluarga dan anak.

"Penanganan masalah sosial tidak bisa hanya pendekatan reaktif saja, tetapi harus terencana yang ditunjang tenaga terlatih," tutur Toto.

Kementerian Sosial (Kemensos), telah menyiapkan tenaga-tenaga selain unsur dari masyarakat, seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tim Reaksi Cepat (TRC), Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), serta para penyelenggara dari jajaran pegawai kemensos.

Toto mengatakan, SDM berkompetensi adalah sebuah keniscayaan, karena reformasi birokrasi juga dilengkapi dengan tunjangan kinerja sesuai kelas masing-masing karyawan. Hal itu dihitung kepatutannya bagi penghargaan prestasi dan tanggung jawa kinerjanya.

Ia menambahkan, agar kinerja terus meningkat, kemampuan pegawai diberikan pelatihan teknis dan manajerial termasuk penyegaran pegawai dengan metode dinamika di alam terbuka, salah satunya di Lembang, Bandung, Jawa Barat.

Hasil kerja tidak hanya dihitung dari jumlah jam kerja saja, tetapi juga kreativitas, sikap dan perilaku. Selain itu, pro aktif mengimplementasikan program dan menangkap persoalan-persoalan yang muncul dan teknik memecahkan masalah.

"Suatu pekerjaan dinilai berhasil, bila dapat dilihat, dihitung, dilaksanakan, serta dipertanggung jawabkan," kata Toto.

view the original news here

Read More