-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label lelang jabatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label lelang jabatan. Tampilkan semua postingan

Minggu, 22 Februari 2015

Peminat Jabatan Eselon I Kementerian ESDM Mayoritas Non-PNS

Kementerian ESDM membuka pendaftaran rekrutmen terbuka untuk lima posisi eselon I sejak 18 Desember 2014 hingga 9 Januari 2015. Kini, proses tersebut sudah memasuki babak akhir.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pihaknya mendapati sebanyak 110 peminat, didominasi kalangan non-pegawai negeri sipil (PNS).

"Mungkin separuh bukan pegawai negeri, sisanya pegawai negeri dari dari tempat lain," ungkapnya saat ditemui di sela-sela kerja bakti Kementerian ESDM, Jakarta, Sabtu (21/2).

Dari 110 peminat, menurut Sudirman, hanya 32 orang dinilai layak memperebutkan lima kursi pejabat eselon I Kementerian ESDM. Yakni, Direktur Jenderal Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Mineral dan Batubara, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

Dua posisi pertama terbuka untuk kalangan non-PNS.

"Saya berharap minggu kedua maret sudah bisa disimpulkan, dan itu masing-masing posisi tiga orang sudah bisa diajukan ke presiden."

Sudirman mengaku akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa rekam jejak calon pejabat bakal mendampinginya bekerja selama lima tahun ke depan.

Setelah ini selesai, Sudirman bakal melanjutkan lelang jabatan eselon II.

Senin, 05 Mei 2014

BNN Juga Terapkan Lelang Jabatan

Lelang jabatan bukan hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kali ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) ikut menyelenggarakannya untuk jabatan Deputi Pencegahan.

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BNN, Brigjen Dunan Ismail menuturkan, lelang jabatan yang diadakan BNN mengacu pada UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “Karena Undang-undang yang disahkan pada 14 Januari lalu, karena itulah kami membuka peluang untuk mengisi jabatan itu,” katanya, Senin (5/5).

Menurutnya, pembukaan lelang itu terjadi, lantaran jabatan Deputi Pemberantasan yang saat ini diduduki oleh Yappi Manafe berakhir pada Agustus 2014 . Mengacu pada undang-undang itulah, BNN berupaya melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi tersebut. “Formulir pendaftarannya bisa langsung diisi di website kami di www.bnn.go.id dan dibuka untuk umum,” ujar Dunan.

Adapun ketentuan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut:
1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat pembina utama muda (IV-c)
3. Pernah menduduki jabatan struktural eselon II minimal satu tahun.
4. Berusia setingi-tingginya 58 tahun pada bulan Mei 2014.
5. Kualifikasi pendidikan minimal S2.
6. Telah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan tingkat II.
7. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
8. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.
9. Tidak sedang menjai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
10. Sehat jasmani dan jiwa.
11. Menyerahkan LHKPN dan SPT tahunan.

Namun yang lebih utama, lanjut Dunan, calon Deputi yang terpilih, bisa melanjutkan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk menciptakan Indonesia bebas Narkotika tahun 2015.

“Karena bagi siapapun yang terpilih, nantinya pada 2016 akan diajukan ke PBB. Dari situ, diharapkan calon bisa menguasai hingga tingkat internasional. Karena laporan pencegahan akan dilaporkan pada tahap dunia itu,” ungkap Dunan.

Senin, 28 April 2014

Rano Tetap Lanjutkan Lelang Jabatan Sekda Banten

Wakil Gubernur Banten Rano Karno melanjutkan proses lelang jabatan Sekretaris Daerah meskipun Gubernur Ratu Atut sudah mengusulkan tiga nama calon ke Kemendagri.

"Jabatan Sekda Banten ini kan sekitar empat bulan lagi akan habis, makanya kemarin saya menyampaikan wacana untuk lelang jabatan sekda dengan mengumumkan kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk mendaftar," kata Rano Karno di Serang, Senin.

Pihaknya sudah mengumumkan kepada seluruh kepala SKPD yang memenuhi syarat untuk mendaftar ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) paling lambat sampai 8 Mei 2014.

"Sekarang tiba-tiba gubernur ada kebijakan lain, ya silakan saja," ucap Rano usai peresmian peletakan batu pertama pembangunan Masjid As-Subban Al-Azhar.

Ia mengaku selama ini tidak diajak bicara terkait usulan calon Sekda tersebut, baik oleh BKD ataupun oleh gubernur.

Menurut Rano,  ia tetap akan melanjutkan proses lelang jabatan Sekda sebagai amanat dari Undang-undang Aparatur Sipil Negara No 5 tahun 2014.

Informasi adanya usulan tiga nama calon Sekda Banten tersebut, dibenarkan Sekda saat ini, Muhadi.

"Memang benar sudah diusulkan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri," ujar Muhadi.

Namun demikian, Muhadi tidak mau menyebutkan tiga nama calon Sekda yang diusulkan ke Kemendagri tersebut.

Selasa, 25 Maret 2014

Eko Prasojo: Lelang Jabatan Kebijakan KemenPAN-RB

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo mengklaim lelang jabatan yang dilaksanakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah hasil kebijakan KemenPAN-RB.

Meski lelang jabatan ini banyak diprotes kalangan pegawai, namun cara tersebut mampu menempatkan orang-orang terbaik dan profesional.

"Proses penempatan jabatan lewat promosi jabatan merupakan mandat dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Positifnya, setiap aparatur yang punya kompetensi punya peluang sama untuk menduduki suatu jabatan," kata Eko Prasojo di kantornya, Selasa (25/3).

Meski lelang jabatan ala Jokowi baru dilakukan untuk pejabat eselon IV, namun menurut Eko sudah ada kemajuan. Dia berharap lelang jabatan ini akan dilakukan untuk eselon yang lebih tinggi lagi agar diperoleh pejabat berkompetensi tinggi serta profesional.

"Kami sangat berharap daerah lain akan melakukan hal serupa. Paling tidak untuk 99 daerah yang menjadi pilot project reformasi birokrasi sudah bisa melaksanakan promosi terbuka," terangnya.

Arsip Blog