Urus Pemberkasan, Para Honorer K2 Datangi Mantan Kadis

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Kota Palu - sekarang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)- Jikra Garontina membantah terkait dugaan adanya pembuatan Surat Keputusan (SK) bodong untuk guru honorer yang semestinya tidak memenuhi syarat masuk honorer kategori dua (K2).

Jikra, yang ekarang menjabat sebagai ketua harian KONI Kota Palu, kemarin (28/3) membantah kalau dikatakan bahwa dirinya telah membuat atau menandatangani SK baru untuk guru honorer tahun 2005.

“Sampai hari ini (28/3), saya tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan pemberkasan guru honorer yang dinyatakan lulus oleh panselnas. Apalagi sampai membuatkan SK baru untuk mereka, itu tidak benar,” kata mantan Kadis Dikjar Kota Palu periode 2001-2007 itu.

Diakuinya dalam beberapa hari ini ada beberapa guru honorer yang mendatanginya untuk meminta tandatangan. Namun meski telah disodorkan SK yang siap ditandatangani itu, ia mengaku tidak mau menandatangani SK tersebut, dikarenakan dalam SK tersebut belum tercantum nomor surat dan tidak ada paraf dari Kadisdikbud Kota Palu M Sadly Lesnura.

“Cukup banyak yang datang sama saya, kadang di rumah bahkan sampai ke sini (Sekretariat KONI Kota Palu), bahkan tadi malam (Kamis, 27/3) masih ada yang datang ke rumah saya, hanya untuk minta tanda tangan saya,” jelasnya.

Dalam menghadapi honorer yang datang menemuinya itu, ia menyarankan untuk kembali ke Disdikbud Kota Palu, karena yang memiliki kewenangan untuk memproses SK tersebut adalah Disdikbud Kota Palu.

Ia hanya berharap kepada para honorer dalam melakukan pemberkasan, agar mengikuti prosedur yang ada, agar bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Bukan tidak mau tandatangan, cuman harus melalui prosedur, sebab jangan di kemudian hari saya lagi yang dipanggil lagi, kan tidak enak jadinya,” pungkasnya. 

view the original news here

Read More

Tak Kunjung Diangkat PNS, Pekerja Honorer di Palu Ancam Golput

Ribuan pekerja honorer kategori 2 (K2) yang tidak lulus CPNS di Palu, Sulawesi Tengah, mengancam golput pada pemilihan umum (pemilu) 9 April mendatang jika pemerintah Palu tidak memberikan kepastian pengangkatan mereka sebagai PNS.

"Kalau kami hanya dibiarkan seperti ini tanpa kejelasan pemerintah, lebih baik kami golput saja," teriak salah seorang pekerja honorer K2 saat menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Palu, Rabu (26/3/2014).

Ribuan pekerja honorer K2 itu juga, mengancam akan kembali melakukan aksi besar-besaran pada Kamis besok, jika permintaan mereka tidak diindahkan. Mereka juga berencana akan menyambangi kantor BKD Palu.

"Kami akan mengajak para honorer K2 lainnya yang tidak hadir dalam aksi hari ini untuk menggelar unjuk rasa susulan," sambung pekerja honorer K2 lainnya dalam kerumunan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKD Kota Palu, Muhammad Rifani mengaku, heran dengan aksi ribuan pekerja honorer K2 tersebut. Pasalnya, lanjut dia, pihaknya telah berkali-kali menjelaskan kepada para pekerja honorer K2, bahwa seluruh pekerja honorer K2 yang tidak lulus akan diakomodir selama sudah ada aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Saya minta bersabarlah. Silahkan bekerja mengumpulkan data CPNS K2 yang lulus ujian dan dianggap sebagai honorer siluman, dan kita akan terus melakukan verifikasi," ungkapnya.

Rifani menambahkan, saat ini tim verifikasi data K2 yang lulus ujian CPNS masih bekerja, dan hingga saat ini belum ada laporan masuk kepihaknya.

"Diperkirakan April nanti semuanya sudah akan rampung," tandas dia.

view the original article here

Read More

Desak DPRD Mediasi Pertemuan Pemkot-Honorer K2

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu diminta segera memediasi pertemuan antara Pemerintah Kota Palu, dalam hal ini Wali Kota Palu H Rusdi Mastura dan Kepala BKD Moh Rifani, dengan seluruh tenaga honorer K2.

Desakan kepada DPRD Kota Palu tersebut merupakan aspirasi dari ratusan tenaga honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Kota Palu, yang mendatangi Kantor DPRD Kota Palu, kemarin (20/3). Kedatangan honorer K2 tersebut, masih berkaitan dengan hasil seleksi CPNS Kategori dua tahun 2013.

Ketua Forum Honorer K2 Kota Palu, Komar mengatakan, kedatangan mereka ke kantor DPRD Kota Palu sebagai respon atas tindakan dari Pemkot Palu dalam hal ini BKD, yang telah melakukan pemberkasan atas 498 tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus oleh Kemenpan-RB.

“Selain itu kedatangan kami, meminta kepastian dari DPRD Kota Palu terkait surat yang telah kami sampaikan beberapa waktu lalu, tentang permohonan agar DPRD Kota Palu dapat memediasi pertemuan antara kami dengan Pemkot, dalam hal ini Wali Kota Pak Rusdi Mastura,” katanya.

Mananggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Palu H Yos Soedarso M SE MSi didampingi Ketua Komisi I Danawira Asri serta beberapa anggota DPRD Kota Palu, mengatakan bahwa DPRD Kota Palu akan merespon hal itu.

Dalam pertemuan itu nantinya, Yos menambahkan, selain meminta kejelasan tentang penambahan kuota honorer K2 juga nantinya akan membentuk tim investigasi yang akan melakukan investigasi terhadap data dari tenaga honorer K2.

Referensi :

http://www.jpnn.com/read/2014/03/21/223323/Desak-DPRD-Mediasi-Pertemuan-Pemkot-Honorer-K2-

Read More