Ratusan GTT Tuntut Pemberkasan 429 Honorer Lulus Tes CPNS Dibatalkan
Dengan membawa data, mereka menilai 429 honorer yang dinyatakan lolos tes CPNS adalah fiktif dan manipulatif.
"Tuntutan kami jelas. Kami menemukan 429 orang dari 518 yang lolos tes CPNS K-2 harus digagalkan pemberkasannya. Karena kami menilai data 429 meragukan. Ada yang ditandatangani pada saat tanggal merah dan ada juga yang jika dihitung masa kerjanya belum masuk dalam ketentuan yang bisa ikut tes CPNS K-2," lata koordinator aksi, Trianto, kepada wartawan, Kamis (24/4/2014).
Massa yang sempat ditemui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Totok Subihandono, sempat kesal lantaran pihak dinas pendidikan terkesan cuci tangan terhadap data yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Bapak ini maunya cuci tangan. Ingat pak, data ini dibuat oleh BKD dimana bapak dulu berada," teriak Trianto dan langsung disoraki massa.
Beberapa guru juga mengaku harus membayar sebesar Rp 20 ribu untuk biaya mengetahui nomor peserta ujian, yang dilakukan koordinator ujian kecamatan. Selain itu mereka juga mengeluhkan potongan tunjangan honorer tiap bulannya. Jika ditotal, nilainya mencapai Rp 1,2 miliar hingga April 2014.
"Iya mas, ada potongan tunjangan setiap bulan. Alasannya ya untuk diberikan kepada dinas kecamatan hingga dinas kabupaten. Ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan GTT dan honorer," ungkap seorang guru yang enggan disebut namanya.
Selain tuntutan pembatalan pemberkasan 429 honorer yang lolos tes, massa juga menuntut pembayaran honor selama 4 bulan yang belum juga cair hingga kini. Parahnya, saat meminta honor tersebut, ada pernyataan dari beberapa pegawai dinas pendidikan yang terkesan meremehkan, sehingga kekecewaan para GTT ini memuncak.
"Kami kecewa saat meminta honor, ada beberapa pegawai yang bilang 'kalau masih butuh dinas ini jangan sebegitunya mendemo kantor ini'. Padahal kami hanya meminta hak kami," aku Dian, salah satu perwakilan GTT.
Sebelumnya, dari 518 yang lolos tes CPNS, ada 429 yang meragukan kevalitan datanya. Namun pihak dinas pendidikan mengaku hanya 10 orang yang datanya diragukan. Sehingga massa meminta dinas pendidikan melakukan penelitian terhadap temuan tersebut.
0 Comments