Bupati dan DPRD Diduga Palsukan Data Honorer K2

Sekitar 130 ribu dari 649 ribu honorer kategori 2 (K2) diduga telah melakukan pemalsuan data supaya bisa masuk sebagai peserta tes calon pegawai negeri sipil. Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar memperkirakan dari total peserta maupun yang lulus, sekitar 20 persen diduga melakukan pemalsuan data. Berdasarkan investigasi Tempo ke berbagai daerah ditemukan banyak pelanggaran dan manipulasi data yang melibatkan para pejabat daerah hingga bupati serta DPRD.

Seperti yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Dari 504 honorer yang ikut tes CPNS diduga setengahnya adalah fiktif. Mereka melakukan manipulasi dokumen dan mengubah tanggal surat keterangan Tanda Mulai Tugas (TMT). Para honorer fiktif itu sebagian besar adalah honorer susulan yang diajukan oleh Bupati Kudus Musthofa. Bukan kebetulan mereka tergabung dalam Forum Komunikasi Wiyata Bakti (FKWB), forum honorer yang mendukung pencalonan kembali Musthofa sebagai bupati Kudus tahun lalu. Berdasarkan pengakuan para honorer, Bupati Musthofa telah memanfaatkan mereka untuk menjadi tim sukses dengan iming-iming bakal diangkat sebagai pegawai negeri.

Tempo juga menemukan seorang calo kelulusan tes CPNS bernama Habib Ali Subkhi yang merupakan salah satu orang dekat Bupati Musthofa. Habib saat ini merupakan staf sekretariat DPC PDIP Kudus dimana Musthofa sebagai ketua umumnya. Pada para honorer, Habib menjajikan jaminan kelulusan asal mereka membayar Rp 100-130 juta per orang. Ia mengeklaim uang itu akan dibagi ke para pejabat hingga bupati.

Saat didatangi ke rumahnya, Habib tidak bersedia keluar. Ia juga tidak mau komentar saat Tempo menelponnya. Sedangkan Bupati Musthafa membantah telah menggerakkan para honorer menjadi bagian tim suksesnya. "Itu mungkin inisiatif pribadi mereka sendiri," kelitnya. Sedangkan tentang tentang kiprah Habib, Bupati Musthofa juga punya jawabannya. "Ia main sendiri," katanya.

Begitu pula yang terjadi di Toba Samosir, Sumatera Utara. Pemalsuan data honorer K2 di sana diduga melibatkan Robert Hutajulu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Toba Samosir. Menurut sejumlah saksi, ada sekitar seratus honorer yang menyetor uang ke Robert untuk bisa ikut tes CPNS. Uang yang disetor tidak kecil, berkisar Rp 65-125 juta per orang, total duit yang diterimanya hampir mencapai Rp 10 miliar. Robert menjajikan mereka bakal lulus tes dan diangkat sebagai pegawai negeri.

Berdasarkan pengakuan Robert pada para honorer, duit itu ia setorkan ke Bupati Toba Samosir, Pandapotan Simanjutak. Saat didatangi ke rumahnya dua pekan lalu Robert tidak bersedia menemui Tempo. "Banyak sekali orang ngejar, jadi sporing (kabur) dia," ujar Tanda Hutahaean salah satu aktivis antikorupsi di Toba Samosir. Sedangkan Bupati Pandapotan membantah ikut terlibat, "Jangan sangkut-sangkutkan saya dengan soal suap rekrutmen pegawai negeri," ujarnya.

Pelanggaran dengan modus serupa juga terjadi di pelbagai daerah. Karena besarnya praktek pemalsuan data itu maka Kepala Badan Kepegawaian Negara meminta para kepala daerah untuk membuat surat jaminan keabsahan berkas para honorer yang telah lulus tes CPNS sebagai syarat diterbitkannya Nomor Induk Pegawai (NIP). Namun hingga molor dua bulan, pada akhir April lalu, belum ada kepala daerah yang berani menyetorkan berkas ke BKN.

view the original news here