Wow, 60% DPK BPD Disokong Gaji PNS Daerah

Peran bank pembangunan daerah (BPD) dalam mengakselerasi pertumbuhan daerah diklaim masih sangat kecil, sekitar 26 persen.

Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan VI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana menjelaskan 60 persen dari dana pihak ketiga (DPK) BPD masih disokong oleh pemerintah daerah dimana lebih banyak permodalannya diisi oleh gaji-gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah.

"Di sinilah likuidasi BPD harus ditingkatan agar permodalannya kuat, bukan hanya dikumpulkan dari PNS saja," kata Heru dikantornya, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2015).

Heru mengatakan, seharusnya BPD memiliki kapasitas untuk menarik dana dari masyarakat, karena dengan begitu bisa lebih berkontribusi untuk memberi pendanaan bagi proyek-proyek pembangunan di daerah.

Dengan kata lain, jika hanya bertumpu pada deposito PNS, ketika mereka mengambil hak gajinya berarti tak ada simpanan untuk jangka panjang yang ditaruh di BPD, karena hanya untuk konsumtif saja.

"Kalau mau bangun daerah, dia tidak bisa main-main lagi dengan kredit konsumtif," pungkasnya.*metrotvnews