Pemkot Bontang Hapus Perbedaan Warna Baju PNS dan Honorer

Kebijakan Pemkot Bontang membedakan baju kerja antara pegawai honorer dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bakal dianulir.

Walikota Bontang Adi Darma, mengungkapkan pihaknya akan menyeragamkan kembali seluruh baju kerja pegawai baik PNS maupun non PNS di lingkungan Pemkot Bontang.

“Dalam waktu dekat seragam kerja PNS dan non PNS akan disamakan kembali. Ini sesuai hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah,” ujar Adi Darma, saat dihubungi, Kamis (3/9/2015).

Dijelaskan, perubahan kebijakan soal baju kerja dilakukan setelah mempertimbangkan masukan dari sejumlah Anggota DPRD Bontang.

Sejumlah politisi di DPRD menilai kebijakan membedakan seragam pegawai tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai.

Sebaliknya, para pegawai honorer yang menggunakan baju kerja warna kuning tua, justru dianggap mempengaruhi kondisi psikologis pegawai honorer.

“Jadi kebijakan penyeragaman kembali seragam pegawai itu sesuai masukan DPRD,” ungkap Adi Darma.

Pun demikian, Walikota mengaku belum menerima laporan terkait pemberlakuan seragam non PNS.

Termasuk alokasi anggaran untuk pengadaan baju kerja honorer yang disamakan dengan baju kerja PNS. “Teknisnya saya belum tahu. Yang jelas tahun ini sudah diberlakukan,” katanya.

Terpisah, Kabag Ortal Kota Bontang Azizah, saat dihubungi membenarkan rencana penyeragaman kembali baju kerja PNS dan non PNS. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) penyeragaman baju kerja di lingkungan Pemkot Bontang sudah diserahkan ke bagian hukum untuk diverifikasi, sebelum diteken Walikota.

“Benar akan penyeragaman baju kerja seluruh pegawai. SK-nya sudah disiapkan bagian hukum,” paparnya.

Sekedar diketahui, pada tahun 2012 lalu, Pemkot Bontang mengeluarkan kebijakan terkait pembedaan baju kerja PNS dan non PNS. Seluruh pegawai honorer di lingkungan Pemkot Bontang diwajibkan menggunakan seragam berwarna kuning pada hari Senin-Rabu.

Kebijakan ini sempat menuai kontroversi dan mendapat penolakan dari sejumlah politisi di DPRD Bontang karena dianggap diskriminatif. Kebijakan ini juga bahkan menjadi isu politik jelang Pilwali Bontang.

Pasangan calon Walikota dan Wawali Bontang, Neni Moerniaeni-Basri Rase, dalam sejumlah balihonya mengkampanyekan bakal menghapus perbedaan warna seragam kerja PNS dan honorer jika diberi amanah memimpin Kota Bontang.*tribunnews