Pemerintah Akan Pangkas Jumlah PNS Sampai 1 Juta Orang, Ngeri,,,, PHK Massal

Pemerintah berencana memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai masih sangat gemuk dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

Adapun jumlah PNS yang dikurangi bisa mencapai 1 juta orang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN- RB) sedang melakukan pengkajian yang komprehensif dalam waktu sebulan ini. “(Untuk memastikan) apa betul kelebihan atau kekurangan, tapi sepertinya pasti kelebihan dalam arti tidak sebanding dengan anggaran biaya pegawai yang sudah sangat besar,” ujar Menpan-RB Yuddy Chrisnandi di kantornya kemarin. 

Menurut dia, anggaran negara yang dialokasikan untuk pegawai sudah masuk dalam kategori tidak sehat. Sebab, alokasi untuk pegawai saat ini kurang lebih 40% dari total anggaran nasional. Persentase tersebut sudah masuk kategori cukup besar. Bahkan di beberapa daerah anggaran untuk pegawai lebih dari 50%. Setidaknya 115 daerah memiliki anggaran di atas 50%. Pemangkasan jumlah PNS ini nantinya nanti akan membuat anggaran pegawai lebih sehat. 

“Itu kan sudah lampu merah. Masa anggaran pegawai lebih besar dibanding anggaran pembangunan. Itu semua akan kita perbaiki,” katanya. Kemenpan-RB masih akan melakukan kajian secara komprehensif mengenai kepegawaian. Pekan ini mereka akan mengundang dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta instansi lain untuk menghitung komposisi PNS secara proporsional. 

Yuddy menjanjikan dalam waktu dua pekan akan membeberkan perkembangan dari kajian yang telah dilakukan. Dalam waktu dekat, Kemenpan- RB juga akan melakukan rapat kerja dengan mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan kepegawaian. Ini dilakukan untuk menginventarisasi penyebaran aparatur di berbagai instansi dan mana yang produktif dan tidak. Selain itu, Kemenpan-RB akan meminta setiap instansi melakukan audit organisasi dan pegawai untuk mengetahui struktur dan pegawai yang ada sudah ideal atau tidak. 

Saat ini setiap instansi sudah melakukan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). “Mungkin jangan-jangan pegawainya terlalu banyak karena strukturnya lebar, tapi tidak ada kerjanya. Data anjab dan ABK sudah ada, tinggal nanti kami update ,” urainya. Masalah gemuknya jumlah PNS sudah menjadi perhatian pemerintah sebelumnya. Kebijakan moratorium penerimaan PNS diambil untuk membendung bertambahnya jumlah PNS.

Yuddy menilai jumlah PNS mencapai hampir juta orang terlalu besar. Menurut dia, negara ini besar, tapi hendaknya bukan saja dilihat dari kuantitas, melainkan kualitas PNS terhadap beban kerja. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja berharap evaluasi kepegawaian secara komprehensif dapat tuntas dalam bulan ini. Menurut dia, kajian ini cukup memakan waktu lama, yakni sejak tahun lalu. 

“Kita menghitung seluruhnya. Pertanyaan apa opsinya itu kan juga harus segera dikeluarkan. Misalnya opsinya apa, konsekuensi biaya ini kan harus dihitung. Ini yang membuat lama,” ungkapnya. Mengenai jumlah ideal PNS, pria yang akrab disapa Iwan itu menjawab bervariasi, tergantung pada intervensi teknologi. Jika e-government masuk, PNS yang dibutuhkan tidak akan banyak. 

Kalau ada egovernment pekerjaan 10 orang mungkin bisa dilakukan hanya dua atau tiga orang. Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengatakan, jumlah PNS yang dinilai gemuk saat ini tidak membuat pelayanan masyarakat baik. Namun, ada pula beberapa instansi mengeluhkan tidak maksimalnya pelayanan publik karena kekurangan PNS. “Pelayanan tidak maksimal biasanya karena kualitas SDM dan jumlah tenaga yang masih dirasa kurang. Misalnya tenaga pendidik dan medis,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menilai pemerintah seharusnya memiliki konsep kebut u h a n kepegawaian. Distribusi PNS juga menjadi salah satu persoalan yang harus ditata. Ada instansi yang masih kurang banyak pegawai, sedangkan di tempat lain berlebih. Meski begitu, Riza sepakat bahwa PNS ke depan tidak perlu berjumlah banyak. Namun, saat ini Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga PNS. 

Menurut dia, persoalan PNS bukan difokuskan hanya pada jumlah dan anggaran yang dihabiskan, tapi lebih dari itu, bagaimana PNS dapat meningkatkan produktivitas. “Saya rasa PNS ini kan langsung berdampak pada sektor riil karena semuanya dibelanjakan di dalam negeri,” katanya.*koran-sindo