Prabumulih Kekurangan 2.547 Pegawai Negeri Sipil

Banyaknya pegawai negeri sipil yang pindah ke luar kota/kabupaten Prabumulih dan belum adanya pembukaan penerimaan CPNS, membuat pemerintah kota Prabumulih mengalami kekurangan pegawai.

Tak tanggung-tanggung, Pemkot Prabumulih hingga saat ini masih membutuhkan sebanyak 2.547 pegawai, meski saat ini jumlah pegawai yang ada sebanyak 4.442 orang.

"Kita saat ini memang kekurangan pegawai negeri sipil, saat ini jumlah sudah 4.442 orang namun optimalnya lebih dari 6.000 pegawai seluruh Prabumulih," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), M Ali melalui Kabid Pembinaan Pegawai dan Pengadaan Pegawai, Edy Arianto kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Edy Arianto mengatakan, atas kekurangan tersebut pihaknya sudah beberapa kali melakukan usulan ke kementerian untuk melakukan penerimaan, namun usulan hingga saat ini belum kunjung disetujui.

"Kita sudah beberapa kali melakukan usulan namun belum disetujui kementerian, kita masih kembali mengusulkan kekurangan 2.547 pegawai itu," katanya.

Edy menuturkan, selain disebabkan banyaknya pegawai pindah ke luar kota, kekurangan pegawai juga disebabkan banyaknya pegawai yang pensiun.

"Pensiun banyak, pindah banyak sementara kita belum pernah melakukaan penerimaan sejak beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan kekurangan," lanjutnya seraya mengatakan kebutuhan pegawai menyebar untuk kesehatan, guru maupun lainnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) kota Prabumulih, Drs Djoharuddin Aini MM menuturkan, pemerintah Prabumulih khususnya walikota Prabumulih berharap meski ada penerimaan CPNS hendknya 70 persen mengutamakan warga Prabumulih.

"Walikota berkomitmen dan berharap peneriman CPNS 70 persen warga pribumi atau pekerja harian lepas (PHL) yang telah mengabdi, sehingga tidak ada kemungkinan lagi pindah setelah diangkat. Kalau yang diterima orang luar tentu akan pindah jika sudah lulus meski ada komitmen atau MoU ketika lulus," bebernya.

Dengan demikian menurut Djoharuddin, tentu pegawai tidak akan cepat mengalami kekurangan, sehingga pelayanan dan kinerja di tiap-tiap SKPD akan maksimal.

"Sekarang tugas PNS banyak di backup PHL dan honorer, jika nanti pegawai sudah banyak tentu akan menjalankan tugas masing-masing dan kinerja akan lebih optimal serta pegawai tidak pindah karena asli pribumi.

"Pertahun bisa mencapai puluhan yang pindah, bagaimana pegawai kita tidak kurang. Makanya sekarang kita perketat proses pindah pegawai, dengan alasan apapun," katanya.*tribunnews