Jatim dan Jateng Jadi Percontohan Perbaikan Sistem Pelayanan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPanRB) mulai mewacanakan perbaikan sistem pelayanan di kantor pemerintah. Dengan pelayanan yang lebih terarah, singkat dan meminimalisasi pertemuan antara masyarakat dan petugas untuk menghindari adanya penyimpangan. Hal itu diungkapkan MenPanRB, Asman Abnur yang ditemui di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/8).

"Kehadiran pegawai ASN ini kan dikehendaki supaya bisa melayani rakyat, bagaimana kehadiran birokasi ini tidak menjadi beban buat masyarakat. Itu yang saya jadikan konsentrasi. Contohnya, setiap urusan itu harusnya tidak lagi konservatif tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ada yang pelayanan publik sekarang sudah dibuka sabtu-minggu karena kebutuhannya memang sudah harus kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan seperti inilah yang harus kita lakukan, penyederhanaan," kata Asman.

Bahkan, Asman telah melaporkan perihal perbaikan pelayanan dengan mengedepankan teknologi seperti pelayanan di bank sudah mulai diterapkan di Jawa Timur (Jatim) tersebut kepada Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

Asman mencontohkan, pelayanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di kantor Samsat Jatim tidak menghabiskan waktu lama akibat perbaikan pelayanan. Masyarakat yang hendak memperpanjang SNTK kendaraan bermotornya cukup datang ke Ajungan Tunai Mandiri (ATM) untuk memasukkan nomor STNK yang hendak diperpanjang dan membayar biayanya. Kemudian, langsung memproses perpanjangannya ke kantor Samsat.

Selain itu, diungkapkan Asman, disediakan juga pelayanan drive through restoran cepat saji untuk pengurusan perpanjangan STNK, sehingga meminimalisasi kontak antara petugas dan pencari jasa.

"Ini (perbaikan pelayanan) ada dua provinsi. Ini yang saya mau jadikan role project, Jatim dan Jateng," ungkap Asman.

Untuk itu, Asman memastikan akan ada pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga siap memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sebagaimana, direncanakan oleh kementeriannya.

"(terkait Sumber Daya Manusia) itulah yang harus kita lakukan, pelatihan. Sistem itulah yang mengikat dia nanti. Biasanya kalau sistemnya sudah terpaku, orang yang tidak biasa antre terpaksa antre kan. Itu kalau menurut saya, konsentrasi kita," papar Asman.

Sementara itu, sistem berbasis online dalam Badan Kepegawaian Nasional (BKN), juga diungkapkan Asman akan diterapkan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga memudahkan terkait pengurusan pensiun, kenaikan pangkat dan pendidikannya. Dalam artian, tidak perlu membawa berkas dan dokumen ke pusat untuk pengurusan tiga hal tersebut.

"Kalau untuk KemPanRB salah satunya data kepegawaian. Ke depan, orang yang mau naik pangkat, naik eselon itu tidak perlu lagi membawa dokumen ke pusat. Nanti sudah secara otomatis kapan itu orang naik pangkat, kapan orang itu pensiun, kapan orang itu harus sekolah ikuti jenjang pendidikan pegawainya. Jadi tidak perlu lagi berurusan dengan BKN. Ini yang mau saya terapkan di beberapa provinsi nanti, data kepegawaian provinsi, kabupaten kemudian ngelink dengan data kepegawaian nasional," ungkap Asman.

Asman mengharapkan sistem online data kepegawaian tersebut sudah dapat berjalan maksimal akhir tahun 2016 ini. Dengan dua provinsi yang akan menjadi percontohan dahulu, yaitu Jatim dan Jawa Tengah (Jateng).*beritasatu