Rasionalisasi PNS Dilakukan Secara Alamiah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPanRB) Asman Abnur mengatakan bahwa rasionalisasi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah berlajalan secara otomatis. Hanya saja, berjalan sesuai dengan sistem yang diterapkannya, yaitu zero growth atau pertumbuhan nol.

Kemudian, Asman membantah programnya dengan rasionalisasi satu juta PNS. Sebaliknya, sistem yang diterapkannya adalah setiap dua orang PNS yang pensiun hanya akan digantikan oleh satu orang PNS yang masuk sehingga pertumbuhan PNS menjadi nol sementara itu laju jumlah PNS menjadi negatif.

"Sebenarnya kan rasionalisasi itu sudah berjalan secara otomatis. Sekarang kan pertumbuhan pegawai kita minus malah karena kan kemarin sudah ada kebijakan dua pensiun, satu yang diterima. Jadi, sudah otomatis sebenarnya, tidak perlu harus secara khusus kita lakukan itu (rasionalisasi) karena pertumbuhan yang kita lakukan sekarang adalah zero growth. Nanti tahun depan kita hitung. Pensiunnya, misalnya ada 150 ribu orang, ya kita tentukan penerimaan tidak sampai 100 ribu," ungkap Asman yang ditemui di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/8).

Dengan pertumbuhan minus tersebut, lanjut Asman, diharapkan target pengurangan PNS hingga satu juta orang akan tercapai secara bertahap. Akhirnya, postur kementerian/lembaga yang ramping akan didapat.

Selain itu, Asman mengatakan hendak menerapkan sistem pemerataan PNS, terutama di daerah terpencil dan perbatasan yang sudah menjadi rahasia umum kekurangan pegawai pemerintahan. Padahal, sangat perlukan dalam bidang pelayanan, seperti kesehatan dan pendidikan.

"Saya konsentrasi untuk pertumbuhannya saja. Jadi, nanti kalau saya lihat di sini terlalu banyak, gemuk. Nanti bagaimana caranya untuk penyebaran. sekarang kan masih banyak daerah yang masih membutuhkan sekali pegawai tapi tidak ada sama sekali pegawainya. Contoh, daerah perbatasan, sekarang mereka butuh dokter ternyata dokternya menumpuk di kota. Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi daerah yang merasa kurang pegawainya," kata Asman.

Lebih lanjut, Asman mengungkapkan pengurangan pegawai memang perlu dilakukan mengikuti perkembangan teknologi, di mana tenaga manusia dapat digantikan dengan mesin dan sistem teknologi.

Program rasionalisasi 1 juta PNS pertama dikemukakan oleh MenPanRB sebelumnya, Yuddy Chrisnandi. Sempat menuai kontroversi, diharapkan rasionalisasi menjadi solusi atas masalah pengeluaran belanja pegawai yang jumlahnya cukup besar, yaitu 33,8 persen dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau di atas 60 persen di sekitar 294 Kabupaten/Kota. Dengan perhitungan, pengeluaran belanja pegawai pusat akan dibawah 30 persen.

Dengan asumsi pengeluaran belanja pegawai di pemerintah pusat harus dibawah 30 persen, pemerintah provinsi 35-40 persen, dan pemda kabupaten/kota tidak boleh lebih dari 50 persen, maka yang dikurangi (PNS) 20-25 persen. Dengan simulasi, dengan 4,5 juta pegawai yang ada, diperkirakan 33,8 persen belanja rutinnya. Lalu, akan kita kurangi 1 juta orang, berartikurang lebih 25 persen akan berkurang. Hampir Rp 720 triliun (serapan belanja pegawai) dikurangi sekitar 25 persen.

Namun, diungkapkan Yuddy untuk merealisasikannya akan ada empat kuadran atau pengelompokan. Kuadran pertama berisi PNS yang akan dipertahankan, yaitu yang produktif dan kompeten. Kuadran kedua, mereka yang akan dinilai ulang karena tidak produktif tapi kompeten, sehingga mungkin salah tempat.

Kuadran ketiga, berisi PNS yang produktif tapi tidak kompeten, sehingga harus disekolahkan atau mengikuti program sertifikasi secara berkesinambungan. Kuadran keempat, adalah mereka yang akan dirasionalisasi karena dinilai tidak produktif dan tidak kompeten. Serta kerap membuat masalah malas dan tidak disiplin.

Hanya saja, diungkapkan Yuddy bahwa Wapres Jusuf Kalla meminta perhitungan tersebut dikaji ulang bersama Kementerian Keuangan untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Demikian juga, wacana pengurangan PNS diminta untuk dikaji lebih lanjut agar tidak menimbulkan guncangan di pemerintahan.

Tetapi, pertengahan tahun 2016, belum terlihat realisasi dari rencana rasionalisasi 1 juta PNS tersebut.*beritasatu