Tahun 2017, 6.296 Guru Garis Depan Jadi PNS

Sebanyak 6.296 Guru Garis Depan (GGD) bakal resmi menyandang status pegawai negeri sipil (PNS) mulai 1 Januari 2017. Para GGD ini akan disebar ke 93 kabupaten yang masuk kategori daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) di seluruh Indonesia.

”Kriteria penempatannya adalah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,’’ kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sumarna Surapranata di Jakarta, akhir pekan lalu. Ia menjelaskan, penentuan formasi GGD dimulai dari potret perencanaan kebutuhan pegawai negeri.

Lalu potret tersebut disampaikan ke daerah, sehingga daerah bisa menyusun kebutuhan riil guru yang dibutuhkan. Kebutuhan tersebut lalu disampaikan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) agar bisa dianalisis dengan kebutuhan fiskal.

Pranata menyebut, kuota GGD naik enam kali lipat dari tahun lalu. “Pada 2015 hanya ada 798 GGD untuk ditempatkan di 28 kabupaten,” sebutnya. Dalam kesempatan itu, Pranata menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa begitu saja mengangkat semua GGD menjadi PNS karena ada faktor belanja pegawai.

“Banyak daerah yang belanja pegawainya sudah over, sehingga tidak bisa begitu saja mengangkat guru,” jelas Pranata. Pengangkatan peserta GGD menjadi PNS sebenarnya sudah dapat dilakukan tahun ini, karena seluruh rangkaian seleksi sudah selesai.

Namun atas pertimbangan anggaran, pengangkatan mereka baru dapat dilakukan tahun depan. “SK TMT (tanggal mulai tugas) CPNS GGD keluar 1 Januari 2017,” tegas Pranata. Saat ini proses pemberkasan dibuat lebih ringkas untuk memudahkan para guru yang akan ditugaskan di daerah khusus tersebut.

Pranata mengatakan, pengangkatan dan penempatan guru di daerah 3T tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan guru yang sesungguhnya. Namun karena keterbatasan anggaran, maka hanya 6.296 guru itu saja yang bisa diangkat.

Untuk diketahui, para guru garis depan ini hanya menerima 80 persen dari gaji pokok saat masih menjadi CPNS. Namun, mereka langsung mendapatkan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Daerah Khusus dengan nilai masing-masing satu kali gaji.

Pendidikan Papua

Direktut Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP), Hannah Achmadi mengatakan bahwa sejumlah daerah 3T, salah satunya daerah-daerah terpencil di Papua persoalan pendidikan masih dirasakan kurang.

Tidak hanya dari sisi jumlah guru, namun juga sekolah. “Di beberapa desa terpencil di Papua hanya ada satu sekolah negeri, itu pun guru-gurunya hanya datang 1-2 bulan sekali dalam setahun untuk mengurus ujian nasional,” kata Hanna.

Ia mengungkapkan, keterbatasan tersebut sering kali membuat guru-guru mengambil jalan pintas, yakni menyediakan lembar jawaban bagi siswa yang ingin memperoleh sertifikat kelulusan. “Akhirnya banyak siswa yang lulus dari sekolah tetapi tidak benar-benar memiliki pengetahuan,” ungkap Hanna.*koran-jakarta