Tahun 2017, 6.296 Guru Garis Depan Jadi PNS

Sebanyak 6.296 Guru Garis Depan (GGD) bakal resmi menyandang status pegawai negeri sipil (PNS) mulai 1 Januari 2017. Para GGD ini akan disebar ke 93 kabupaten yang masuk kategori daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) di seluruh Indonesia.

”Kriteria penempatannya adalah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,’’ kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sumarna Surapranata di Jakarta, akhir pekan lalu. Ia menjelaskan, penentuan formasi GGD dimulai dari potret perencanaan kebutuhan pegawai negeri.

Lalu potret tersebut disampaikan ke daerah, sehingga daerah bisa menyusun kebutuhan riil guru yang dibutuhkan. Kebutuhan tersebut lalu disampaikan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) agar bisa dianalisis dengan kebutuhan fiskal.

Pranata menyebut, kuota GGD naik enam kali lipat dari tahun lalu. “Pada 2015 hanya ada 798 GGD untuk ditempatkan di 28 kabupaten,” sebutnya. Dalam kesempatan itu, Pranata menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa begitu saja mengangkat semua GGD menjadi PNS karena ada faktor belanja pegawai.

“Banyak daerah yang belanja pegawainya sudah over, sehingga tidak bisa begitu saja mengangkat guru,” jelas Pranata. Pengangkatan peserta GGD menjadi PNS sebenarnya sudah dapat dilakukan tahun ini, karena seluruh rangkaian seleksi sudah selesai.

Namun atas pertimbangan anggaran, pengangkatan mereka baru dapat dilakukan tahun depan. “SK TMT (tanggal mulai tugas) CPNS GGD keluar 1 Januari 2017,” tegas Pranata. Saat ini proses pemberkasan dibuat lebih ringkas untuk memudahkan para guru yang akan ditugaskan di daerah khusus tersebut.

Pranata mengatakan, pengangkatan dan penempatan guru di daerah 3T tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan guru yang sesungguhnya. Namun karena keterbatasan anggaran, maka hanya 6.296 guru itu saja yang bisa diangkat.

Untuk diketahui, para guru garis depan ini hanya menerima 80 persen dari gaji pokok saat masih menjadi CPNS. Namun, mereka langsung mendapatkan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Daerah Khusus dengan nilai masing-masing satu kali gaji.

Pendidikan Papua

Direktut Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP), Hannah Achmadi mengatakan bahwa sejumlah daerah 3T, salah satunya daerah-daerah terpencil di Papua persoalan pendidikan masih dirasakan kurang.

Tidak hanya dari sisi jumlah guru, namun juga sekolah. “Di beberapa desa terpencil di Papua hanya ada satu sekolah negeri, itu pun guru-gurunya hanya datang 1-2 bulan sekali dalam setahun untuk mengurus ujian nasional,” kata Hanna.

Ia mengungkapkan, keterbatasan tersebut sering kali membuat guru-guru mengambil jalan pintas, yakni menyediakan lembar jawaban bagi siswa yang ingin memperoleh sertifikat kelulusan. “Akhirnya banyak siswa yang lulus dari sekolah tetapi tidak benar-benar memiliki pengetahuan,” ungkap Hanna.*koran-jakarta

Read More

Pelamar CPNS untuk Guru Garis Depan Tak Capai Target

Pemerintah Jokowi-JK telah membuka lowongan kerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru Garis Depan (GGD) hingga 31 Agustus 2016 lalu. Tercatat, hanya 6.491 orang yang menyelesaikan proses lamaran dan mendapat nomor ujian.

Jumlah tersebut jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 7.000 orang untuk GGD.

Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Arizal mengatakan, seleksi GGD ini memang bukan untuk pelamar umum.

"Sama seperti halnya penerimaan bidan PTT. Pelamar GGD harus memiliki SK dari Kemendikbud. Yang tidak bisa menunjukkan SK tentu tidak lolos seleksi administratif," ujarnya seperti dikutip dari situs KemenPAN-RB di Jakarta, Senin (5/9).

Berdasarkan pengumuman tentang Penerimaan CPNS GGD Kemendikbud Tahun 2016 disebutkan, selain persyaratan umum untuk melamar ada pula persyaratan khusus yang harus dilakukan yaitu pelamar merupakan lulusan Program Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT.

Selain itu, pelamar bersedia ditempatkan di satu dari 93 kabupaten daerah khusus (3T dan Terpencil) minimal 5 tahun atau sesuai dengan ketetapan di daerah masing-masing.

Tahapan selanjutnya usai proses pendaftaran yaitu, pelamar akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Peserta yang mengikuti SKD wajib menunjukkan Kartu Tanda Peserta Seleksi dan KTP asli, serta mengisi daftar hadir yang dilengkapi pasfoto pelamar. Sebelum pelaksanaan SKD diharapkan peserta melihat secara cermat waktu dan tempat pelaksanaan. Pelamar hanya dapat melakukan SKD pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.*merdeka

Read More

Tahun Ini Pemerintah Angkat 3500 Guru Garis Depan Jadi PNS

Tahun ini pemerintah akan merekrut 3.500 guru dalam program Guru Garis Depan yang akan mengajar di sejumlah daerah terpencil di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memastikan bahwa mereka akan langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Kata Anies, pemerintah menyadari bahwa menjadi guru di daerah terpencil bukan hal yang mudah. Tak semua sarjana mau mengajar di daerah terpelosok dan terpencil. "Mereka jadi guru di tempat-tempat yang no body wants to be there," kata Anies melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/2/16). 

Menyadari akan hal itu, pemerintah akan memberikan insentif lumayan bagi guru yang mau mengajar di daerah terpencil. "Guru-guru (GDN) tidak diberi rumah dinas, supaya tidak homeless saat selesai dinas, tapi dapat rumah permanen," kata Anies. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata Anies, sudah berdiskusi dengan Bank BNI untuk memberikan insentif tersebut kepada para Guru Garis Depan (GDN). 

Bagi guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil akan mendapatkan kemudahan kredit rumah dengan luas tanah sekitar 2.000-an meter persegi. 

"(Guru) diberi fasilitas kredit rumah dengan semua kemudahan kreditnya, dengan tanah yang luasan sekitar 2.000-an meter persegi," kata Anies.

Pada Rabu kemarin ribuan guru tidak tetap dari berbagai kota yang tergabung dalam tenaga honorer kategori 2 (K2) melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aksi demo ini berlanjut hari ini.  

Tenaga honorer K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN. Jika mereka ingin diangkat menjadi CPNS harus mengikuti tes seleksi terlebih dahulu. Banyaknya guru honorer di daerah-daerah tak terlepas dari keputusan pemerintah pada 2001 yang menyatakan guru adalah PNS daerah. Akibatnya pejabat daerah berlomba-lomba mengangkat guru honorer tanpa pertimbangan matang, sebagian sebagai ajang kampanye peserta pilkada.*metroterkini

Read More

Status CPNS, Guru Garis Depan Tahun Pertama Bergaji Rp 8 Juta

Kabar gembira bagi para guru garis depan (GGD). Pasalnya, mereka akan menerima gaji yang lumayan besar. Hal itu diungkapkan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2-TK) Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Sumarna Surapranata.

Pranata menjelaskan, untuk GGD angkatan pertama berjumlah 798 orang. Mereka berstatus CPNS baru dengan menggunakan kuota pengangkatan 2014 lalu. Dikatakan, sebagai guru di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal, mereka dijamin urusan penghasilannya.

“Supaya mereka tenang mengajarnya,” kata Pranata di kantornya, kemarin (1/6).

Dia lantas merinci beberapa pos penghasilan guu peserta program GGD tadi. Sebagai abdi negara, mereka mendapatkan gaji pokok PNS golongan 3-A. Angkanya sekitar Rp 2,5 juta per bulan. Karena masih berstatus CPNS, mereka baru mendapatkan 80 persen gaji pokok.

Penghasilan berikutnya adalah tunjangan guru di daerah khusus sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Kemudian, peserta program GGD ini juga mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) yang jumlahnya bervariasi di setiap daerah.

“Ada bupati yang bilang menyiapkan TKD untuk guru hingga Rp 2 juta per bulan,” katanya.

Guru peserta GGD ini juga berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Namun tunjangan ini ditunda dulu hingga guru peserta GGD berstatus PNS, bukan CPNS. Untuk bisa CPNS harus mengikuti pendidikan prajabatan di daerah masing-masing. Diperkirakan setelah Lebaran nanti mereka sudah banyak yang berstatus PNS.

Besaran TPG merujuk pada gaji pokok yang diterima masing-masing guru. Maka jika ditotal secara keseluruhan, penghasilan atau gaji guru peserta GGD bisa mencapai Rp 8 juta bahkan lebih.

Kompensasi gaji ini wajar, karena mereka mengajar di daerah yang sulit terjangkau. Di tahun pertama ini guru peserta GGD disebar di Provinsi Aceh, NTT, Papua, dan Papua Barat.

Tahun depan Pranata mengatakan akan adalagi program rekrutmen GGD. Bisa jadi menggunakab kuota CPNS baru tahun ini. “Pemerintah harus hadir hingga di pelosok negeri. Sesuai dengan nawa cita Presiden Jokowi,” tuturnya.*fajar

Read More