Kemkominfo Latih 1.460 PNS agar Melek TIK

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melatih 1.460 aparatur pemerintah (PNS) agar lebih melek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pelatihan merupakan hasil kerja sama Kemkominfo dengan Lembaga Administrasi Negara, atas bantuan dana hibah dari Korea International Cooperation Agency (Koica).

Kapusbang Literasi dan Profesi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemkominfo Hedi M Idris mengatakan, Pemerintah Korea Selatan telah berkontribusi dalam melakukan program pelatihan itu yang diberi tema Information Technology Capacity Building for Central and Local Government di Infonesia. Program tersebut telah dilaksanakan sepanjang tahun 2015 dan 2016.

”Pelatihan ini telah dilaksanakan dalam 50 kelas dan telah melatih sebanyak 1.460 aparatur pemerintah Indonesia dan 30 aparatur pemerintah Timor Leste. Secara garis besar, pelatihan dibagi ke dalam lima kelas, yaitu untuk chief information officer (CIO), manager, training of trainers, developer, dan operator,” jelas Hedi, saat membuka workshop Final Report on IT Capacity Building for e-Government Development di Jakarta, Senin (19/12).

Menurut dia, pemerintah tengah berupaya mewujudkan e-government agar dapat melayani masyarakat dengan lebih efisien dan cepat. Karena itu, Kemkominfo memberikan pelatihan untuk para pegawai negeri sipil (PNS) agar semakin melek TIK.

"Sumber daya manusia itu bagian penting dalam penerapan e-government. Jadi, kami coba mengembangkan kemampuannya, sehingga penerapan e-government dapat mudah terlaksana," ujarnya.

Pelatihan tersebut dipusatkan di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) yang berlokasi di Cikarang, Bekasi. Setelah selesai pelatihan, para peserta diharapkan bisa menularkan ilmu yang didapatnya kepada rekan-rekannya di institusi masing-masing.

Selain itu, pelatihan itu diharapkan dapat menjadi standar dalam pengembangan SDM teknologi informasi (TI) di lingkungan pemerintahan. "Saat ini belum terintegrasi. Semoga ini menjadi standar dan dapat diperluas pelaksanaannya," tutur Hedi.

Kepala BPPTIK Kemenkominfo Nusirwan menjelaskan, penggunaan TI merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan tugas. Setiap elemen aparatur pemerintah pun harus memiliki kemampuan dalam bidang TI. Karena itulah, pelatihan tersebut diberikan kepada aparatur pemerintah di berbagai kategori.

Sementara itu, berbagai pihak menyambut baik program tersebut, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. “Program ini juga menjawab kebutuhan akan pelatihan TI yang terstandarisasi dan terintegrasi nasional. Selain itu, pelatihan ini diharapkan memberikan update pengetahuan untuk pengembangan implementasi e-government bagi masing-masing institusi,” ujarnya.

Deputy Resident Representative dari KOICA, Lee Young In juga menyatakan optimismenya mengenai program Information Technology Capacity Building for Central and Local Government. Indonesia dinilainya berpotensi menjadi negara yang unggul dalam bidang e-Government dan menjadikan TI sebagai budaya di dalam pemerintahan.

“Pelatihan TI bagi aparatur pemerintah bukan hanya bermanfaat bagi user dan institusinya, namun konsumen juga bisa menikmati pelayanan yang lebih baik,” ujar dia.*beritasatu