Ahli: 250 Ribu PNS Diganti Robot, Negara Hemat Rp 43 Triliun

Menurut sebuah laporan terbaru, robot dapat menggantikan tugas pegawai negeri sipil (PNS) dan menghemat kas negara hingga triliunan rupiah.

Hal tersebut disampaikan oleh wadah pemikir layanan publik, Reform, yang mengatakan bahwa 90 persen dari 137.000 staf administratif di Whitehall Inggris dapat digantikan dengan robot cerdas pada 2030.

Menurut mereka pemangkasan pegawai tersebut dapat menghemat 2,6 miliar pound sterling atau sekitar Rp 43,2 triliun.

Dikutip dari Telegraph, Senin (6/2/2017), laporan tersebut juga menyebut bahwa mesin cerdas dan robot otonom dapat melakukan tugas 250.000 pekerja sektor publik.

Dengan adanya perubahan pelayan publik secara radikal, 90.000 pegawai layanan kesehatan (NHS) dan 24.000 dokter juga dinilai dapat ditiadakan.

Laporan itu mengutip bukti bahwa diperkirakan 30 persen kegiatan perawat dapat dilakukan secara otomatis. Persentase serupa juga berlaku untuk dokter dalam spesialisasi tertentu.

Hal tersebut menyusul pengumuman NHS bahwa pasien akan dirawat menggunakan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam meringankan tekanan pada unit Kecelakaan dan Darurat.

Lebih dari satu juta orang akan diberikan akses ke sebuah aplikasi gratis. Melalui aplikasi tersebut, mereka dapat berkonsultasi dengan "chatbot", bukan dengan manusia.

Wadah pemikir itu mengatakan, sektor publik dapat menjadi "Uber selanjutnya" jika menggunakan teknologi untuk menyampaikan nilai lebih tentang uang kepada wajib pajak.

Sebelumnya co-director Oxford Martin program teknologi dan pekerjaan di Oxford Univeristy, Carl Frey, mengatakan bahwa pekerjaan kelas menengah dapat segera diambil alih oleh robot.

Ia mengatakan, penemuannya memperkirakan pekerjaan penjamin asuransi adalah yang paling berisiko, diikuti petugas kredit, penilai asuransi bermotor, dan analis kredit.

Rekan penulis laporan Reform, Alexander Hitchcock, menanggapi soal kemajuan teknologi dan dampaknya soal pekerjaan.

"Kemajuan pesat penggunaan teknologi mungkin tampak kontroversial, dan kerugian pihak tenaga kerja harus ditangani secara sensitif," ujar Hitchcock.

"Tapi hasilnya pelayanan publlik akan lebih baik, aman, cerdas, dan terjangkau," imbuh dia. Juga antikorupsi.*liputan6