Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan KBB: Guru dan Kepala Sekolah Harus Inovatif

Para guru dan kepala sekolah dasar di Kabupaten Bandung Barat dituntut untuk lebih inovatif dan kembali pada fungsinya sebagai pendidik. Hal itu dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dimulai di tingkat sekolah dasar.

“Kunci berkembangnya pendidikan itu ada di inovasi, makanya guru dan kepala sekolah harus inovatif. Jangan berkutat mempermasalahkan anggaran, sebab itu sudah ada alokasinya,” ujar Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan KBB, Jalaluludin di Ngamprah, Jumat, 17 Februari 2017.

Menurut Jalaludin, inovasi tersebut bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan, seperti ekstrakurikuler ataupun dalam pengajaran di kelas. Guru dan kepala sekolah harus mampu mendorong para siswanya agar memiliki kecerdasan intelektual serta berbudi pekerti yang luhur.

Dia mengakui, saat ini masih banyak kekurangan yang terjadi di lingkup sekolah dasar. Di antaranya, minimnya guru pegawai negeri sipil serta sebaran guru yang tidak merata di semua daerah.

“Berbagai masalah ini akan coba kami selesaikan secara bertahap. Namun intinya, para guru dan kepala sekolah harus berkomitmen untuk mengembangkan kualitas pendidikan,” katanya.

Jalaludin mengungkapkan, saat ini kekurangan guru PNS di setiap sekolah masih bisa diatasi oleh para guru honorer. Kualitas para guru honorer ini pun tidak kalah dibandingkan dengan mereka yang sudah PNS.

“Memang di setiap SD itu guru PNS paling ada tiga orang, sisanya honor. Makanya, kami harap penerimaan CPNS tidak lagi ada moratorium agar lebih banyak lagi guru honorer yang bisa diangkat jadi PNS,” ujarnya.

Sementara itu, data Dinas Pendidikan KBB menunjukkan, saat ini ada sekitar 7.150 guru PNS dari total 13.027 guru. Sisanya, merupakan guru tenaga kontrak atau honorer. Jumlah guru PNS terus berkurang setiap tahun karena banyak guru yang pensiun.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman S Sunjaya menyebutkan, setiap tahun ada 200 PNS pensiun. Sebanyak 150 di antaranya merupakan guru.

Sementara, penerimaan CPNS belum juga dilakukan sejak moratorium beberapa tahun lalu. "Akibatnya, Pemkab kekurangan 3.300 PNS, sebagian besar adalah guru," katanya.*pikiran-rakyat