Menpan-RB Janjikan Kursi ASN bagi Mahasiswa Peraih Cum Laude

Untuk memperbaiki sistem layanan publik baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur akan merombak perangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) secara berkala.

Menpan RB menjanjikan salah satu yang akan mendapatkan kursi ASN adalah para mahasiswa yang lulus dengan predikat terbaik di bidangnya.

"Kita akan menyediakan formasi khusus untuk anak-anak yang lulus dengan predikat Cum Laude untuk mengisi ASN," ujar dia seusai membuka acara Tunas Integritas Nasional 2017 di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Rabu, 1 Maret 2017.

Selain lulusan terbaik dari Perguruan Tinggi Nasional (PTN), kursi ASN juga akan diberikan kepada para atlet berprestasi di tingkat internasional dan lulusan sekolah informasi pelayanan publik, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN), Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) dan lainnya.

Para penerima kesempatan untuk mengisi kursi ASN, lanjut Asman, akan ditempatkan di kota yang jauh dari tempat asalnya. Itu dilakukan sebagai pegawai perekat nasional.

"Kalau mutu mereka sudah bagus, bisa kembali ke kampung halamannya dan meningkatkan mutu daerahnya. Mereka bisa menjadi motor perubahan birokrasi di Indonesia," kata dia.

Pihaknya juga sudah meminta kepada rektor IPDN untuk menampung lebih banyak lagi mahasiswa baru di tahun ini. Bahkan, Menpan-RB meminta penerimaan mahasiswa baru (PMB) 2017 bisa mencapai 2.000 orang.

"Saya tantang rektornya, tapi saat ini baru sanggup 1.800 mahasiswa, tapi nanti akan bertahap," kata dia.

Mal Pelayanan Publik

Selain memperbaiki perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM), MenpanRB juga akan membangun fasilitas pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau masyarakat berupa Mal Pelayanan Publik.

Saat ini, baru Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang menyanggupi Mal Pelayanan Publik. Dalam satu gedung berbentuk mal tersebut, akan disediakan berbagai pelayanan, seperti pengurusan perizinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan lainnya.

"Di Surabaya malah sedang direnovasi bangunan bekas mal untuk Mal Pelayanan Publik. Kita harapkan nantinya minimal di satu provinsi ada satu Mal Pelayanan Publik," kata dia.

Mal Pelayanan Publik juga akan menjadi salah satu langkah untuk menerapkan pelayanan pemerintahan berbasis digital. Di Indonesia, baru ada dua kota yang mendapatkan rapor akuntabilitasi kinerja dengan nilai A, yaitu Kota Bandung dan Banyuwangi.

"Model birokrasi yang mengedepankan kekuasaan harus ditinggalkan. ASN harus menerapkan sistem melayani," ucap Asman.*liputan6