Kepala Desa Kab. Bandung Minta Digaji Seperti PNS

Kepala desa dan perangkat desa melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung mendesak agar pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkab Bandung mengalokasikan penghasilan tetap yang dibayar bulanan layaknya gaji PNS. Selama ini kepala desa dan aparatnya harus menunggu selama enam bulan ketika ada pencairan APBD Kabupaten Bandung dan Pemprov Jabar.

"Demikian juga dengan besaran penghasilan tetap aparat desa yang masih ada Rp 1,3 juta/bulan seperti kepala dusun," kata Ketua Apdesi Kabupaten Bandung, Nanang Witarsa, didampingi Sekretaris Apdesi Kabupaten Bandung, Hilman Yusuf, di kantor Apdesi Kabupaten Bandung, Rabu, 26 April 2017.

Menurut Nanang, aparat desa menerima penghasilan Rp 42 juta selama setahun dengan pembayaran tiap enam bulan. Sedangkan untuk penghasilan tetap sekretaris desa Rp 2,5 juta per bulan. Sementara kepala seksi dan kepala urusan Rp 1,65 juta, sedangkan kepala dusun Rp 1,3 juta per bulan. "Kalau upah minimum Kabupaten Bandung Rp 2,4 juta per bulan sehingga penghasilan tetap aparat desa jauh di bawah upah minimum," ujarnya.

Tak Ada Tunjangan

Penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa yang sekurang-kurangnya upah minimum kabupaten/kota sesuai dengan PP No. 43/2014. "Kami minta agar pembayaran penghasilan tetap juga dibayarkan setiap bulan seperti di Kabupaten Purwakarta. Hal itu dilakukan dengan cara memisahkan anggaran belanja untuk penghasilan tetap aparat desa dikhususkan seperti untuk gaji PNS," ucapnya.

Hal mendesak lainnya, kata Nanang, berkaitan dengan ketiadaan tunjangan perjalanan dinas dan tunjangan jabatan untuk kepala desa yang belum ada sampai sekarang. "Kepala desa memiliki tanggung jawab yang besar sehingga ketika ada pesta nikah atau khitanan maupun musibah harus datang dan menyumbang. Dari mana kepala desa harus mengalokasikannya?" Katanya.pikiran-rakyat