Kuota CPNS 2018 Diusulkan 250.000

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengaku sudah mengusulkan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahun 2018 sebanyak 250.000 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada jumlah PNS yang pensiun sampai tahun 2018. 

“Sebenarnya saya belum tahu berapa yang sudah di-approve berkaitan dengan keuangan negara 2018. Jadi yang pensiun 250.000. Rinciannya, 38.000 (PNS) pusat dan sisanya daerah. Baru itu yang disampaikan ke Kemenkeu, tapi belum ada jawabannya,” tandas Setiawan di Hotel Grand Mulya, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Setiawan mengatakan, angka 250.000 tersebut merupakan kuota maksimal yang  mungkin dibuka. Sebab, pemerintah tidak akan melakukan rekrutmen melebihi jumlah PNS yang pensiun. “Prinsipnya kita zero to minus growth penerimaanya. Artinya, tidak melebihi yang pensiun atau mungkin kurang dari jumlah itu. Kalau memang keuangan negara lain bisa seperti itu jumlahnya,” katanya.

Meski demikian, dalam pemberian formasi, pemerintah akan melakukannya secara selektif. Tidak semua usulan instansi pusat ataupun daerah disetujui untuk penerimaan CPNS 2018.  

Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah tidak terbebani oleh belanja pegawai. “Kita juga harus melihat objektif daerah tidak dibebani berat belanja pegawai. Jadi kriteria ini kita masukan. Kalau belanja pegawainya tinggi artinya sudah banyak PNS-nya. Tinggal redistribusi saja,” ujarnya.

Di sisi lain juga pemerintah tengah melihat pemetaan kebutuhan pegawai di daerah. Hal ini mengingat adanya restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) tahun ini. “Sekarang ada perpindahan guru SMA dari kabupaten/kota ke provinsi. Jadi hal seperti itu juga kita perhitungkan,” ujarnya.

Ditanyakan jumlah ideal kebutuhan PNS, Setiawan mengatakan sangat tergantung setiap instansi. Menurut dia, kebutuhan pegawai di Indonesia sangat bervariasi dan tidak bisa dirata-ratakan. Saat ini rasio pegawai di Indonesia mencapai 1,73. “Untuk itu, yang kita lihat adalah sejauh mana layanan publik tidak terganggu. Ini indikator utamanya,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibiasana mengakui BKN ingin tahun depan tetap ada seleksi CPNS. Hal ini mengingat angka pensiun PNS yang cukup besar di tahun mendatang. “Kita ingin ada lagi karena pensiun setiap tahun mencapai 150.000. Kalau berkurangnya terlalu banyak, lalu siapa yang akan memberikan pelayanan publik,” ujarnya.

Namun, kepastian jumlah rekrutmen CPNS, menurut Bima, memang harus dihitung dahulu. Di sisi lain, BKN juga masih harus menuntaskan rekrutmen CPNS  yang telah dilakukan pemerintah tahun ini. Menurut dia, pemerintah saat ini tengah mengumpulkan data kebutuhan PNS secara detail. “Setelah selesai (rekrutmen CPNS tahun ini) baru kita lihat mereka butuh apa dan di mana. Jangan nanti direkrut jadi guru tapi tidak jelas kerjanya apa. Harus jelas guru di kelas ini dan SD ini,” katanya. 

Pengamat administrasi publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah dalam melakukan rekrutmen CPNS. Apalagi ada kemungkinan rekrutmen didominasi untuk PNS di pemerintah daerah. "Pemetaan pegawai harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini mengingatkan ada perubahan di struktur organisasi daerah sebagai dampak lahirnya PP 18/2016," katanya.

Dia menilai daerah saat ini belum banyak siap melakukan pemetaan kebutuhan. Pasalnya, dalam proses restrukturisasi masih ada yang belum tuntas, terutama untuk daerah yang berada di luar Jawa.

"Makanya pemda belum siap, apalagi seperti wilayah Natuna yang terluar, tidak akan siap. Menpan-RB harus melihat dulu kesiapan daerah," ungkapnya.

Jika tidak disiapkan, rekrutmen yang terjadi hanya akan asal-asalan. Dampak buruknya adalah PNS akan didominasi kembali oleh jabatan-jabatan administratif. Padahal, di daerah banyak kekurangan jabatan pelaksana. "Ini perlu disosialisasikan. Kompetensinya harus jelas di setiap jabatan, termasuk jenjang pendidikannya," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah perlu memetakan persoalan keuangan negara. Tidak hanya persoalan kapasitas keuangan negara, tapi skema gaji dan tunjungan PNS yang baru. "Ini juga dipetakan, terutama adanya rancangan peraturan pemerintah soal gaji dan tunjungan. Itu sudah harus dipetakan jika memulai rekrutmen CPNS," tandasnya.sumber:sindonews.com