Kekurangan PNS, Daerah Desak Pemerintah Segera Buka Rekrutmen CPNS

Okezone.com - Bogor. Pemerintah daerah (pemda) meminta pemerintah pusat agar mencabut moratorium dan segera membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Permintaan yang disampaikan para bupati lewat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan kondisi banyak daerah saat ini kekurangan pegawai. Di sisi lain, setiap tahun banyak PNS yang harus pensiun. Hal tersebut mengganggu kinerja pemda.

Untuk diketahui, selama empat tahun ini pemerintah pusat memang membuat kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Pembukaan seleksi CPNS tahun lalu pun hanya untuk kementerian/lembaga di pemerintah pusat. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), sebelumnya memastikan akan membuka seleksi CPNS tahun ini.

Perkiraan jumlah formasi yang dibuka sekitar di bawah 200 ribuan. Jumlah yang jauh dari kebutuhan karena pemerintah menggunakan pendekatan minus growth. Dengan demikian, jumlah penerimaan di bawah angka pensiun. Namun kapan rekrutmen dibuka, Menpan-RB Asman Abnur menyatakan pemerintah masih melakukan verifikasi atas usulan formasi CPNS dari instansi melalui e-formasi. Dia berharap verifikasi dapat segera dituntaskan untuk mengetahui kebutuhan CPNS.

“Ini (PNS) sangat kurang. Sudah lama tidak ada penerimaan. Jadi, kami sampaikan itu kepada Bapak Presiden,” kata Wakil Ketua Umum Apkasi yang juga bupati Nias, Sokhiatulo Laoli, di Istana Bogor.

Sokhiatulo mengaku selama tujuh tahun menjadi bupati di Kabupaten Nias, baru sekali ada penerimaan CPNS. Jumlahnya pun menurut dia sangatlah sedikit, yaitu hanya 87 orang. Padahal, selama tujuh tahun dia memimpin, hampir 1.000 PNS harus pensiun. Nias sendiri, lanjut dia, membutuhkan tambahan 1.800 pegawai baru. “Daerah masih membutuhkan sumber daya manusia (SDM) untuk memaksimalkan kinerja. Ini sangat mengganggu. Semoga hal ini dapat segera direspons,” tuturnya.

Bupati Serang Ratu Tatu Cha sanah mengungkapkan keku rangan pegawai dialami hampir di seluruh daerah. Menurutnya, kekurangan ini karena jumlah pensiun tidak diimbangi dengan jumlah penerimaan. “Empat tahun ini pensiun terus-menerus, tapi penerimaan tidak ada terutama tenaga medis dan guru. Lalu, untuk Kabupaten Serang kekurangan tenaga sipil dan akuntansi,” tuturnya.

Dia pun menegaskan bahwa adanya kekurangan pegawai ini mengganggu. SDM yang ada tidak cukup maksimal untuk menuntaskan kerjaker jadi daerah. Bupati Jember Faida menyebut Presiden merespons baik apa-apa saja yang menjadi keluhan daerah. Dia mengaku puas dengan pertemuan tersebut karena dapat menyampaikan langsung apa yang menjadi kesulitan daerah.

“Kami, kepala daerah, menyampaikan masukan-masukan tersebut langsung kepada beliau, termasuk masalah rekrutmen PNS, (honorer), dan K2 yang sudah lama menunggu,” ujarnya.

Dia lantas menuturkan bahwa mayoritas daerah mengeluhkan hal serupa, yakni kekurangan PNS sebagai dampak tidak adanya rekrutmen beberapa tahun ini. Apalagi, setiap tahun pasti terdapat pegawai yang memasuki usia pensiun. Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, pemerintah pusat tidak bisa serta-merta menerima usulan daerah. Menurutnya, banyak hal yang harus diperhatikan terutama berkaitan dengan persoalan pegawai.

“Banyak yang perlu diperhatikan. Perlu melihat distribusi pegawai setiap daerahnya seperti apa. Lalu melihat tingkat layanan publik, kompleksitas masalah daerah, luas wilayah, dan jumlah penduduk,” paparnya. Endi menilai pemerintah masih memiliki masalah dalam distribusi pegawai. Menurutnya, sebelum melakukan pengangkatan perlu dilakukan redistri busi terlebih dahulu, jangan sampai pegawai hanya menumpuk di wilayah-wilayah tertentu.

“Jangan sampai PNS hanya terpusat di Jawa ataupun kota-kota besar. Di Jawa, PNS bisa 10.000. Tempat lain hanya 1.000 atau 3.000. Semangat aparatur nasional tidak terlihat. Untuk daerah terpencil, jumlahnya sangat sedikit,” ungkapnya.