PNS Wajib Capai SKP, Sekprov Kaltara Harapkan Pegawai Pahami Kewenangan

Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Sekprov Kaltara) H Badrun menyatakan PNS wajib mencapai sasaran kinerja pegawai (SKP) yang ditetapkan.

Hal ini berdasarkan penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dan amanat PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“PNS wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang sudah ditetapkan,” katanya saat memberikan arahan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan pembinaan SKP dan penilaian kinerja guru (PKG) di ruang serba guna Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (2/3).

Kegiatan tersebut dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara dalam rangka kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara. Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kaltara, serta menghadirkan pemateri dari Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarmasin.

Menurut Badrun, kegiatan tersebut penting dilaksanakan di usia Provinsi Kaltara yang terbilang muda, mengingat proses pembangunan organisasi di Kaltara diawali pada 2013. “Perlu diadakan kegiatan seperti ini, apalagi menyangkut hal-hal terkait dengan manajemen kepegawaian. Termasuk yang berhubungan dengan SKP dan PKG,” ujarnya.

Dia juga berharap seluruh pegawai dapat memahami dan mengimplementasikan aturan tentang organisasi pemerintahan saat ini, khususnya berkaitan dengan disiplin PNS. “Dengan adanya SKP dan PKG ini, dapat menjadi mesin untuk tercapainya tujuan pemerintahan daerah, karena ini sangat dinamis. Dulu namanya DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), sekarang diganti dengan SKP yang lebih objektif,” jelasnya.

Disamping itu, selain memahami organisasi, harapan lainnya adalah pegawai dapat memahami kewenangan-kewenangannya. “Saat ini, banyak pegawai yang tidak memahami organisasi sehingga banyak penyelewengan tugas. Kita harapkan dapat menuangkan target-target kewajiban di dalam lembaran kerja SKPD dengan benar,” tutupnya.*prokal

Read More

Urusan Seleksi CPNS, Kalimantan Utara Raih Penghargaan Terbaik se-Indonesia

Ditengah kondisi keterbatasan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) justru mendulang penghargaan prestisius. Penghargaan tersebut datang dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat atas kesuksesan Pemprov Kaltara dalam melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

Provinsi Kaltara dinilai sebagai provinsi terbaik menerapkan seleksi CPNS dengan sistem CAT, mengalahkan provinsi lain, bahkan provinsi induk, Kalimantan Timur (Kaltim).

“Ini adalah hasil penilaian pusat terhadap Kaltara. Dan kami (Kanreg) menginformasikan di sini,” kata Yudi, Kepala Kantor Regional (Kanreg) VIII BKN Banjarmasin di Kantor Gubernur Kaltara, (23/3/2015), saat dikonfirmasi usai penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Pemprov Kaltara kepada 291 CPNS yang dinyatakan lulus dalam seleksi tahun 2014 lalu.

Indikator dinobatkannya Kaltara sebagai provinsi terbaik dalam seleksi CPNS tahun lalu, sebut Yudi, justru berawal dari kondisi keterbatasan, terutama fasilitas tempat pelaksanaan CAT.

“Pemprov itu belum punya tempat CAT sendiri, tetapi bisa sukses menggelar seleksi karena menyewa bangunan. Dan juga jaringan yang dibangun itu telah memenuhi standar kualifikasi. Kebanyakan di tempat lain, contoh kabel internetnya di bawah standar, tetapi Kaltara tidak seperti itu. Bisa diselenggarakan cepat, akuntabel dan transparan,” bebernya.

Selain itu, fasilitas CAT milik Pemprov juga dipakai oleh Pemkab Bulungan dan Pemkab Malinau untuk menggelar tes serupa. Inisiatif Pemprov dalam memberikan bimbingan tes (simulasi) kepada seluruh pendaftar CPNS juga menjadi indikator penilaian BKN.

Tak sampai di situ. Berbicara hasil seleksi, dari 291 peserta yang dinyatakan lulus, 70 persen diantaranya berhasil memenuhi keterwakilan putra daerah. Sedang peraih nilai tertinggi juga diraih pendaftar CPNS Pemprov Kaltara.

“Kaltara tentu bisa jadi contoh kedepannya. Dan peran provinsi ini memang sangat vital karena provinsi adalah pembina kabupaten dan kota. Jadi fasilitas ini juga bisa dipakai untuk kegiataan kepegawaian lain. Bisa digunakan untuk peningkatan ujian CPNS, diklat, dan kenaikan pangkat,” jelasnya.

Untuk menampung jumlah peserta seleksi CAT, Yudi mengharapkan penyediaan tempat yang lebih luas. Pasalnya, dalam setiap tahunnya Kaltara masih memerlukan seleksi CPNS untuk menggenapi kebutuhan pegwai yang saat ini jumlahnya masih terbatas.

“Di tempat kemarin hanya menampung 50 peserta sekali tes. Jadi ada empat sesi dalam satu hari. Mungkin tahun depan jika sudah mapan, itu bisa,” pintanya.

Yudi juga mengapresiasi langkah Pemprov untuk berkonsultasi sebelum pendirian laboratorium CAT dilakukan. “Kaltara pas mau belanja perangkat-perangkat di laboratorium, ahli dari kami itu diundang. Saya tadinya tidak mau kasih. Kemudian mereka jelaskan bahwa Kanreg diminta untuk periksa barang, akhirnya saya persilakan,” tandasnya.

Raihan prestasi yang ditorehkan Kaltara ini ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan dari Kakanreg BKN Banjarmasin Yudi Yitno kepada Penjabat Gubernur Irianto Lambrie.

*tribunnews

Read More