Keuangan dan Perselingkuhan, Pemicu PNS Luwuk Banggai Minta Cerai

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banggai telah memproses permohonan cerai puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Banggai, Sulawesi Tengah.

“Rata ratanya permohonan cerai itu dasarnya masalah keuangan. Ada juga alasan  suami kedapatan berhubungan gelas (Hugel),” ungkap Kasubag Pembinaan dan Disiplin, BKD Kabupaten Banggai Ramli Doating pada Luwuk Post (Grup JPNN), Rabu (21/5).

Dijelaskan, di tahun 2013 lalu, BKD telah memproses permohonan cerai 25 PNS. Selain itu, badan yang dipimpin Syamsulrijal Poma ini telah melakukan penindakan terhadap 32 PNS yang telah melanggar disiplin.

“Kalau pelanggaran disiplin itu berasal dari laporan dari bawah dan kita sudah proses,” jelasnya.

Tingkat pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Pemkab Banggai tahun 2013 lalu itu mengalami peningkatan dari tahun 2012. Ramli bahkan mengatakan, di tahun 2014 ini pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap PNS terkait kedisiplinan.

view the original news here

Read More

Ada Honorer K2 Siluman Kerabat Anggota Dewan

Satu persatu nama honorer kategori dua (K2) siluman yang dinyatakan lulus sebagai CPNS, mulai terkuak.

Dan yang terbaru, redaksi Luwuk Post (Grup JPNN) kembali menerima informasi adanya satu nama honorer siluman di kantor Kelurahan Bungin.  Bahkan diduga oknum honorer siluman itu, merupakan anggota keluarga dari oknum anggota DPRD Banggai.

Ketua Generasi Muda Bungin, Lahmudin Massa kepada Luwuk Post, Minggu (30/4) kemarin, mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerima informasi mengenai keberadaan oknum honorer siluman di kantor Lurah Bungin itu.

Dan hal tersebut patut menjadi perhatian dari tim verifikasi honorer Kabupaten Banggai. Bahkan akfitis pemuda yang sering disapa Idin ini mengaku akan memonitoring sejauh mana tanggapan tim verifikasi atas informasi itu.

Idin juga mengatakan, bahwa tim verifikasi harus bekerja secara transparan. Karena ini menyangkut ratusan hajat hidup orang, utamanya para honorer yang sudah sekian tahun mengabdi, namun tidak juga terakomodir sebagai CPNS.

Selain itu, Idin juga mengingatkan kepada Lurah Bungin untuk memberikan keterangan sebenarnya kepada tim verifikasi, mengenai keberadaan tenaga honorer di instansi yang dipimpinnya.

"Berikan data sebenarnya, jangan takut intervensi dari pihak manapun. Karena jika keterangan yang diberikan tidak benar, maka lurah dapat menanggung konsekuensi hukum." ujar Idin.

Saat ditanya mengenai identitas lengkap oknum honorer yang dimaksud, Idin mengaku untuk sementara belum dapat dipublikasikan, karena datanya masih dilengkapi terlebih dahulu.

"Tapi berdasarkan data sementara, terindikasi kuat oknum itu termasuk kategori honorer siluman," tandasnya.

view the original news here

Read More