Foto Mesum Diduga PNS Kabupaten Sitaro [Beredar]

Masyarakat Siau gempar oleh foto mesum yang diduga dua Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oknum diduga PNS ini, bertugas di Dewan Kabupaten (Dekab) Sitaro. Inisial laki-laki RK alias Icon dan perempuan IJ alias Ivon.

Foto seronok tersebut sudah beredar di media sosial yang diunggah di akun Facebook. Keduanya berciuman serta setengah telanjang. "Saya terkejut dengan foto mesum tersebut. Karena keduanya cukup saya kenal. Sebenarnya ini sangat memalukan apalagi keduanya adalah oknum PNS. Jika memang terbukti, pemerintah harus lebih tegas bertindak," ujar sejumlah PNS, kemarin.

Ketua Dekab Djibton Tamudia turut menyesalkan. "Saya menyesal ketika mengetahui ada kejadian seperti itu. Tentu Pemkab melalui Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) harus menindaklanjuti," ujarnya.

Sementara itu, Sekkab DR Adry A Manengkey SE MSi mengatakan, mereka akan ditindak. "Jika terbukti akan ditindak sesuai undang-undang kepegawaian. Serta akan ditindaklanjuti ke pemecatan sebagai PNS," bebernya.

Senada disampaikan Kepala BKDD Drs Hans Kalangit MSi. Ia menegaskan, mereka bisa dihukum. "Pasti akan ditindak. Kami akan panggil mereka. Itu ada sanksinya. Bisa diturunkan pangkat, diberi ganjaran, bahkan sampai pemecatan," tegas Kalangit.*manadopostonline

Read More

PNS Cemas, Muncul Isu Jokowi Hapus Gaji Ke-13

Para PNS di Pemerintah Kota Manado mulai gelisah. Mereka khawatir, pemerintahan Jokowi-JK yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran, bakal menghentikan gaji ke-13. Bahkan sudah berkembang isu, mulai tahun depan gaji ke-13 itu tidak ada lagi.

"Kami memang sudah mendengar informasi tersebut, bahkan disebut-sebut termasuk dengan tunjangan kerja akan dihapuskan. Makanya, kami sangat mengharapkan isu ini mendapat respon dari para pejabat yang berwenang. Kalau misalnya, semoga saja ada pengganti yang mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai," ujar salah satu PNS di Sekretariat Pemko Manado.

Asisten III Dra Henny Giroth saat dikonfirmasi terkait hal ini, mengaku bahwa pemerintah daerah secara resmi belum mendapatkan informasi penghapusan gaji ke-13 dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

"Secara resmi wacana tersebut belum pernah diteruskan ke pemerintah daerah. Tapi, kalaupun itu merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, sebagai pemerintah daerah kita harus mengikuti kebijakan tersebut. Hanya saja, tentunya ini perlu penyesuaian," ujar Giroth.

Lalu, apakah Pemkot Manado telah menganggarkan alokasi dana untuk pembayaran gaji ke-13 dan TKD pada APBD 2015 nanti? Giroth mengaku hal tersebut belum tuntas.

"Untuk APBD 2015 masih tengah digodok, tapi dalam RAPBD 2015 memang kita tetap memasukkan alokasi untuk pos tersebut," katanya.

Digunakan atau tidaknya dana tersebut, tambah Henny, setidaknya Pemkot sudah mengantisipasi.

"Perlu diingat, sekalipun sudah dianggarkan kita masih akan tetap menunggu petunjuk teknis untuk penggunaan anggaran tersebut. Bukan berarti sudah ada, dan itu langsung digunakan," pungkasnya, kemarin. 

Read More