Hasil Tes 2013 Belum Diurus, Mandailing Natal Tak Dijatah Kursi CPNS 2014

Kabupaten  Mandailing Natal (Madina), Sumut, terancam tidak akan mendapatkan formasi dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 ini.

Hal ini terkait dengan kisruh hasil tes CPNS jalur pelamar umum tahun 2013, yang hingga saat ini belum dilakukan pengumuman dan penetapan kelulusannya oleh Plt Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution.

Ancaman tidak akan diberi formasi CPNS 2014 itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, yang juga duduk di jajaran Panselnas CPNS.

"Formasi untuk 2014 tidak bisa dikeluarkan kalau yang 2013 saja belum beres," ujar Eko Sutrisno kepada JPNN kemarin (12/6).

Dijelaskan, meski secara prinsip BKN hanya punya tugas pokok memproses usulan pemberkasan NIP bagi pelamar CPNS yang lulus, namun dikatakan Eko, pihaknya tetap tidak akan tinggal diam terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul.

BKN, lanjutnya, akan berupaya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Kanreg BKN di Sumut, agar mendorong penyelesaian kasus Madina tersebut.

Terkait sumber masalah dimana Plt bupati menginginkan banyak putra asli daerah terakomodir lulus CPNS, Eko mengatakan," Ya dibicarakan dong. Kayak baru sekarang saja melakukan rekrutmen CPNS. Harus segera diselesaikan karena ini menyangkut nasib masyarakat (para pelamar, red)," saran Eko.

Sebelumnya, Karo Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP) KemenPAN-RB) Herman Suryatman  membantah pernyataan Plt Bupati Madina yang menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas belum diumumkannya hasil seleksi CPNS 2013.

Herman Suryatman mengatakan, urusan pengumuman dan penetapan kelulusan CPNS 2013 itu saat ini menjadi kewenangan bupati Madina sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

"Mestinya konfirmasinya ke bupati Madina karena bola sudah ada di sana. Panselnas sudah menyerahkan hasil TKD (tes kompetensi dasar), ya selanjutnya kewenangan bupati untuk menetapkan dan mengumumkannya. Daerah-daerah lain sudah kok, tinggal Madina saja yang belum," urai Herman kepada koran ini di Jakarta, 10 Juni 2014.

view the original news here

Read More

KemenPAN-RB: Nasib CPNS 2013 Mandailing Natal di Tangan Bupati

Pernyataan Plt Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut, Dahlan Hasan Nasution yang menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas belum diumumkannya hasil seleksi CPNS 2013, dibantah pihak kementerian tersebut.

Karo Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP) KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, urusan pengumuman dan penetapan kelulusan CPNS 2013 itu saat ini menjadi kewenangan bupati Madina sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

"Mestinya konfirmasinya ke bupati Madina karena bola sudah ada di sana. Panselnas sudah menyerahkan hasil TKD (tes kompetensi dasar), ya selanjutnya kewenangan bupati untuk menetapkan dan mengumumkannya. Daerah-daerah lain sudah kok, tinggal Madina saja yang belum," urai Herman kepada JPNN kemarin (10/6).

Pernyataan Herman menanggapi aksi unjuk rasa para pelamar CPNS 2013 di Madina, yang sudah menginap di halaman kantor bupati selama sepakan lamanya. Senin pagi (9/6), Dahlan Hasan Nasution menemui mereka.

Dahlan menjanjikan akan segera menuntaskan masalah ini. Dia pun menyebut pihak kemenpan yang bertanggung jawab.

"Persoalan ini bukan ada di Pemda tetapi di Kementerian PAN RB, kita tidak menunda-nunda pengumumannya, dan saya berharap agar kiranya perwakilan dari forum Pelamar CPNS tahun 2013 ini ikut bersama saya kejakarta menemui langsung Mentripan RB, persoalan ini tidak ada kesalahanya pada saya, tetapi Menpanlah yang seharusnya bertanggung jawab dalam pegumuman CPNS tahun 2013 lalu. Saya meminta agar perwakilan forum pelamar CPNS tahun 2013 agar ikut serta untuk berjumpa lansung dengan Menpan," ujar Dahlan.

Herman menjelaskan, jika memang ada masalah, mestinya plt bupati menemui MenPAN-RB Azwar Abubakar untuk dicarikan solusinya. Namun, lanjutnya, Plt bupati belum pernah menemui Azwar dan hanya pernah mengirimkan kepala BKD-nya saja. "Kepala BKD yang datang dan saya yang menemuinya," ujar Herman.

Dijelaskan, pokok masalah yang terjadi di Madina adalah keinginan bupati untuk mengakomodir sebanyak mungkin putra asli daerah lulus tes CPNS 2013. Sementara, hasil TKD merupakan hasil tes murni, yang tidak melihat apakah si pelamar yang lulus itu putra asli daerah atau tidak.

Mestinya, kata Herman, jika memang menghendaki porsi putra daerah bisa terakomodir, bupati sebagai PPK bisa melakukan tes kompetensi bidang (TKB) untuk menjaring putra asli daerah.

"Karena mengakomodir putra asli daerah itu dimungkinkan kok, disesuaikan kebutuhan dan kearifan lokal," kata dia. Sayangnya, bupati tidak menggunakan TKD dan malah menunda-nunda pengumuman.

Alternatif solusi kedua, jika memang tidak mau menggunakan TKD, putra asli daerah bisa diakomodir di tes CPNS 2014 ini. "Caranya, silakan membuat aturan persyaratan, misalnya harus yang ber-KTP lokal sehingga akan banyak putra asli daerah yang bisa menjadi CPNS," terang Herman.

Cara ini, lanjutnya, juga dilakukan oleh Pemkab Meranti, Riau, yang juga ngotot minta banyak putra asli daerah terakomodir. Akhirnya diberikan solusi oleh kemenpan, untuk seleksi CPNS 2014 ini Meranti boleh memasang persyaratan yang memungkinkan banyak putra asli daerah terakomodir. Bupati Meranti pun akhirnya mengumumkan hasil tes CPNS 2013.

view the original news here

Read More