-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label cpns 2013. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label cpns 2013. Tampilkan semua postingan

Rabu, 17 Juni 2015

700-an SK CPNS 2013 di Kabupaten Bandung Belum Turun

Sejumlah peserta seleksi yang lulus tes CPNS 2013 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung mempertanyakan SK Pengangkatan CPNS yang tak kunjung mereka terima. Dari 1.013 peserta yang lulus tes, baru sekitar 300 orang saja yang sudah mendapatkan SK.

Salah seorang peserta yang lulus tes, Ahmad Lutfi (50) mengungkapkan, SK CPNS tersebut seharusnya telah diterima semua peserta yang lulus tes pada 2013 itu. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai SK tersebut.

Ahmad mengaku sudah mempertanyakan hal itu kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan Kabupaten Bandung. Kabarnya, SK terganjal lantaran 37 peserta yang lulus tes masih dalam pengawasan Inspektorat lantaran masalah administrasi.

"Namun kenapa mereka yang tidak dalam pengawasan Inspektorat jadi terkena imbasnya? Padahal, mereka tidak ada masalah," katanya, Senin (15/6/2015).

Alasan lainnya dari BKKP, lanjut Ahmad, mereka kesulitan melakukan penempatan kerja bagi para pegawai yang telah lulus CPNS ini. Padahal, menurut dia, saat membuka lowongan CPNS, pemerintah daerah seharusnya sudah memperhitungkan kebutuhan pegawai.

"Tapi kenapa setelah lowongan dibuka dan menerima sejumlah orang yang lulus tes malah terganjal oleh alasan kesulitan penempatan kerja. Kalau begini, seperti membuka seleksi bohong-bohongan saja dong," ujarnya menyesalkan.

Selin itu, dia juga menyesalkan saling lempar wewenang antara BKPP dan Badan Kepegawaian Negara. Padahal seharusnya, masalah SK CPNS ini sudah menjadi kewenangan BKPP Kabupaten Bandung.

"Saat saya konfirmasi beberapa kali kepada BKPP dan BKN, malah saling lempar tangung jawab. Sebenarnya ini ada apa, malah sekarang ada isu jika SK CPNS ini akan dibagikannya setelah Lebaran nanti,"ujarnya.

Padahal seharusnya, menurut dia, SK CPNS yang telah menjadi hak mereka ini harus selesai dibagikan sejak lama. Sebab SK tersebut menjadi bukti penguat kelulusan mereka sebagai CPNS.

Untuk mengonfirmasi hal itu, PR berkali-kali mencoba menghubungi nomor ponsel Yani Suhardi, Sekretaris BKPP Kabupaten Bandung. Namun, panggilan telefon yang diberikan tidak mendapatkan respons. Pesan singkat yang dikirimkan pun tak berbalas.*pikiran-rakyat

Kamis, 09 Oktober 2014

Demi Kursi CPNS, Honorer K2 se Indonesia Siap All Out

Honorer kategori dua (K2) di daerah menyatakan siap all out dalam memperjuangkan nasib mereka. Ketua Korwil Forum Honorer K2 Jawa Timur (Jatim) Riyanto ditegaskan, pihaknya akan mengerahkan ribuan massa se-Jatim.

Honorer K2 Jatim yang tidak lulus tes tapi benar-benar asli ada ribuan. Kalau untuk berjuang mendapatkan kursi CPNS mereka siap all out.

Ditambahkannya, tidak hanya wilayah Jatim saja yang akan mengerahkan seluruh anggotanya, tapi seluruh wilayah di Indonesia. Mulai dari wilayah Timur Indonesia sampai Barat sudah sepakat akan berjuang, mereka sudah tidak sabar menunggu hari H-nya.

Ditambahkan Nunik Nugroho, ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pusat, korwil-korwil di wilayah Sulawesi, Jawa, Aceh, Kalimantan sudah menyatakan siap bergabung nanti.

Mereka semua sudah sehati. Untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat akan mengerahkan massa lebih banyak. Yang di luar jawa mungkin jumlahnya tidak sebanyak di Jawa karena terkendala transportasi.

Meski begitu baik Nunik dan Riyanto mengatakan, rata-rata honorer K2 sepakat datang ke Jakarta meski harus menjual harta ataupun meminjam uang untuk biaya akomodasinya. 

Senin, 14 Juli 2014

Hasil Tes CPNS 2013 Papua Segera Diumumkan

Hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2013 yang telah diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Azwar Abubakar beberapa pekan lalu akan segera diumumkan. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Charles Kambuaya mengakui bahwa pihaknya baru saja menyelesaikan pengurusan hasil tes CPNS tersebut dari Kementerian PAN & RB. 

“Hasilnya sudah ada. Kami mengurus di Kementerian PAN & RB mulai dari Kamis sampai Senin, namun tidak selesai, sehingga kembali lagi pada Kamis minggu kemarin ke Jakarta, saya sudah ambil hasilnya,” kata Charles Kambuaya di ruang kerjanya, Senin (14/7).

Pihaknya menjelaskan hasil tes CPNS formasi tahun 2013 tersebut akan segera dilaporkan kepada Gubernur Papua. 

“Kapan kita umumkan, ya kita menunggu setelah kita laporkan kepada gubernur dan menunggu kabupaten/kota di Papua yang juga mengalami permasalahan yang sama,” katanya.

Yang jelas,  lanjut Charles Kambuaya, pihaknya masih menunggu dan jika semua kabupaten/kota di Papua sudah siap semua, maka bisa diumumkan dalam waktu dekat ini secara serentak. 

Yang menggembirakan, dari hasil yang diserahkan Men-PAN & RB tersebut, sudah berupa nama-nama yang lulus tes CPNS tersebut.

Di samping itu, lanjut Charles Kambuaya, juga sudah sesuai dengan usulan dan harapan Gubernur Papua yang mengakomodir 80 persen putra asli Papua sebagai affirmative action dan 20 persen putra non Papua.

“Ya, itu sesuai dengan usulan dari Pemprov Papua, karena jika mengikuti hasil yang diserahkan oleh Men-PAN & RB beberapa waktu lalu, memang hampir semua anak-anak Papua tidak ada yang lulus.  Menpan ke Jayapura itu diserahkan, tapi kita pikir itu nama-nama yang lulus dan siap diumumkan, tapi tidak ternyata hanya peringkat hasil tes saja. Tidak ada penetapan, sehingga kita balik ke Jakarta untuk mengurus hal itu,” paparnya. 

Untuk itu, pihaknya sempat ke Jakarta untuk mendesak Kementerian PAN & RB untuk memberikan nama-nama yang lolos tes CPNS tersebut. 

“Sampai ke sana, kita tanya masak kita dikasih itu, mana yang kita umumkan. Kita minta agar mengakomodir dari usulan gubernur,” ujarnya.

Adanya kesan pengumuman CPNS formasi tahun 2013 tersebut ditunda-tunda alias molor, Kepala BKD membantahnya. “Itu bukan ada kesengajaan untuk ditunda-tunda, tapi permasalahannya itu,” ujarnya. 

Untuk itu, Charles Kambuaya menambahkan bahwa pihaknya akan melaporkan kepada gubernur, Selasa (15/7) hari ini, sekaligus  nanti pengumuman menunggu dari kabupaten/kota untuk diumumkan secara serentak, karena permasalahannya sama dengan Pemprov Papua.

Pihaknya berharap jika kabupaten/kota sudah siap secepatnya, dapat diumumkan dalam minggu ini juga, karena Pemprov Papua sebenarnya sudah siap. 

“Ya, jika minggu ini terlambat, ya mungkin minggu depan,” ujarnya. Dalam penerimaan CPNS formasi tahun 2013 ini, Pemprov Papua mendapatkan alokasi CPNS sebanyak 232 orang.

Rabu, 25 Juni 2014

NIK CPNS DKI Dikeluarkan Akhir Pekan Ini

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan bahwa Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DKI Jakarta dikeluarkan pada Jumat (27/6/2014). 

Perlu diketahui, ada 1.127 NIK CPNS DKI yang akan dikeluarkan. "NIK akan keluar hari Jumat (27/6/2014), sebentar lagi keluar kok," kata Made kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (25/6/2014). 

Ia menjelaskan, penerbitan NIK CPNS DKI harus menunggu dari Badan Kepegawaian Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Akibatnya, jadwal penerbitan itu mundur dari jadwal yang direncanakan sebelumnya. 

Kendati demikian, Made tidak menjelaskan secara detail rencana awal penerbitan NIK CPNS DKI itu. Hal tersebut seiring dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI atas pengangkatan CPNS DKI.

"CPNS Pemprov DKI ini pesertanya yang paling banyak dibanding kota lainnya. Jadi, kita harus menunggu BKN juga," kata mantan Sekretaris Bappeda DKI itu. 

Bahri Kurniawan (27), salah seorang CPNS DKI Jakarta, merasa gelisah karena hingga kini belum mendapat NIK. Padahal, harapan dia untuk menjadi CPNS di Dinas Perawisata dan Kebudayaan DKI Jakarta sangat tinggi.

Terlebih, dia juga sudah melepaskan pekerjaannya setelah mendapat hasil pengumuman CPNS DKI. "Sampai saat ini saya belum dapat NIK. Padahal, teman-teman yang lain sudah mendapatkan pada awal Juni 2014 lalu," kata Bahri.

Dia kemudian menjelaskan mengapa hingga kini belum mendapatkan NIK CPNS DKI. Bahri mengatakan, dokumen pemberkasan yang dibutuhkan oleh Pemprov DKI masih kurang lengkap. Dengan demikian, hingga kini dia masih menunggu kepastian kapan dia mendapatkan NIK CPNS DKI.

Bahri berharap ia segera mendapat NIK CPNS DKI. Sudah hampir empat bulan ia menunggu kepastian NIK, dan selama itu pula ia menganggur di rumahnya.

Senin, 16 Juni 2014

Hasil CPNS 2013 Rokan Hilir Bisa Dilihat dan Didownload di Website Rohilkab.go.id

Masyarakat yang mau melihat hasil tes CPNS 2013 sudah dipermudah. Bisa melihat dan mendownload di website rohilkab.go.id. 

Untuk bisa membuka website ini memang agak berat, namun setelah terbuka, akan ada tulisan pengumuman hasil test CPNS 2013, dan dibagian bawahnya, dapat diunduh pada dua bagian. 

Bagian pertama, pengumuman CPNS dan pengunduhan bagian kedua dalam bentuk lampiran CPNS 2013, tanggal posting 16 Juni 2014. 

Setelah diunduh (didownload, red), masyarakat bisa melihat dalam bentuk format PDF, pengumuman dan lampiran nama-nama yang lulus.

Selasa, 10 Juni 2014

KemenPAN-RB: Nasib CPNS 2013 Mandailing Natal di Tangan Bupati

Pernyataan Plt Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut, Dahlan Hasan Nasution yang menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas belum diumumkannya hasil seleksi CPNS 2013, dibantah pihak kementerian tersebut.

Karo Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP) KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, urusan pengumuman dan penetapan kelulusan CPNS 2013 itu saat ini menjadi kewenangan bupati Madina sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

"Mestinya konfirmasinya ke bupati Madina karena bola sudah ada di sana. Panselnas sudah menyerahkan hasil TKD (tes kompetensi dasar), ya selanjutnya kewenangan bupati untuk menetapkan dan mengumumkannya. Daerah-daerah lain sudah kok, tinggal Madina saja yang belum," urai Herman kepada JPNN kemarin (10/6).

Pernyataan Herman menanggapi aksi unjuk rasa para pelamar CPNS 2013 di Madina, yang sudah menginap di halaman kantor bupati selama sepakan lamanya. Senin pagi (9/6), Dahlan Hasan Nasution menemui mereka.

Dahlan menjanjikan akan segera menuntaskan masalah ini. Dia pun menyebut pihak kemenpan yang bertanggung jawab.

"Persoalan ini bukan ada di Pemda tetapi di Kementerian PAN RB, kita tidak menunda-nunda pengumumannya, dan saya berharap agar kiranya perwakilan dari forum Pelamar CPNS tahun 2013 ini ikut bersama saya kejakarta menemui langsung Mentripan RB, persoalan ini tidak ada kesalahanya pada saya, tetapi Menpanlah yang seharusnya bertanggung jawab dalam pegumuman CPNS tahun 2013 lalu. Saya meminta agar perwakilan forum pelamar CPNS tahun 2013 agar ikut serta untuk berjumpa lansung dengan Menpan," ujar Dahlan.

Herman menjelaskan, jika memang ada masalah, mestinya plt bupati menemui MenPAN-RB Azwar Abubakar untuk dicarikan solusinya. Namun, lanjutnya, Plt bupati belum pernah menemui Azwar dan hanya pernah mengirimkan kepala BKD-nya saja. "Kepala BKD yang datang dan saya yang menemuinya," ujar Herman.

Dijelaskan, pokok masalah yang terjadi di Madina adalah keinginan bupati untuk mengakomodir sebanyak mungkin putra asli daerah lulus tes CPNS 2013. Sementara, hasil TKD merupakan hasil tes murni, yang tidak melihat apakah si pelamar yang lulus itu putra asli daerah atau tidak.

Mestinya, kata Herman, jika memang menghendaki porsi putra daerah bisa terakomodir, bupati sebagai PPK bisa melakukan tes kompetensi bidang (TKB) untuk menjaring putra asli daerah.

"Karena mengakomodir putra asli daerah itu dimungkinkan kok, disesuaikan kebutuhan dan kearifan lokal," kata dia. Sayangnya, bupati tidak menggunakan TKD dan malah menunda-nunda pengumuman.

Alternatif solusi kedua, jika memang tidak mau menggunakan TKD, putra asli daerah bisa diakomodir di tes CPNS 2014 ini. "Caranya, silakan membuat aturan persyaratan, misalnya harus yang ber-KTP lokal sehingga akan banyak putra asli daerah yang bisa menjadi CPNS," terang Herman.

Cara ini, lanjutnya, juga dilakukan oleh Pemkab Meranti, Riau, yang juga ngotot minta banyak putra asli daerah terakomodir. Akhirnya diberikan solusi oleh kemenpan, untuk seleksi CPNS 2014 ini Meranti boleh memasang persyaratan yang memungkinkan banyak putra asli daerah terakomodir. Bupati Meranti pun akhirnya mengumumkan hasil tes CPNS 2013.

Jumat, 30 Mei 2014

35 Tenaga Honorer K2 Bantul Gagal Jadi PNS

Inspektorat Bantul menerima 73 laporan masuk terkait tenaga honorer K2 yang tidak tertib administrasi atau diduga memalsukan data. Dari jumlah tersebut, 35 orang telah terbukti melampirkan berkas administrasi yang tidak valid.

Bambang Purwadi, Kepala Inspektorat Bantul mengatakan, jumlah tersebut merupakan hasil final dari pemeriksaan yang dilakukan tim Inspektorat dalam kurun waktu 2,5 bulan terakhir. Saat ini, daftar 35 tenaga honorer yang didiskualifikasi tersebut telah dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul.

“Itu sudah finalisasi. Saat ini sudah kami laporkan. Yang 38 orang lainnya laporannya tidak terbukti,” kata Bambang pada Tribun Jogja, Kamis (29/5/2014).

Sementara itu Supriyanto, Kepala BKD Bantul menjelaskan, saat ini 35 tenaga honorer yang berkas administrasinya tidak valid tersebut telah dihentikan proses pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meskipun belum dilaporkan kepada pemerintah pusat, tetapi dapat dipastikan mereka akan didiskualifikasi.

Ia sendiri belum mengetahui bagaimana sanksinya jika tenaga honorer K2 yang saat ini diangkat menjadi PNS terbukti curang setelah ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Namun ia memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait bila memang hal itu terjadi.

“Sebenarnya dulu kan uji publiknya cukup lama, tapi baru melapor setelah ada pengumuman,” ucap Supriyanto.

Meskipun jumlah pegawai yang diangkat menjadi PNS berkurang akibat peristiwa ini, tetapi ia memastikan kegiatan belajar mengajar ataupun yang lainnya di Bantul tidak akan terganggu. Pasalnya, tenaga honorer K2 yang didiskualifikasi juga tidak akan serta merta dikeluarkan.

“Kami sangat menghargai dengan pengabdian mereka. Ini kan Cuma terkait pengangkatan saja,” tambah Supriyanto.

Selasa, 27 Mei 2014

Sejumlah CPNS Jambi Tertipu Ratusan Juta

Beberapa peserta tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengikut test pada tahun 2013 menjadi korban penipuan. Tak tanggung-tanggung, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.Menurut sumber, yang juga menjadi korban dalam aksi penipuan ini mengatakan, kalau si penipu bernama Taufik, kepada dirinya Taufik bisa memberikan jaminan bahwa para peserta yang sudah membayar sejumlah uang kepadanya akan lulus menjadi PNS, dengan alasan bahwa Taufik ini kerabat dekat gubernur Hasan Basri Agus.

"Sayo awalnyo memang kurang percaya sama Taufik ini, tetapi cara dia bicara dan meyakinkan saya bahwa dia itu kerabat HBA dan juga adik nya adalah kabag Rumah Tangga kantor Gubernur, sangat meyakinkan," ujarnya kepada awak media.

Lebih lanjut, sumber ini mengatakan, mereka diminta uang ratusan juta oleh Taufik. Kepada para peserta tes CPNS ini Taufik mengaku menjamin peserta tes akan lulus. Dengan syarat, peserta tes harus membayar uang ratusan juga rupiah.

 " Taufik itu minta uang besarnya bervariasi, antara Rp 120 juta hingga Rp 150 juta," jelasnya.

Menurutnya , hingga saat ini ada empat orang peserta tes CPNS lainnya yang dia kenal yang telah menyerahkan uang tersebut ke Taufik dan ia menduga sebenarnya banyak orang yang menjadi korban penipuan ini, namun malu untuk mengakuinya.Saat pengumuman kelulusan tes, ternyata mereka yang telah menyetor uang tidak lulus tes.

Saat dirinya mengetahui tidak lulus CPNS, ia pun meminta uangnya dikembalikan, tapi Taufik selalu beralasan dan hingga sekarang belum mengembalikan uang. Merasa kesal, para peserta tes CPNS ini kemudian mendatangi rumah dinas Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) untuk mempertanyakan kekerabatan gubernur tersebut dengan taufik ini, namun HBA sama sekali tidak mengenalinya, bahkan menyarankan para peserta CPNS yang menjadi korban penipuan ini untuk segera melapor ke pihak berwajib. 

" Pak HBA menyatakan tidak kenal dengan yang namanya Taufik. Malahan meminta kami jika menemukan Taufik silakan dibawa ke kantor polisi," ungkapnya.  

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Sunhot P Silalahi, turut membenarkan adanya kejadian penipuan ini.’’Terlapor berinisial T yang merupakan oknum PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sarolangun," terang Sunhot.  

Lebih lanjut Sunhot mengatakan, saat ini pihaknya sudah menerima dua laporan yang masuk ke Satreskrim Polresta Jambi, dan ia menyarankan untuk korban lainnya yang merasa menjadi korban penipuan dari oknum PNS dukcapil ini untuk segera melapor.

"Saya sarankan bagi merasa menjadi korban penipuan pada saat test CPNS 2013 kemari. Dengan menjanjikan kelulusan, dan sudah membayarkan sejumlah uang segera melapor ke Polresta," pungkas Sunhot .

Jumat, 16 Mei 2014

Cek di Sini! Daftar Kelulusan CPNS Honorer K2 di 5 Instansi Pusat

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah mengumumkan hasil seleksi tenaga honorer kategori 2 (K2) di lima kementerian dan  lembaga (K/L). Hasilnya sudah bisa Anda cek di cpns.liputan6.com.

Adapun kelima instansi yang hasil tesnya baru diumum adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian Negara RI (POLRI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Mahkamah Agung (MA).

Tercatat, 10.177 orang tenaga honorer K2 dinyatakan lulus menjadi CPNS di lima instansi tersebut. Sejak dirilis pertama kali pada 10 Februari 2013, hingga kini sebanyak 505 instansi pemerintah pusat dan daerah telah mengumumkan hasil tes.

Instansi tersebut terdiri dari 34 Kementerian/Lembaga dan 471 instansi pemerintah di tingkat provinsi serta pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun jumlah honorer K2 yang dinyatakan lulus jadi CPNS oleh Panselnas sebanyak 170.865 orang.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman  menjelaskan, Panselnas baru bisa mengumumkan hasil tes di lima instansi tersebut setelah pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing K/L melakukan verifikasi kebenaran tenaga honorer K2 di instansi masing-masing. Hal itu perlu dilakukan guna menghindari terjadinya kesalahan, terutama peserta tes yang lulus ternyata datanya bodong.

Seperti halnya pejabat pembina kepegawaian (PPK) pemerintah daerah, PPK K/L juga harus menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) saat menyerahkan berkas tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus.

Untuk membantu verifikasi, Panselnas menyiapkan formulir 10 kolom mengenai nama, nomor ujian, umur, Terhitung Mulai Tanggal (TMT), ijasah waktu diangkat sebagai tenaga honorer, ijasah sekarang, posisi pekerjaan, di mana dia bekerja, dan lain-lain. Kolom-kolom itu harus diisi dengan akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, dalam pengumuman kali ini data CPNS dari honorer K2 ditampilkan secara lebih rinci. Selain nama dan nomor peserta, data lainnya juga ditampilkan dalam pengumuman, seperti tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan awal dan akhir berikut tahun lulusnya, tanggal mulai terhitung (TMT) dan surat ketetapan (SK) pengangkatan, nama pekerjaan, dan unit kerja.

Slot CPNS Papua dan Papua Barat Ditetapkan

Pemerintah menetapkan kebijakan afirmasi bagi putra-putri Papua dan Papua Barat dalam tes CPNS 2013. Yakni disiapkan slot 100 kursi CPNS di instansi pusat yang khusus diisi oleh putra-putri Papua dan Papua Barat. Kemarin slot khusus itu sudah ditetapkan.

Dari seratus slot kursi CPNS yang disiapkan itu, akhirnya terisi 96 kursi. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur Kemen PAN-RB Arizal mengatakan, ada empat kursi yang tidak terisi. Alasannya adalah kompetensi pelamar tidak sesuai sehingga mau tidak mau harus dikosongkan.

Arizal mengatakan dari 96 kursi CPNS yang terisi dari program afirmasi itu, terdiri dari 25 kursi diisi pelamar dari Papua Barat dan 71 kursi lainnya diisi pelamar dari Papua. "Ketentuannya selama sepuluh tahun mereka ditempatkan di instansi pusat. Setelah itu diberi pilihan jika ingin kembali ke daerah masing-masing," katanya.

Penetapan kelulusan ini setelah melalui tes kompetensi dasar (TKD) dengan sistem isian lembar jawaban komputer (LJK) pada 5 November 2013. Mereka yang dinyatakan lulus itu, diantaranya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak tiga orang, Kemenkum HAM (empat orang), Kementerian Pertanian (tiga orang), dan Kementerian Kehutanan (tiga orang).

Kemudian juga di Kementerian Kesehatan (empat orang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (lima orang), Kemen Kominfo (tiga orang), BPKP (tiga orang), dan Kejagung (tiga orang).

Melalui skema penempatan di instansi pusat selama sepuluh tahun, Arizal mengatakan pemerintah berharap mereka bisa menularkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh ke daerah masing-masing. "Mereka bisa menjadi agen perubahan dan pembangunan di daerah masing-masing," ujarnya.

Slot khusus untuk putra-putri Papua dan Papua Barat ini diluar formasi CPNS di instansi daerah masing-masing. Akses khusus ini ditetapkan supaya SDM unggul dari Papua dan Papua Barat bisa menembus akses menjadi pegawai di pemerintah pusat.

Ratusan CPNS Bekasi Gagal Validasi Akhir

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi mencatat 100 orang tidak lulus seleksi tes akhir calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka yang tidak lulus disebabkan tidak bersedia menandatangani surat pernyataan bersedia dituntut baik secara pidana dan perdata jika ada berkas yang tak sesuai.

”Para CPNS ini tidak ada yang mau memberikan surat pernyataan tersebut,”  kata Kepala BKD Kota Bekasi, Momon Sulaiman.

Momon menambahkan, kebanyakan CPNS yang tidak lolos validasi berada di Dinas Pendidikan. Totalnya sampai 100 orang. Sebelumnya, mereka berhasil lolos ikuti tes K2 saat Badan Kepegawaian Nasional membuka lowongan CPNS tahun lalu.

Selain tidak memenuhi surat pernyataan, Momon mengaku, ada faktor lain yang membuat CPNS itu gugur. Seperti ada yang memanipulasi masa kerja. Menurutnya, pihak BKD sempat menemukan kejanggalan masa kerja saat melakukan validasi.

Salah satunya, dalam lampiran CPNS itu tertulis sudah bekerja dari tahun 2005, tetapi dalam validasi data terbaru, ternyata diketahui baru bekerja sejak tahun 2013.

"Proses validasi data ini sudah  berdasarkan dengan undang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai mengatakan, dengan adanya CPNS yang tidak lolos, sebaiknya diberikan penjelasan kepada SKPD masing-masing. Hal itu untuk memberikan semangat baru bagi CPNS yang tidak lolos validasi akhir.

”Karena sampai sekarang mereka kebanyakan sudah bekerja,” katanya via telepon.

Kamis, 08 Mei 2014

Kelulusan Tiga CPNS Penajam Dibatalkan

Tiga orang yang pernah dinyakan lulus pengumuman CPNS, dinyatakan batal diangkat menjadi CPNS. Hal ini terjadi karena ijazah ketiganya tidak sesuai dengan formasi. Ketiga orang yang batal itu berasal dari jurusan PGSD, Hiperkes dan penyuluh pertanian.

Plt Kepala BKD Penajam Paser Utara (PPU) Alimuddin menjelaskan, untuk PGSD yang diterima S1 namun ijazah yang dimiliki D3.

"Begitu juga dengan Hiperkes dan penyuluh pertanian juga tidak sesuai dengan ijazah," ungkapnya.

Bukan hanya itu, satu orang juga belum menerima SK CPNS karena berkas dinyatakan tidak lengkap. Namun yang bersangkutan masih ada kemungkinan diangkat menjadi CPNS kalau berkas mereka lengkap.

Rabu, 07 Mei 2014

Hasil CPNS Umum Meranti 2013 Segera Diumumkan

Penantian para pelamar terhadap pengumuman hasil Tes CPNS jalur umum di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2013, segera berakhir. Jumat (9/5/2014) atau pekan depan, rencananya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti akan segera mengumumkannya.

Demikian informasi disampaikan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, Rabu (7/5/2014) siang, ketika dijumpai riauterkini.com di rumah dinasnya. Namun begitu, Pemkab melalui Badan Kepegawaian Pembinaan dan Pelatihan (BKPP) Kepulauan Meranti, Kamis (8/5/2014) besok terlebih dahulu akan diberangkatkan ke Jakarta, untuk mendapatkan dispensasi dari MenPAN-RB terkait pengumuman hasil tes CPNS 2013. 

"Jika MenPAN oke, In sha Allah, Jumat (9/5/2014) nanti atau pekan depan segera kami umumkan," ungkap Bupati. 

Menyangkut hal itu, BKPP Kepulauan Meranti terus melakukan rapat persiapan untuk mengumumkan CPNS yang sudah melaksanakan ujian tes tertulis tahun 2013 lalu. 

Untuk diketahui, jumlah formasi yang menjadi kuota CPNS Kepulauan Meranti 2013 lalu sebanyak 395 orang, terdiri dari tenaga 80 tenaga kesehatan, 59 tenaga pendidik dan 256 teknis.

Jumat, 25 April 2014

70 Honorer K2 Pilih Mundur, Diduga Memalsukan Data Saat Tes CPNS

Sebanyak 70 tenaga honorer kategori dua (K2) yang lulus tes CPNS di Kabupaten Bandung memilih mengundurkan diri. Puluhan tenaga honorer tersebut mundur karena diduga melakukan manipulasi data.

Langkah mundur puluhan tenaga honorer yang lulus CPNS itu mendapat apresiasi dari Forum Tenaga Honorer Kategori 2 (FTHK2) Kabupaten Bandung.

Ketua FTHK2 Kabupaten Bandung, Toto Ruhiyat, mengatakan verifikasi dan validasi data CPNS telah selesai dilakukan pada 23 April lalu. Hasilnya telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk diverifikasi ulang.

Toto mengatakan ada 100 lebih tenaga honorer yang diduga memalsukan data untuk kelulusan CPNS-nya.

"Ada 70 orang di antaranya yang sadar dan mau mengundurkan diri. Mereka tahu salah karena belum bisa masuk dalam K2. Hanya saja saya juga belum tahu dari OPD mana saja yang mengundurkan diri," ujar Toto, Kamis (24/4).

Toto juga mengharapkan jika honorer yang belum memenuhi syarat K2 dan lulus CPNS bisa mengikuti langkah yang sama. Pasalnya jika tidak mengundurkan diri, kata Toto, mereka bisa berurusan dengan hukum.

"Mereka kan sudah melakukan tindakan pemalsuan dokumen. Jadi nanti bisa dilaporkan ke kepolisian atas perbuatannya. Daripada nanti terbukti salah lebih baik sadar untuk mundur," katanya.

Pernyatan Toto terkait mundurnya 70 orang CPNS itu dibantah Kabid Mutasi BKPP, Eka Anugrah. Menurut Eka data hasil verifikasi dan validasi dari setiap OPD belum seluruhnya masuk. Eka mengatakan, sepengetahuannya baru dua CPNS yang sukarela mundur. "

"Data yang masuknya baru sedikit. Harusnya kemarin (Rabu) sudah masuk. Keterlambatan mungkin karena OPD berhati-hati dalam melakukan pendataan. Jika salah mengambil keputusan bisa berbahaya," kata Eka.

Dari semua OPD di Kabupaten Bandung, lanjut Eka, yang telah menyerahkan hasil verifikasi dan validasi ini, baru dari beberapa OPD yang tidak terlalu banyak pegawainya seperti dari kecamatan. Sedangkan dari OPD yang memiliki banyak pegawai seperti Disdikbud dan Diskoperindag belum menyerahkan hasil pendataan.

28 Tenaga Honorer Klaten Tak Lengkapi Berkas, Ada Manipulasi Data?

Sebanyak 28 orang tenaga honorer kategori II (K2) yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 tidak mengumpulkan persyaratan hingga pekan terakhir pemberkasan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kepala BKD Klaten Cahyo Dwi Setyanta mengakui adanya kemungkinan mereka takut jika sampai menyerahkan berkas yang tidak sesuai ketentuan BKN karena telanjur  manipulasi data.

Jumlah berkas yang diterima BKD dari dinas hingga kini hanya 1.070 bundel.  “Dari 1.098 orang tenaga honorer K2 yang dinyatakan lolos seleksi CPNS 2013, tim verifikasi BKD hanya menerima 1.070 bundel berkas persyaratan yang sesuai dengan ketentuan BKN [Badan Kepegawaian Negara]. Jadi, saat ini ada 28 orang yang tidak mengumpulkan berkas. Sedangkan batas akhir verifikasi pada 26 April,” kata Cahyo Dwi Setyanta kepada wartawan, Jumat (25/4/2014).

Menurut dia, ke-28 orang itu terdiri atas 27 orang tenaga honorer K2 dari Dinas Pendidikan (Disdik) dan seorang dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Dua di antara mereka tidak mengumpulkan berkas karena mengundurkan diri. Sedangkan lainnya, belum diketahui penyebabnya karena belum ada laporan dari masing-masing dinas.

“Mungkin saja tenaga honorer K2 yang belum menyerahkan berkas persyaratan itu masih berada di luar kota, atau kesulitan mencari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan SK WB [Surat Keputusan Wiyata Bhakti]. Tapi, bisa juga tenaga honorer itu takut jika sampai menyerahkan berkas yang tidak sesuai ketentuan BKN karena telah manipulasi data. Untuk hal itu, baru dugaan kami saja,” ujar dia.

Terkait dugaan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan SKPD terkait karena belum ada laporan resmi. Ia pun akan menanyakan apakah tenaga honorer K2 yang bersangkutan sanggup menyerahkan berkas atau tidak. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BKN tentang nasib tenaga honorer tersebut apakah dibatalkan atau bisa menyusulkan berkasnya.

Sementara itu, tahapan selanjutnya yang dilakukan BKD berupa pencermatan terhadap berkas yang masuk. Namun, lanjut dia, jika ada tenaga honorer yang terlambat menyerahkan pemberkasan itu, ada dugaan kejanggalan yang akan ditindaklanjuti tim verifikasi. Untuk itu, pihaknya akan mencermati secara khusus terhadap berkas yang diserahkan di luar jadwal tersebut.


Selasa, 22 April 2014

CPNS DKI Telantar, Ahok Berencana Protes Pemerintah Pusat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, nasib 1.515 calon pegawai negeri sipil (CPNS) DKI yang lulus tes pada akhir tahun lalu bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Menurutnya, BKN adalah lembaga yang mengetahui kapan nomor induk pegawai (NIP) akan dikeluarkan. Artinya, selama BKN belum mengeluarkan NIP CPNS, maka selama itu juga ribuan CPNS tersebut belum bisa dipekerjakan oleh Pemprov DKI. 

"Itu kan sudah tugas dan wewenangnya BKN," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (22/4/2014). 

Karena itu, Basuki mengaku akan menindaklanjutinya ke Kantor BKN pada Rabu (23/4/2014) besok. Basuki berencana akan menanyakan alasan pihak BKN belum mengeluarkan NIP untuk CPNS DKI. Padahal di sisi lain, Pemprov Jawa Barat yang mengadakan ujian perekrutan CPNS lebih lama dibanding Pemprov DKI sudah menempatkan pegawainya di tiap-tiap instansi. 

"Besok saya akan tanya ke BKN kenapa bisa lama di DKI. Padahal CPNS di Jawa Barat saja sudah ditempatkan," ucapnya.

Senin, 07 April 2014

Terima SK PNS, Lapor Kepala SKPD

Sebanyak 148 Calon Pegawai Negeri Sipil (CP­NS) dari pelamar umum, yang telah dinyatakakan lulus ba­kal me­nerima SK pengangkatan, ha­ri ini (7/4). Sedangkan untuk te­naga honorer yang telah di­nya­takan lulus, SK pengangkatannya masih dalam proses di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Ja­ya­dis­man mengatakan, rencananya penyerahan SK itu dilaksanakan pada 2 April lalu. Namun diundur dan baru Senin (7/4) SK tersebut akan diserahkan. ”CPNS yang telah dinyatakan lulus dan diren­ca­nakan akan menerima SK, wa­jib menggunakan baju hitam pu­tih,” ujar Kepala BKD Jayadisman kepada Padang Ekspres, ke­marin.

Jayadisman menambahkan, setelah menerima SK pe­nga­ng­katan, peserta yang lulus tersebut di­minta melapor ke Kepala SKPD masing-masing pada Selasa (8/4). Di SKPD ini nantinya, akan me­nerima surat keterangan mulai ak­tif.  Tahun lalu, Sumbar men­da­patkan formasi CPNS 193. Na­mun, dari angka itu, tak seluruh for­masi yang terpenuhi. Se­di­kit­nya, 45 formasi dari 193 for­ma­si tidak terisi. Hal ini akibat tidak ada peserta yang memenuhi stan­dar nilai kelulusan yang telah dite­tapkan Kementerian Pen­da­yagunana Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sedangkan honorer K-2 yang telah dinyatakan lulus, pro­ses pemberkasannya masih dila­ku­kan. Khusus untuk pem­ber­ka­s­an di SKPD dan BKD telah final. Agar tak jadi persoalan di ke­mu­dian hari, BKD akan men­ye­rah­kan proses pemeriksaan lebih lanjut ke Inspektorat.

Di Pemprov, dari 91 tenaga honorer K2 yang ikut ujian, hanya 70 orang yang dinyatakan lulus menjadi CPNS. Sisanya, masih menjadi honorer dan belum ada petunjuk lebih lanjut dan pusat. ”Kita masih tetap mem­pe­ker­jakan honorer K-2 yang tak lulus itu,” ucapnya.

Sementara itu, untuk usulan permohonan formasi CPNS ta­hun 2014 yang telah diusulkan BKD, pemprov hingga saat ini belum terima informasi lebih lanjut dari MenPAN-RB.

Jumat, 28 Maret 2014

SK CPNS Diserahkan Sebelum Pemilu

Sebanyak 148 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov Sumbar dari pelamar umum yang telah dinyatakan lulus pada 23 Desember 2013, mulai bernapas lega. Pada 2 April nanti atau sebelum pemilu, SK pengangkatannya dibagikan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Jayadisman mengatakan, penempatan CPNS sesuai formasi yang telah diumumkan sebelumnya. Tahun lalu, Sumbar mendapatkan 193 formasi CPNS.

Namun, tak seluruhnya bisa terpenuhi. Ada 45 dari 193 formasi tidak terisi karena tidak ada peserta ujian CPNS yang memenuhi standar nilai kelulusan yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunana Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)

Di antara formasi yang tidak terisi penuh dan nihil adalah  guru sentralistik, guru tataboga, perawat dan perawat anestesi, dan lainnya.

Dengan tidak adanya peserta yang memenuhi standar nilai ambang batas itu, maka formasi itu dibiarkan kosong. "Ya kita, tak bisa berbuat apa-apa. Ini sudah ketentuan pusat," ujarnya.

Rabu, 19 Maret 2014

Tak Kunjung Diumumkan, Peserta CPNS Geruduk Rumah Gubernur

Ratusan massa dari Forum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir, Selasa (17/3) menggelar aksi demo di kantor Gubernur Riau.

Tak puas karena tidak ada satupun perwakilan pemerintah yang menemui, mereka melanjutkan aksi ke kediaman Gubernur di Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Tuntutannya sederhana, pemerintah dapat mengumumkan hasil tes CPNS 2013 di dua Kabupaten, Meranti dan Rohil.

 Karena dinilai pendemo yang hadir sekitar pukul 10:40 WIB kemarin di kantor Gubernur dengan membentangkan spanduk dan berorasi, pemerintah dinilai telah menzalimi masyarakatnya sendiri. Bahkan jika tetap tak ditanggapi dalam sepekan kedepan, mereka mengancam akan membawa masa yang lebih besar lagi.

"Sebagai warga Riau, kami semua merasa terzalimi oleh sikap Pemerintah Meranti dan Rokan Hilir. Kami sedang galau sekarang ini, jadi tolong ketegasan Gubri agar dapat menginstruksikan Pemkab supaya mengumumkan. Tak ada permintaan lain, kami hanya minta diumumkan,"kata Koordinator Lapangan, Benny.

Hampir setengah jam berorasi, tidak satupun pejabat Pemprov yang menemui pendemo. Mereka lalu merubah lokasi tuntutan ke kediaman Gubernur, Jalan Diponegoro Pekanbaru. Membacakan tuntutan serupa, massa juga tidak berhasil menemui Gubri yang sedang memimpin rapat tertutup di dalam kediaman.

"Kalau memang pelamar yang lulus di Rohil dari pulau Jawa, itu bohong. Karena syarat dalam pendaftaran itu harus KTP Riau. Kami yang lulus adalah putra daerah Riau. Jangan korbankan kami hanya untuk kepentingan pemimpin negeri ini,"tegasnya penuh emosi.

Melihat amarah massa, Gubri mengirimkan utusan untuk menemui pendemo yakni Kabid Operasional dan Pengendalian Satpol PP Provinsi Riau, Maradona, yang sedang berjaga di kediaman.

"Pak Gubernur sedang memimpin rapat tertutup. Beliau menginstruksikan saya untuk menerima aspirasi dan akan ditindaklanjuti nantinya," tegas Maradona.

Usai membawa penyataan sikap para demonstran ke dalam kediaman, puluhan anggota Satpol PP yang berjaga secara serentak membubarkan diri diikuti dengan bubarnya barisan pendemo.

Gubri H Annas Maamun yang coba dimintai komentarnya kemarin, setelah menunggu empat jam rapat tertutup tersebut tampak masih belum mau memberikan komentar ke media. Demikian pula unsur pimpinan lainnya yang hadir dalam rapat, masih bungkam diwawancarai wartawan.

Bahkan, terkesan menghindar saat coba dikonfirmasi. Baik Gubri, Wagubri, Sekdaprov Riau hingga jajaran pejabat eselon II lainnya belum ada yang mau memberikan komentar lebih jauh tentang isu-isu strategis permasalahan di pemerintahan maupun di tengah masyarakat.

Referensi :
http://www.jpnn.com/read/2014/03/19/222888/Tak-Kunjung-Diumumkan,-Peserta-CPNS-Geruduk-Rumah-Gubernur-

Arsip Blog