-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label sumatera barat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sumatera barat. Tampilkan semua postingan

Minggu, 26 April 2015

Sumbar Butuh 1.500 PNS

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mulai melakukan penyusunan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2015 meski belum ada pembukaan resmi seleksi CPNS dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Kita melakukan penyusunan formasi ini untuk menentukan berapa kebutuhan PNS di lingkungan Pemprov (pemerintah provinsi) Sumbar," kata Kepala BKD Sumbar, Jayadisman di Padang, Sumbar, Ahad (26/4).

Ia menjelaskan, penyusunan formasi merupakan agenda rutin yang dilakukan BKD setiap tahunnya. Dalam penyusunan formasi ini, akan diketahui hitungan jumlah PNS yang akan pensiun. Sehingga, pemerintah daerah dapat mengetahui formasi kosong untuk lima tahun mendatang.

"Setelah dihitung, kita masih membutuhkan sekitar 1.500 PNS," ujar dia.

Menurutnya, dalam formasi yang telah disusun, masih didominasi oleh guru dan perawat. Namun, untuk formasi jabatan teknis, masih dalam perencanaan BKD tahun ini.

"Formasi keguruan dan perawat masih menjadi kebutuhan utama kita saat ini," ungkapnya.

Jayadisman menambahkan, memang belum ada keterangan resmi dari Kemenpan RB terkait pembukaan tes CPNS tahun 2015. "Kita tunggu saja surat resminya," kata dia.*republika

Kamis, 25 Desember 2014

Rabu, 10 Desember 2014

Rabu, 03 Desember 2014

Senin, 07 April 2014

Terima SK PNS, Lapor Kepala SKPD

Sebanyak 148 Calon Pegawai Negeri Sipil (CP­NS) dari pelamar umum, yang telah dinyatakakan lulus ba­kal me­nerima SK pengangkatan, ha­ri ini (7/4). Sedangkan untuk te­naga honorer yang telah di­nya­takan lulus, SK pengangkatannya masih dalam proses di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Ja­ya­dis­man mengatakan, rencananya penyerahan SK itu dilaksanakan pada 2 April lalu. Namun diundur dan baru Senin (7/4) SK tersebut akan diserahkan. ”CPNS yang telah dinyatakan lulus dan diren­ca­nakan akan menerima SK, wa­jib menggunakan baju hitam pu­tih,” ujar Kepala BKD Jayadisman kepada Padang Ekspres, ke­marin.

Jayadisman menambahkan, setelah menerima SK pe­nga­ng­katan, peserta yang lulus tersebut di­minta melapor ke Kepala SKPD masing-masing pada Selasa (8/4). Di SKPD ini nantinya, akan me­nerima surat keterangan mulai ak­tif.  Tahun lalu, Sumbar men­da­patkan formasi CPNS 193. Na­mun, dari angka itu, tak seluruh for­masi yang terpenuhi. Se­di­kit­nya, 45 formasi dari 193 for­ma­si tidak terisi. Hal ini akibat tidak ada peserta yang memenuhi stan­dar nilai kelulusan yang telah dite­tapkan Kementerian Pen­da­yagunana Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sedangkan honorer K-2 yang telah dinyatakan lulus, pro­ses pemberkasannya masih dila­ku­kan. Khusus untuk pem­ber­ka­s­an di SKPD dan BKD telah final. Agar tak jadi persoalan di ke­mu­dian hari, BKD akan men­ye­rah­kan proses pemeriksaan lebih lanjut ke Inspektorat.

Di Pemprov, dari 91 tenaga honorer K2 yang ikut ujian, hanya 70 orang yang dinyatakan lulus menjadi CPNS. Sisanya, masih menjadi honorer dan belum ada petunjuk lebih lanjut dan pusat. ”Kita masih tetap mem­pe­ker­jakan honorer K-2 yang tak lulus itu,” ucapnya.

Sementara itu, untuk usulan permohonan formasi CPNS ta­hun 2014 yang telah diusulkan BKD, pemprov hingga saat ini belum terima informasi lebih lanjut dari MenPAN-RB.

Jumat, 28 Maret 2014

Data Honorer K2 Dicek Ulang oleh Inspektorat

Berkas usulan pemberkasan honorer K2 di Pemprov Sumbar yang telah dinyatakan lulus CPNS, hingga kemarin belum tuntas.

Namun, untuk proses di SKPD dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sebenarnya sudah kelar. Hanya saja, pihak BKD meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pengecekan ulang.

"Salah dalam pengesahan data bisa berdampak pidana. Saya tak mau mengambil risiko itu. Makanya, saya minta bantuan inspektorat memeriksa kebenaran datanya. Kalau sudah berlapis begitu, maka keakuratan datanya tentu lebih valid," ujar Kepala BKD Sumbar, Jayadisman, seperti diberitakan Padang Ekspres (Grup JPNN).

Ditegaskan lagi bahwa dirinya tak mau ambil risiko dengan kemungkinan data palsu atau bodong yang bisa dimainkan honorer K2.

"Saya tak mau mengambil risiko begitu, makanya pengawasannya berlapis. Mudah-mudahan inspektorat secepatnya bisa melakukan pemeriksaan, sehingga SK pengangkatannya bisa secepatnya diproses," ucapnya.

Di Pemprov Sumbar ada 91 tenaga honorer K-2 yang ikut ujian, namun hanya 70 orang yang dinyatakan lulus menjadi CPNS. Sisanya, tetap honorer dan belum ada petunjuk lebih lanjut dari pusat. "Kita masih tetap mempekerjakan honorer K-2 yang tak lulus itu,"ucapnya.

Sementara itu, untuk penerimaan CPNS tahun ini, Pemprov Sumbar mengusulkan formasi CPNS 2014 ke MenPAN-RB, sebanyak 2.149 formasi. "Pengajuan formasi telah sesuai kebutuhan pegawai di Pemprov Sumbar. Usulan ini untuk mengganti PNS yang pensiun," katanya.

Jayadisman mengungkapkan, dari 2.149 formasi yang diusulkan, prioritas jabatan fungsional tertentu 80 persen dan jabatan fungsional umum 20 persen.

SK CPNS Diserahkan Sebelum Pemilu

Sebanyak 148 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov Sumbar dari pelamar umum yang telah dinyatakan lulus pada 23 Desember 2013, mulai bernapas lega. Pada 2 April nanti atau sebelum pemilu, SK pengangkatannya dibagikan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Jayadisman mengatakan, penempatan CPNS sesuai formasi yang telah diumumkan sebelumnya. Tahun lalu, Sumbar mendapatkan 193 formasi CPNS.

Namun, tak seluruhnya bisa terpenuhi. Ada 45 dari 193 formasi tidak terisi karena tidak ada peserta ujian CPNS yang memenuhi standar nilai kelulusan yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunana Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)

Di antara formasi yang tidak terisi penuh dan nihil adalah  guru sentralistik, guru tataboga, perawat dan perawat anestesi, dan lainnya.

Dengan tidak adanya peserta yang memenuhi standar nilai ambang batas itu, maka formasi itu dibiarkan kosong. "Ya kita, tak bisa berbuat apa-apa. Ini sudah ketentuan pusat," ujarnya.

Arsip Blog