-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label papua. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label papua. Tampilkan semua postingan

Selasa, 14 Februari 2017

Pemprov Papua Akui Banyak PNS Tidak Disiplin Waktu

Pemerintah Provinsi Papua menyoroti tingkat kedisiplinan tiap aparatur sipil negara (ASN) termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kerap datang terlambat ke kantor. Bahkan ada yang suka menghilang di saat jam kerja.

Disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, seharusnya para ASN memiliki kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat dengan menunjukan kerja yang baik. Apalagi soal disiplin waktu bukan lagi hal yang harus diingatkan setiap saat.

“Kita ini kan pegawai bukan lagi anak kecil yang harus diingatkan terus, harusnya sadar. Kalau jam kantor ya harus ada di kantor,” kata Elysa, Senin (13/02/2017) kemarin.

Ia menambahkan saat ini ASN di lingkungan Pemprov Papua juga banyak yang “malas” untuk datang mengikuti apel setiap hari Senin pagi. Untuk itu Elysa berpesan bagi mereka yang jarang ikut apel untuk segera merubah kebiasaan buruk tersebut.

Tak tanggung-tanggung, Pemrov Papua disebut akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang suka terlambat, tak pernah ikut apel pagi dan tak ada di tempat saat jam kerja.

Organisasi Perangkat Daerah Baru

Lebih lanjut, Elysa menyampaikan dalam pekan ini Pemprov Papua akan mengukuhkan lima organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang OPD.

Kelima OPD ini yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Biro Otsus, Biro Pelayanan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Biro Kerja Sama Luar Negeri. Dengan penambahan ini, Elysa menjelaskan akan terjadi perampingan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua.

“Sehingga yang tadinya pada satu dinas atau badan ada yang bidangnya ada enam atau tujuh, kini akan berkurang menjadi empat. Biro juga begitu yang tadinya empat berkurang menjadi tiga.” imbuhnya.*harianpapua

Senin, 28 Desember 2015

Noken, Tas Pengangkut Hasil Kebun Yang Kini Masuk Kantor

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya di masing-masing daerahnya, termasuk dalam hal membuat kerajinan tangan.

Jika Pekalongan punya Batik dan Jepara punya hiasan ukiran kayu sebagai kerajinan asli daerahnya, maka secara garis besar masyarakat Papua dipersatukan dengan Noken sebagai pernak-pernik khas daerah.

Noken merupakan anyaman berbentuk tas yang bahan dasarnya diambil langsung dari alam seperti akar tanaman anggrek dan kulit-kulit pohon yang memiliki tekstur rapi untuk dianyam.

Tas ini mungkin tidak semewah dan setenar dua kerajinan tangan di atas, namun istimewanya noken adalah tas ini sangat multifungsi. Bagi mereka yang tinggal di daerah pegunungan Papua, sejak dulu noken dipakai untuk mengangkut hasil kebun seperti sayur dan petatas.

Noken dengan ukuran yang lebih besar kadang dipakai untuk membawa kayu bakar. Perlu diketahui, sebagian besar wilayah di pegunungan Papua masih banyak yang menggunakan kayu bakar sebagai alat masak. Sudah tentu untuk membawa kayu-kayu ini peran noken bisa dimaksimalkan.

Untuk mereka yang tinggal di daerah pesisir pantai seperti Jayapura, noken bisa digunakan untuk membawa kebutuhan pribadi seperti menaruh buku ataupun surat-surat berharga lainnya.

Itulah sedikit dari peran noken di beberapa tahun ke belakang bagi masyarakat Papua. Kini, situasinya terus berubah. Pergeseran jaman membuat noken dijadikan sebagai oleh-oleh khas Papua yang akan dibawa ke luar pulau. Tak sedikit pula yang menjadikannya sebagai hiasan dinding di rumah-rumah.

Bahkan kini setelah noken diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia pada Desember 2012 silam, Pemerintah Provinsi Papua di tahun 2015 mulai mewajibkan noken sebagai tas wajib yang harus digunakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari jumat.

Tujuannya sederhana, agar generasi penerus di Tanah Papua dapat selalu mengenal budaya asli daerahnya dan terus mempertahankan noken tetap eksis. Ya itulah noken, tas pengangkut hasil kebun yang kini masuk kantor.*harianpapua

Jumat, 08 Mei 2015

Kemenpan Berikan Kebijakan Khusus untuk CPNS Warga Papua

Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Papua, khususnya untuk seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Salah satunya kebijakan untuk memberikan 65 persen formasi bagi putra-putri Papua asli yang akan ditempatkan di daerah asalnya, dan 35 persen formasi untuk pelamar umum yang melamar di daerah Papua.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk menata kepegawaian di Papua. Diakuinya, selama ini yang terjadi adalah kompetisi bebas, jadi yang masuk ke Papua kebanyakan adalah orang-orang pendatang. 

Papua sendiri menjadi hanya mendapat satu kesempatan kecil karena kesulitan dalam mengerjakan tes seleksi penerimaan CPNS.

"Dengan sistem kuota, kami menawarkan 65 persen formasi yang hanya akan diisi oleh putra-putri Papua, selebihnya yaitu 35 persen erasal dari daerah lain yang melamar di daerah Papua. Kalaupun kebanyakan yang lulus dari luar orang Papua, itu dibatasi hanya 35% saja. Formasi Papua yang tak terisi dibiarkan tetap kosong dan akan diisi pada hasil seleksi berikutnya,” jelas Yuddy Chrisnandi dalam audiensi dengan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, para pejabat Bupati dan Walikota se-provinsi Papua, serta segenap aparatur sipil negara masing-masing SKPD, Kamis (07/05).

Yuddy juga memberikan peluang bagi masing-masing daerah untuk menyampaikan masukan-masukan berupa harapan, keluhan, dan saran-saran, agar Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat menyiapkan suatu formulasi khusus untuk putra-putri Papua. Karena kebijakan khusus untuk Papua akan diselesaikan berdasarkan persoalan masing-masing daerah. Sebagai contoh, lanjutnya, Puncak Wijaya dengan Tolikara memiliki persoalan yang berbeda dalam hal kepegawaian, walaupun masih dalam wilayah Papua. Begitupun dengan Kerom, Nabire, ataupun Jayapura.

Formasi memang ditujukan bagi putra-putri Papua, jadi kita mengupayakan kebijakan yang berkeadilan dan berkeseimbangan, dengan menekankan SDM yang lebih berkualitas,” tegas Yuddy.

Selain itu, Yuddy yang didampingi oleh Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana, juga mendorong agar putra-putri Papua dapat belajar mengoperasikan sistem Computer Assisted Test (CAT) sebelum seleksi penerimaan CPNS di Papua. 

Yuddy juga menginstruksikan kepada BKN untuk banyak-banyak melakukan sosialisasi sistem CAT, serta memperbanyak infrastruktur komputer yang akan digunakan. Bagi daerah yang belum terjangkau, masih dapat dimaklumi dengan penggunaan Lembar Jawab Komputer (LJK).*rmol

Rabu, 08 April 2015

Gubernur Lukas Enembe Berikan 'Warning' Kepada PNS di Papua

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mencalonkan diri sebagai calon bupati maupun wali kota padda Pilkada tahun 2015 harus mengundurkan diri sebagai PNS.

"Bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai calon bupati harus mengundurkan diri," ujar Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Papua tahun 2015 di Sasana Krida kantor Gubernur Papua, Selasa (8/4/).

Sesuai Ketentuan di Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mengatur kewajiban PNS harus mengundurkan diri jika ikut mencalonkan diri di pilkada, namun masih sementara digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Sementara ini masih ada gugatan di MK, kita ikuti perkembangan. Jadi ini yang terakhir Pilkada tahun ini, siapkan anggaran dengan baik dan lainnya," ujarnya.

Dimana pada tahun 2015, sebanyak 11 Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilukada secara serentak yang akan digelar pada bulan Juni tahun ini. 

"Kita sudah melakukan rapat kerja dengan para Bupati yang akan melaksanakan Pilkada. Yang akan dimulai apda bulan Juli, bukan bulan Mei," ujarnya. 

Untuk itu, Lukas Enembe mengharapkan kepada 11 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilukada agar dapat melaksanakan dengan baik. Agenda Pemilukada yang merupakan agenda nasional berjalan aman, sukses dan terlaksana dengan baik. 

"Karena pengalaman kita, jangan sampai ada sengketa sampai ke MK. Cukup satu putaran, mungkin ini lebih bahaya nanti. Karena hanya satu putaran jadi, perbedaan satu suara akan menjadi masalah, akan lebih dasyat, komplitnya akan lebih luar biasa," tegasnya. 

Sebab, jika ada perbedaan satu suara akan menjadi persoalan besar. Jadi Pilkada kali ini aturannya mempunyai potensi konflik yang sangat luar biasa, oleh karena  itu dari awal harus disiapkan dengan baik agar semua terselenggara dengan baik. 

"Supaya semua tidak terjadi konflik dan gesekan masyarakat di daerah," ujarnya.

Perdasi dan Perdasus Papua Tumpul
Selain itu, juga  Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, sejumlah Peraturan Khusus Daerah (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang dimiliki Pemprov Papua saat ini tumpul, karena tidak pernah diterapkan.

"Kita sudah mempunyai banyak Perdasi-Perdasus yang luar biasa, namun tidak pernah dilakukan menyebabkan Perdasi-Perdasus tersebut menjadi tumpul," ujarnya.  

Menurut Lukas Enembe, Perdasus-Perdasi yang telah diterbitkan Pemprov Papua dalam hal ini Biro Hukum Setda Papua tidak pernah dilaksanakan. Hal ini disebabkan Pemprov Papua terlalu banyak melakukan konsultasi ke Jakarta.

"Sekarang kita tidak mau lagi melakukan koordinasi ke Jakarta. Kita sudah laksanakan saja di sini, kita tidak perlu lakukan konsultasi-konsultasi ke Pusat yang membuat kita tidak bisa laksanakan Perdasus-Perdasi yang kita miliki," ujarnya. 

Kata dia, agar Perdasus-Perdasi yang dimiliki Pemprov Papua tidak tumpul, maka Pemprov Papua tidak perlu melakukan konsultasi ke Pusat.

"Jadi kita laksanakan Perdasus-Perdasi di Papua kita yang buat, aturan kita yang tegakkan. Yang penting tidak melanggar kedaulatan negara," ujarnya.

Dikatakan, Perdasi-Perdasus yang telah diterbitkan untuk mengatur kehidupan masyarakat Papua untuk tertib dan sejahtera. "Kita spakat begitu kecuali bilang mau merdeka, baru berhadapan dengan negara. Aturan yang kita buat, kita yang tegakkan. Kecuali bicara merdeka itu berhadapan," ujarnya.

Selain itu, dalam Undang-undang Otsus diatur masalah pengendalian penduduk. Namun tidak bisa dilakukan sampai saat ini. Hal ini tidak perlu lagi dilakukan evaluasi di Jakarta.

"Contohnya minuman keras, kita mempunyai Perdasi-Perdasus tidak perlu kita konsultasi ke Jakarta. Kita sudah bisa laksanakan, kita tidak boleh lakukan evaluasi. Karena kita sudah laksanakan, itu melemahkan kita. Jadi mulai hari ini kita tidak mau tau, itu hanya melemahkan kita," tambahnya.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Papua tidak akan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Selain itu, untuk Pengawasan di Papua harus dibawa masuk dalam aspek kekhususan, tidak bisa disamakan dengan provinsi lain.

"Kami berjuang terus dan berbeda dengan provinsi lain, tidak semua permasalahan di Papua dinyatakan orang Papua bersalah, karena kondisinya berbeda dengan provinsi lain, ada bupati ditahan karena kebijakannya. Kita tidak bisa menyamakan dengan daerah lain," tegasnya.

Dikatakan, semua harus dikembalikan kepada Pemprov Papua dan masyarakat Papua, karena berbeda dengan provinsi lain. Hal ini sedang diperjungkan Provinsi Papua, bahkan BPK RI berjuang untuk merumuskan dengan berbagai lembaga aspek pengawasan di provinsi ini.

Minggu, 22 Februari 2015

Minta Pusat Terapkan Kebijakan Khusus soal Seleksi CPNS di Papua

Rektor Universitas Negeri Musamus (Unmus) Merauke, Papau Philipus Betaubun beberapa hari ini bersafari ke sejumlah instansi pemerintahan pusat di Jakarta. Tujuannya adalah mendorong pemerintah mengutamakan warga asli Papua dalam seleksi calon pegawai negeri sipil di provinsi paling Timur itu.

Menurut Philipus, dirinya telah menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi agar pemerintah benar-benar punya kebijakan khusus dalam pengangkatan CPNS di Papua. Surat itu juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo.

Philipus menegaskan, kebijakan khusus untuk Papua itu sangat penting. “Bicara Papua itu, pembicaraan dan pelaksanaan harus sesuai, jangan pembicaraan diperhatikan tapi buktinya tidak,” katanya di Jakarta, Jumat (20/2).

Philipus mengaku sudah mendatangi KemenPAN-RB, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretaris  Negara. Ia sangat berharap pemerintah bisa menerapkan kebijakan khusus dalam seleksi CPNS bagi putra asli Papua sehingga kualitas sumber daya manusia di Provinsi Cendrawasih itu segera meningkat.

Philipus menjelaskan, Unmus menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) ‎pertama di wilayah provinsi Papua bagian selatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2010. Sejak 2011 hingga 2014, katanya, Unmus menyelenggarakan tes penerimaan CPNS untuk mengisi lowongan formasi sebanyak 146.

Namun, lanjut Philipus, dari 146 lowongan itu hanya 1 pelamar orang asli Papua dinyatakan lulus.  Padahal, otonomi khusus untuk Papua ditujukan untuk peningkatan SDM di provinsi kaya sumber daya alam itu. “Kalau seperti ini terjadi berarti universitas tinggi negeri yang ada di Merauke itu dikuasai oleh orang dari luar, orang Papua hanya jadi penonton," katanya.

Philipus menegaskan, universitas yang dipimpinnya sebenarnya sudah siap membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Lokasi Unmus di Merauke punya peran penting untuk mendongkrak SDM warga di Papua selatan yang berbatasan dengan Papua New Guinea.

“Kami berupaya keras membantu masyarakat di wilayah Papua selatan dan Papua pada umumnya untuk dapat beranjak meninggalkan batas-batas ketertinggalan. Untuk itu, saya meminta kepada bapak presiden bahwa kerja dan hadir di tengah masyarakat itu bisa dibuktikan, buktikan bahwa ada perhatian khusus dengan hal yang terjadi di perbatasan ini," tutur Philipus.

Senin, 14 Juli 2014

Hasil Tes CPNS 2013 Papua Segera Diumumkan

Hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2013 yang telah diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Azwar Abubakar beberapa pekan lalu akan segera diumumkan. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Charles Kambuaya mengakui bahwa pihaknya baru saja menyelesaikan pengurusan hasil tes CPNS tersebut dari Kementerian PAN & RB. 

“Hasilnya sudah ada. Kami mengurus di Kementerian PAN & RB mulai dari Kamis sampai Senin, namun tidak selesai, sehingga kembali lagi pada Kamis minggu kemarin ke Jakarta, saya sudah ambil hasilnya,” kata Charles Kambuaya di ruang kerjanya, Senin (14/7).

Pihaknya menjelaskan hasil tes CPNS formasi tahun 2013 tersebut akan segera dilaporkan kepada Gubernur Papua. 

“Kapan kita umumkan, ya kita menunggu setelah kita laporkan kepada gubernur dan menunggu kabupaten/kota di Papua yang juga mengalami permasalahan yang sama,” katanya.

Yang jelas,  lanjut Charles Kambuaya, pihaknya masih menunggu dan jika semua kabupaten/kota di Papua sudah siap semua, maka bisa diumumkan dalam waktu dekat ini secara serentak. 

Yang menggembirakan, dari hasil yang diserahkan Men-PAN & RB tersebut, sudah berupa nama-nama yang lulus tes CPNS tersebut.

Di samping itu, lanjut Charles Kambuaya, juga sudah sesuai dengan usulan dan harapan Gubernur Papua yang mengakomodir 80 persen putra asli Papua sebagai affirmative action dan 20 persen putra non Papua.

“Ya, itu sesuai dengan usulan dari Pemprov Papua, karena jika mengikuti hasil yang diserahkan oleh Men-PAN & RB beberapa waktu lalu, memang hampir semua anak-anak Papua tidak ada yang lulus.  Menpan ke Jayapura itu diserahkan, tapi kita pikir itu nama-nama yang lulus dan siap diumumkan, tapi tidak ternyata hanya peringkat hasil tes saja. Tidak ada penetapan, sehingga kita balik ke Jakarta untuk mengurus hal itu,” paparnya. 

Untuk itu, pihaknya sempat ke Jakarta untuk mendesak Kementerian PAN & RB untuk memberikan nama-nama yang lolos tes CPNS tersebut. 

“Sampai ke sana, kita tanya masak kita dikasih itu, mana yang kita umumkan. Kita minta agar mengakomodir dari usulan gubernur,” ujarnya.

Adanya kesan pengumuman CPNS formasi tahun 2013 tersebut ditunda-tunda alias molor, Kepala BKD membantahnya. “Itu bukan ada kesengajaan untuk ditunda-tunda, tapi permasalahannya itu,” ujarnya. 

Untuk itu, Charles Kambuaya menambahkan bahwa pihaknya akan melaporkan kepada gubernur, Selasa (15/7) hari ini, sekaligus  nanti pengumuman menunggu dari kabupaten/kota untuk diumumkan secara serentak, karena permasalahannya sama dengan Pemprov Papua.

Pihaknya berharap jika kabupaten/kota sudah siap secepatnya, dapat diumumkan dalam minggu ini juga, karena Pemprov Papua sebenarnya sudah siap. 

“Ya, jika minggu ini terlambat, ya mungkin minggu depan,” ujarnya. Dalam penerimaan CPNS formasi tahun 2013 ini, Pemprov Papua mendapatkan alokasi CPNS sebanyak 232 orang.

Kamis, 26 Juni 2014

Jayapura Usulkan 800 Formasi CPNS 2014

Pemerintah Kota Jayapura, Papua melalui Badan Kepegawaian Daerah setempat mengusulkan sebanyak 800 kursi CPNS untuk formasi umum dan K2 tahun 2014 kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi.

“Pemkot Jayapura telah mengusulkan sebanyak 800 kursi CPNS untuk formasi tahun 2014 ke Kemnpan RB,” kata kepala Badan Kepegawaian Kota Jayapura, Frans Pikey kepada wartawan di Jayapura, Papua, Jumat.

Menurutnya usulan tersebut telah diajukan beberapa waktu lalu, hanya saja hingga kini belum ada jawabannya. “Jumlah kouta atau formasi CPNS tahun 2014, kita sudah usulkan kepada Kemenpan RB tetapi belum ada jawaban. Usulannya waktu itu sekitar 800 orang,” katanya.

Frans sampaikan semoga pengusulan tersebut bisa dijawab mengingat banyak pelamar dari formasi K2 di Kota Jayapura pada 2013 lalu belum lulus. “Sekarang kan kita sudah dapat alokasi tenaga honorer K2 sebanyak 900 lebih orang. Nah, untuk 2014 kami belum tahu apakah dapat kuotanya atau tidak di 2014. Hal ini bisa saja dikurangi atau sama sekali tidak dapat, kita belum bisa pastikan,” katanya.

Sebelumnya, Frans sampaikan sebanyak 952 orang formasi honorer K2 tahun 2013 untuk Kota Jayapura, Papua dinyatakan lulus oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi.

“Dari 1419 tenaga honorer K2 yang ikuti tes CPNS tahun 2013, sebanyak 952 orang yang dinayatakan oleh Kemenpan RB,” katanya.

Ia mengaku tahu hal itu setelah Menpan RB Azwar Abubakar melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua pada Kamis (26/6). “Jadi kemarin Menpan RB Azwar Abubakar telah menyerahkan hasil materi CPNS formasi umum dan K2 kepada Gubernur Provinsi Papua saat pertemuan di Sasana Krida dengan sejumlah bupati/walikota se-Papua,” katanya.

Formasi honorer K2 untuk Kota Jayapura, Frans sampaikan sebenarnya hanya diterima sebanyak 803 orang, tetapi setelah ada upaya dari Walikota Benhur Tommy Mano agar putra-putri asli Port Numbay mendapat perhatian khusus maka setelah dilakukan penyaringan dan seleksi sesuai aturan yang berlaku bertambah 100 lebih orang.

“Awalnya kan yang kami dengar hanya 803 tenaga honorer K2 yang lulus tes CPNS, tapi setelah Pak Walikota Benhur bicara kemudian ditambahkan menjadi 952 orang,” katanya.

Jumat, 16 Mei 2014

Slot CPNS Papua dan Papua Barat Ditetapkan

Pemerintah menetapkan kebijakan afirmasi bagi putra-putri Papua dan Papua Barat dalam tes CPNS 2013. Yakni disiapkan slot 100 kursi CPNS di instansi pusat yang khusus diisi oleh putra-putri Papua dan Papua Barat. Kemarin slot khusus itu sudah ditetapkan.

Dari seratus slot kursi CPNS yang disiapkan itu, akhirnya terisi 96 kursi. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur Kemen PAN-RB Arizal mengatakan, ada empat kursi yang tidak terisi. Alasannya adalah kompetensi pelamar tidak sesuai sehingga mau tidak mau harus dikosongkan.

Arizal mengatakan dari 96 kursi CPNS yang terisi dari program afirmasi itu, terdiri dari 25 kursi diisi pelamar dari Papua Barat dan 71 kursi lainnya diisi pelamar dari Papua. "Ketentuannya selama sepuluh tahun mereka ditempatkan di instansi pusat. Setelah itu diberi pilihan jika ingin kembali ke daerah masing-masing," katanya.

Penetapan kelulusan ini setelah melalui tes kompetensi dasar (TKD) dengan sistem isian lembar jawaban komputer (LJK) pada 5 November 2013. Mereka yang dinyatakan lulus itu, diantaranya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak tiga orang, Kemenkum HAM (empat orang), Kementerian Pertanian (tiga orang), dan Kementerian Kehutanan (tiga orang).

Kemudian juga di Kementerian Kesehatan (empat orang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (lima orang), Kemen Kominfo (tiga orang), BPKP (tiga orang), dan Kejagung (tiga orang).

Melalui skema penempatan di instansi pusat selama sepuluh tahun, Arizal mengatakan pemerintah berharap mereka bisa menularkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh ke daerah masing-masing. "Mereka bisa menjadi agen perubahan dan pembangunan di daerah masing-masing," ujarnya.

Slot khusus untuk putra-putri Papua dan Papua Barat ini diluar formasi CPNS di instansi daerah masing-masing. Akses khusus ini ditetapkan supaya SDM unggul dari Papua dan Papua Barat bisa menembus akses menjadi pegawai di pemerintah pusat.

Arsip Blog