-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label aturan pns. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label aturan pns. Tampilkan semua postingan

Jumat, 28 Agustus 2015

PNS Tak Lagi Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

Ruang hukum untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara tidak hormat sudah tertutup.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana, kala menghadiri penyerahan kenaikan pangkat PNS di Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Samarinda.

Bima mengatakan saat ini evaluasi kinerja PNS kian ketat. "Tidak ada lagi pemberhentian dengan tidak hormat. Yang ada, pemberhentian dengan hormat, tapi bukan atas keinginan sendiri," ujar Bima. 

Sanksi bagi PNS pun, kata Bima, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53.

"Ya mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan. Tapi kalau sampai 45 hari absen, ya diberhentikan," tegas Bima.

PNS, kata Bima, digaji oleh dana yang bersumber dari masyarakat. Kinerja PNS yang melempem, berpengaruh terhadap pelayanan ke masyarakat.*tribunnews

Selasa, 14 April 2015

Terlalu Berat, Menko Sofyan Djalil Ingin Ubah Sumpah PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat pengangkatan wajib mengucap sumpah jabatan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Rupanya tulisan atau teks sumpah ini dianggap berat bagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil. 

Hal ini disampaikannya saat melantik enam pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

"Sumpah ini berat, mau diganti. Harus diubah bikin teks sumpah yang rasional. Sumpah itu membuat orang terkutuk. Mungkin saja orang yang bikin ini terlalu jujur dan nggak berpikir dampaknya," kata Sofyan. 

Dia menyoroti, isi sumpah PNS membawa Tuhan, seperti tidak memberi atau menerima suatu apapun juga, tidak akan menerima hadiah pemberian yang diketahui mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS dan kalimat lain. 

"Saya khawatir PNS bersumpah karena terpaksa. Karena dengan sumpah ini, kalau saya pergi ke pesta pernikahan, diajak makan, itu artinya saya melanggar sumpah. Menerima pulpen dengan harga murah pun tidak boleh," jelasnya. 

Redaksional sumpah tersebut, ditegaskan Sofyan Djalil harus diubah. Namun bukan berarti membenarkan korupsi. Hanya saja diubah bahasa sumpah.

"Paling penting jangan korupsi, melakukan pelanggaran. Ini perlu dipikirkan supaya sumpah jadi lebih rasional. Karena melanggar sumpah risikonya besar, sebab bersumpah atas nama Tuhan," ujar dia.

Rabu, 08 April 2015

Gubernur Lukas Enembe Berikan 'Warning' Kepada PNS di Papua

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mencalonkan diri sebagai calon bupati maupun wali kota padda Pilkada tahun 2015 harus mengundurkan diri sebagai PNS.

"Bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai calon bupati harus mengundurkan diri," ujar Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Papua tahun 2015 di Sasana Krida kantor Gubernur Papua, Selasa (8/4/).

Sesuai Ketentuan di Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mengatur kewajiban PNS harus mengundurkan diri jika ikut mencalonkan diri di pilkada, namun masih sementara digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Sementara ini masih ada gugatan di MK, kita ikuti perkembangan. Jadi ini yang terakhir Pilkada tahun ini, siapkan anggaran dengan baik dan lainnya," ujarnya.

Dimana pada tahun 2015, sebanyak 11 Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilukada secara serentak yang akan digelar pada bulan Juni tahun ini. 

"Kita sudah melakukan rapat kerja dengan para Bupati yang akan melaksanakan Pilkada. Yang akan dimulai apda bulan Juli, bukan bulan Mei," ujarnya. 

Untuk itu, Lukas Enembe mengharapkan kepada 11 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilukada agar dapat melaksanakan dengan baik. Agenda Pemilukada yang merupakan agenda nasional berjalan aman, sukses dan terlaksana dengan baik. 

"Karena pengalaman kita, jangan sampai ada sengketa sampai ke MK. Cukup satu putaran, mungkin ini lebih bahaya nanti. Karena hanya satu putaran jadi, perbedaan satu suara akan menjadi masalah, akan lebih dasyat, komplitnya akan lebih luar biasa," tegasnya. 

Sebab, jika ada perbedaan satu suara akan menjadi persoalan besar. Jadi Pilkada kali ini aturannya mempunyai potensi konflik yang sangat luar biasa, oleh karena  itu dari awal harus disiapkan dengan baik agar semua terselenggara dengan baik. 

"Supaya semua tidak terjadi konflik dan gesekan masyarakat di daerah," ujarnya.

Perdasi dan Perdasus Papua Tumpul
Selain itu, juga  Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, sejumlah Peraturan Khusus Daerah (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang dimiliki Pemprov Papua saat ini tumpul, karena tidak pernah diterapkan.

"Kita sudah mempunyai banyak Perdasi-Perdasus yang luar biasa, namun tidak pernah dilakukan menyebabkan Perdasi-Perdasus tersebut menjadi tumpul," ujarnya.  

Menurut Lukas Enembe, Perdasus-Perdasi yang telah diterbitkan Pemprov Papua dalam hal ini Biro Hukum Setda Papua tidak pernah dilaksanakan. Hal ini disebabkan Pemprov Papua terlalu banyak melakukan konsultasi ke Jakarta.

"Sekarang kita tidak mau lagi melakukan koordinasi ke Jakarta. Kita sudah laksanakan saja di sini, kita tidak perlu lakukan konsultasi-konsultasi ke Pusat yang membuat kita tidak bisa laksanakan Perdasus-Perdasi yang kita miliki," ujarnya. 

Kata dia, agar Perdasus-Perdasi yang dimiliki Pemprov Papua tidak tumpul, maka Pemprov Papua tidak perlu melakukan konsultasi ke Pusat.

"Jadi kita laksanakan Perdasus-Perdasi di Papua kita yang buat, aturan kita yang tegakkan. Yang penting tidak melanggar kedaulatan negara," ujarnya.

Dikatakan, Perdasi-Perdasus yang telah diterbitkan untuk mengatur kehidupan masyarakat Papua untuk tertib dan sejahtera. "Kita spakat begitu kecuali bilang mau merdeka, baru berhadapan dengan negara. Aturan yang kita buat, kita yang tegakkan. Kecuali bicara merdeka itu berhadapan," ujarnya.

Selain itu, dalam Undang-undang Otsus diatur masalah pengendalian penduduk. Namun tidak bisa dilakukan sampai saat ini. Hal ini tidak perlu lagi dilakukan evaluasi di Jakarta.

"Contohnya minuman keras, kita mempunyai Perdasi-Perdasus tidak perlu kita konsultasi ke Jakarta. Kita sudah bisa laksanakan, kita tidak boleh lakukan evaluasi. Karena kita sudah laksanakan, itu melemahkan kita. Jadi mulai hari ini kita tidak mau tau, itu hanya melemahkan kita," tambahnya.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Papua tidak akan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Selain itu, untuk Pengawasan di Papua harus dibawa masuk dalam aspek kekhususan, tidak bisa disamakan dengan provinsi lain.

"Kami berjuang terus dan berbeda dengan provinsi lain, tidak semua permasalahan di Papua dinyatakan orang Papua bersalah, karena kondisinya berbeda dengan provinsi lain, ada bupati ditahan karena kebijakannya. Kita tidak bisa menyamakan dengan daerah lain," tegasnya.

Dikatakan, semua harus dikembalikan kepada Pemprov Papua dan masyarakat Papua, karena berbeda dengan provinsi lain. Hal ini sedang diperjungkan Provinsi Papua, bahkan BPK RI berjuang untuk merumuskan dengan berbagai lembaga aspek pengawasan di provinsi ini.

Kamis, 02 April 2015

Pengusaha Sumringah Larangan PNS Rapat di Hotel Dicabut

Pencabutan larangan pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggelar rapat di hotel disambut baik oleh pengusaha hotel dalam negeri.

Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI, Cyprianus Aoer mengatakan, dengan pencabutan ini membuktikan pemerintah telah menyadari kebijakan penghematan anggaran negara tidak perlu sampai mengorbankan salah satu sektor usaha di dalam negeri.

"Itu sangat positif bahwa ada kesadaran dari pemerintah bahwa bagaimana pun tiap sektor usaha harus hidup dan tidak boleh dikorbankan hanya karena penghematan anggaran negara. Itu suatu pemikiran yang harus didukung," ujar Cyprianus saat berbincang di Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Dia menuturkan, akibat larangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ini, banyak hotel yang pendapatannya menurun.

"Omzet sangat menurun, rata-rata sekitar 30 persen-40 persen," lanjutnya.

Cyprianus mengatakan, penurunan pendapatan tersebut terutama dialami oleh hotel yang berada di daerah. Pendapatannya sebagian besar berasal dari penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan dinas di daerah.

"Terutama yang di daerah karena di daerah hampir 60 persen omzetnya berasal dari anggaran negara melalui rapat dan kegiatan pemda dan dinas di daerah. Karena kalau di daerah swasta masih sedikit. Tapi kalau di Jakarta dan Bali lebih banyak pihak swasta," kata dia.

Dengan pencabutan ini, Cyprianus mengharapkan, pendapatan hotel kembali normal sehingga bisnis di sektor ini juga kembali bergairah. Selain itu, hotel juga bisa kembali menyerap tenaga kerja yang sebelumnya dirumahkan karena pendapatan menurun.

"Diharapkan kembali normal seperti sebelumnya. Dan karena juga banyak anggora kami yang terpaksa merumahkan karyawannya," tandasnya.

Seperti diketahui, Kementerian PAN-RB telah mencabut pelarangan aturan larangan PNS menggelar rapat di hotel. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2015.

PNS diperbolehkan kembali rapat di hotel dengan memperhatikan efisiensi anggaran negara tanpa merugikan industri perhotelan dan kegiatan meeting, incentive, convention and exhibition (MICE).

Jumat, 27 Maret 2015

Komisi I DPRD Sukoharjo Desak Pemkab Kembalikan Kerja PNS 6 Hari

Masa uji coba penerapan lima hari kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sukoharjo akan berakhir April 2015 mendatang. Komisi I mendesak Pemkab Sukoharjo kembali menerapkan kebijakan enam hari kerja karena lima hari kerja dinilai kurang efektif.

Sekretaris Komisi I DPRD Sukoharjo, Endra Gunawan, mengatakan penerapan lima hari kerja bertujuan mengoptimalkan kerja PNS. Dengan libur akhir pekan yang panjang diharapkan akan membawa dampak positif bagi kondisi pariwisata. Kendati begitu, berdasarkan hasil serap aspirasi yang dilakukan kalangan anggota DPRD, penerapan lima hari kerja ternyata tidak efektif.

“Masyarakat memandang penerapan lima hari kerja itu lebih banyak sisi negatifnya daripada manfaatnya. Setelah pukul 13.00 WIB, produktivitas PNS menjadi berkurang. Jadi, saya mengusulkan supaya penerapan lima hari kerja dicabut karena tidak efektif dan dikembalikan enam hari kerja,” ucap politisi dari PDIP ini, Kamis (26/3/2015).

Sejak diberlakukan lima hari kerja, jam kerja PNS berakhir pada pukul 15.30 WIB. Berdasarkan pengamatan di sejumlah lembaga pemerintahan mulai balai desa, kantor kecamatan hingga kantor dinas, aktivitas pelayanan kepada masyarakat cenderung sepi. Akibatnya, para PNS lebih banyak menganggur alias tidak ada pekerjaan. Endra mengaku tidak menyalahkan PNS yang tidak ada pekerjaan selepas pukul 13.00 WIB. Sepinya layanan kepada masyarakat itu terbentuk oleh sistem.

“Barangkali ini karena karakteristik masyarakat daerah satu dengan daerah lain itu berbeda-beda. Bagi masyarakat Sukoharjo, segala urusan dengan pemerintahan itu umumnya diprioritaskan dikerjakan pada pagi hingga siang hari,” katanya.

Tidak adanya alat presensi elektronik di setiap kantor pemerintahan membuat kinerja PNS sulit dipantau. Endra mengaku tidak yakin para PNS bakal pulang tepat pada pukul 15.30 WIB mengingat pekerjaannya sudah selesai sejak 13.00 WIB.

“Karena presensinya masih dilakukan manual tentu sulit dipantau. Mestinya setiap kantor pemerintahan sudah dilengkapi presensi elektronik supaya PNS lebih disiplin,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo, Joko Triyono, mengatakan sesuai Surat Keputusan Bupati, uji coba lima hari kerja PNS berlaku mulai 1 Mei 2014 hingga 30 April 2015. Kebijakan itu tidak berlaku untuk tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Dalam jangka dekat, BKD akan mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan lima hari kerja itu.

Berbeda dengan Endra, Joko menilai penerapan lima hari kerja bagi PNS sejauh ini sudah efektif. Menurutnya, kebijakan meliburkan Sabtu telah menghemat biaya operasional seperti listrik dan air. “Selama ini saya belum mendapat laporkan tentang persoalan yang mengiringi kebijakan lima hari kerja ini. Saya pikir, penerapan lima hari kerja itu sudah cukup efektif,” paparnya.

Kamis, 19 Maret 2015

Larangan PNS Rapat di Hotel Segera Berakhir

Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan, instansinya sedang memproses perubahan menyangkut larangan pegawai negeri sipil menggelar pertemuan dan kegiatan di hotel. Saat ini perubahan aturan itu dalam proses dan diharapkan segera ada perubahan yang menguntungkan semua pihak.

Arief Yahya mengungkapkan hal itu pada pembukaan seminar pariwisata "Mengembangkan Potensi Wisata di NTB untuk Kesejahteraan Bersama", di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (19/3), yang diselenggarakan harian Kompas dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Seminar yang diikuti sekitar 200 peserta itu menghadirkan pembicara Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani, Deputi Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal Himawan Hariyoga, dan Akhmad Saufi dari Universitas Mataram.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur NTB M Amin meminta Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2014 ditinjau kembali karena akan memperpuruk kepariwisataan nasional, termasuk NTB. SK itu berisi larangan bagi instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan di hotel.

Dengan adanya SK itu, sebagian hotel ada yang melakukan PHK terhadap karyawan. "Kalau ada regulasi yang tidak pro rakyat, perlu ditinjau kembali. Apalagi, beberapa hotel di daerah ini sudah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan pekerja karena hotel sepi," kata Amin.

MICE di Lombok

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) di Indonesia, Lombok saat ini memiliki 52 hotel berbintang dengan 3.072 kamar dan 891 hotel nonbintang dengan 9.015 kamar. Tahun ini, NTB menargetkan 2 juta wisatawan, antara lain coba didatangkan melalui rangkaian kegiatan "Tambora Menyapa Dunia" yang berlangsung pada 11 April 2015.

Dalam kegiatan itu, kata Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Ninuk Mardiana Pambudy, tak hanya digelar seminar pariwisata, tetapi juga Tambora Bike sepanjang 420 kilometer, Trans-Sumbawa 320 kilometer, dan bakti sosial operasi katarak dengan target 125 pasien serta Musik Country Gunung di Doro Ncanga.

Menurut Arief Yahya, NTB memiliki banyak obyek wisata yang berpotensi, bahkan tak kalah dengan Bali. Hanya, karena kurangnya pencitraan dan promosi, keelokan obyek wisata NTB terkesan kalah dengan Pulau Dewata.

Beberapa obyek wisata NTB bahkan lebih bagus dari Bali dan setiap tahun dikunjungi sekitar 4 juta wisatawan, baik lokal maupun asing. Akan tetapi, obyek wisata itu belum digarap lebih serius melalui berbagai ruang, termasuk media sosial dan televisi di dalam dan luar negeri.

Kamis, 05 Maret 2015

Pegawai KPK Tak Takut Ancaman Menpan RB

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak takut dengan ancaman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi untuk menjatuhkan sanksi kepada pegawai KPK yang memprotes kebijakan pimpinan melimpahkan berkas perkara Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Para pegawai justru mempertanyakan ancaman tersebut. 

Menurut Penasihat Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam, Yuddy tidak memiliki kapasitas untuk menjatuhkan sanksi kepada pegawai KPK. Menurutnya, pegawai KPK diatur dalam UU KPK.

"Apa kapasitas dia memberikan sanksi pada pegawai KPK? Dia paham KPK itu UU (Undang-undang) nya apa? Jadi kami tidak membangkang pada manusia, tapi kami membangkang karena kebenaran diinjak-injak. Itu saja," kata Nanang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/3). 

Untuk itu, Nanang menegaskan pegawai KPK tidak terpengaruh ancaman tersebut. Bahkan, pegawai akan kembali menggelar aksi jika pimpinan KPK tidak memenuhi tuntutan mereka. 

"Tidak ada pengaruhnya," tegasnya.

Aksi protes terhadap keputusan pimpinan KPK melimpahkan perkara Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung dilakukan ratusan pegawai KPK di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/3) pagi. Aksi itu turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji. Nanang mengaku kehadiran dua pimpinan sementara itu tidak direncanakan sebelumnya. Dikatakan, meski memprotes kebijakan pelimpahan perkara Budi Gunawan, bukan berarti para pegawai memusuhi pimpinan secara personal. 

"Saya tidak tahu (kehadiran Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji). Ini ranah publik. Kami aksi spontan, siapapun yang merasa ini ada aksi, silakan. Kami sedang tidak memusuhi orang. Kami memusuhi ketidakbenaran. Itu saja. Kalau ada yang tidak benar pada orang, itu musuh kami," tegasnya.

Seorang penyelidik KPK, Ali menyatakan, aksi para pegawai merupakan peringatan kepada pimpinan KPK. Meski pimpinan memiliki hak untuk memutuskan langkah KPK, para pegawai memiliki sikap untuk mengkritisi keputusan tersebut. 

"Ini sekedar mengingatkan pimpinan kita. Walaupun mereka punya keputusan bahwa pegawai punya sikap," katanya.

Ali menuturkan, usai menggelar aksi, para pegawai dikumpulkan Taufiequrachman Ruki di Auditorium Gedung KPK. Namun, Ali enggan membeberkan materi pertemuan itu. 

"Kita taat azas kalau memang rahasia, untuk internal kita, kita simpan," katanya.

Sebelumnya, Menpan RB Yuddy Chrisnandi menyatakan, pegawai KPK harus mengikuti prosedur institusi dengan tidak menolak keputusan pimpinan. Bahkan, Yuddy menyatakan, akan menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang turut dalam aksi tersebut.

"Akan ada sanksi. Ancaman ini saya berikan peringatan agar bekerja dengan baik," kata Yuddy.

MenPAN-RB Dikecam Terkait Mogok KPK

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi dikecam ketika menggertak penyidik dan pegawai KPK agar tidak melakukan aksi mogok.

Mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida kepada SP di Jakarta, Rabu (4/3), mengatakan, Menteri Yuddy tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang berisi nada ancaman terhadap pegawai KPK.

"Mereka tak boleh digertak begitu saja untuk tak boleh membangkang seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Yuddy Chrisnandi. Pegawai KPK tak seperti aparat sipil lainnya yang kerap dipaksa patuh pada tekanan kepentingan politik. Pegawai KPK patuh pada aturan kerja yang sarat dengan nilai-nilai integritas," kata Laode.

Karena itu, Laode Ida mendesak Presiden Joko Widodo bersikap terkait kasus Komjen Pol Budi Gunawan (BG), yang di satu pihak Plt Pimpinan KPK melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan di pihak lain para pegawai KPK dan masyarakat memprotes keras atas kebijakan tersebut.

Laode mengatakan, ada dua hal yang mau diekspresikan terkait pembangkangan pegawai KPK terhadap pelimpahan kasus BG ke Kejagung.

Pertama, tanggung jawab profesional sebagai pekerja di lembaga antirasuah yang sudah jalankan tugasnya secara baik.

Proses-proses kerja profesional penyidik dan aparat administrasi KPK lainnya niscaya sudah menelan biaya dan makan energi banyak, sehingga tak bisa dinafikan begitu saja oleh Plt Pimpinan KPK saat ini.

Kedua, mereka melakukan pembangkangan dalam rangka mempertahankan konsistensi integritas.
"Mereka tak boleh digertak begitu saja untuk tak boleh membangkang seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Yuddy," katanya.

Aparat KPK, kata Laode Ida, tidak sseperti aparat aparat sipil lainnya yang kerap dipaksa patuh pada tekanan kepentingan politik. Pegawai KPK patuh pada aturan kerja yang sarat dangan nilai-nilai integritas.

Singkatnya, kata dia, para pegawai KPK itu bukan robot yang bisa dimainkan oleh kepentingan politik. Jiwa mereka secara relatif sudah menyatu dengan tugas mulia untuk wujudkan agenda utama reformasi ke arah pengelolaan negara yg bersih.

"Kenyataan ini merupakan pukulan tersendiri bagi Plt pimpinan KPK yang indikasinya terus bermanuver mengkompromikan kasus BG atau kasus-kasus lainnya," katanya.

Sikap mereka itu juga, lanjut Laode Ida, merupakan peringatan terbuka pada Presiden Jokowi agar bersikap sebagai negarawan yang tegas, termasuk mengingatkan Plt Pimpinan KPK yang belum lama diangkatnya.

"Jika tak ambil sikap untuk bela kerja profesional pegawai KPK, maka bukan mustahil publik akan nilai Presiden Jokowi punya agenda khusus sehingga membiarkan KPK terus dilecehkan dan dilemahkan, yang pada saatnya barangkali akan dibubarkan," katanya.

Kejaksaan dan Kepolisian adalah instansi pemerintah yang langsung berada di bawah kendali Presiden, sehingga bukan suatu yang sulit untuk instrusikan kedua pimpinan lembaga itu agar tak ambil tugas yang sudah dimulai KPK.

MenPAN-RB Bilang PNS KPK Tak Boleh Memprotes Atasan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan, ada larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) yaitu pegawai negeri sipil di kementerian dan lembaga memprotes kebijakan instansi atau atasannya secara terbuka.

Pasalnya hal itu diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002.

"Kalau tidak salah tentang disiplin PNS, ada ketentuannya dia harus loyal, katakanlah menghargai, detail itu diatur, termasuk tidak membantah perintah atasan selama berada dalam koridor-koridor organisasi. Jadi kalau atasannya dia anggap katakanlah tidak ssuai pandangan dia tidak boleh mengoreksi terbuka," demikian kata Yuddy Chrisnandy di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3).

Hal tersebut disampaikan Yuddy menanggapi protes pegawai KPK perihal pelimpahan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, yang merupakan keputusan pimpinan KPK, termasuk di dalamnya tiga pimpinan sementara.

Meskipun hal tersebut ekspresi kekecewaan, selama menjadi aparat sipil negara maka protes terbuka menurut Yuddy tidak diberi ruang.

"Jadi kalau aparatur sipil negara itu ada aturan-aturan displin, ada ketentuan tentang kepegawaian, ada kode etik. Dia tidak bisa seenaknya sendiri mengoreksi atasan. Atasan dia siapa, atasan langsung divsitu ya ketua atau pimpinan KPK kan," lanjutnya.

Namun hal tersebut, kata dia, memang tidak berlaku pada pegawai honorer maupun yang non-PNS.

"Kalau yang lain silakan, saya tidak menanggapi, tidak berpolemik dengan pegawai-pegawai non-ASN. Dia mau ngasih komentar apa silakan, kalau ada ASN dia harus ikut ketentuan, rusak negara ini kalau aparaturnya tidak displin," tambah Yuddy.

Senin, 02 Maret 2015

Gubernur Jatim Perbolehkan PNS Rapat Di Hotel

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Kabupaten/KotaJawa Timur diperbolehkan menggelar rapat di hotel. Tetapi dengan syarat, ruangan di kantor pemerintahan setempat tidak cukup untuk menampung banyaknya peserta dan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada gubernur.

Gubernur Jatim, Soekarwo mengaku telah menyampaikan hal itu bersama semua kepala daerah provinsi lainnya se-Indonesia di hadapan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Maluku, pada 27 Februari lalu.

“Kalau memang tidak ada ruangan besar di kantor maka bisa menggelar rapat di hotel,” ujarnya di Surabaya, Senin (02/03/2015).

Diketahui, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Nomor 11/2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, disebutkan PNS dilarang rapat di luar kantor, termasuk di hotel.

Maka mulai saat ini, Soekarwo mempersilahkan bagi PNS di pemerintahan daerah yang memiliki program dan mengharuskan rapat mengundang banyak orang untuk menggunakan fasilitas hotel dengan mengirim surat pemberitahuan ke gubernur.

“Surat harus dilayangkan sebagai pemberitahuan, dan gubernur bisa mengambil kebijakan. Rapat silahkan di hotel, tapi ya itu tadi, kalau memang ruangan di kantor tidak cukup,” tegasnya.

Sementara itu, terkait SE Kemenpan lainnya, yakni Nomor 10/2011 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja, Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur) menekankan, efektifitas ketimbang aspek efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

“Sebagai hal yang menarik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan itu, diminta oleh undang-undang untuk lebih efisiensi dan efektifitas. Tapi sebagai kritikal, kita sebagai pemerintahan adalah bagaimana menempatkan soal efektifitas dulu dari pada efisiensi,” ucapnya.

Ia menyampaikan, mengurus masyarakat di tingkat bawah itu tidak menganut sistem efisiensi, tetapi upaya itu harus dilakukan dengan cara efektifitas, terutama yang kalah dalam pertarungan liberalisasi.

Karena itulah pihaknya meminta adanya sebuah kejelasan dalam konsep desentralisasi, yang mana kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota bisa semakin diperjelas.

“Ini harus jelas dalam pengaturan dan perlu diusulkan oleh para pakar APPSI untuk mempercepat pembangunan. Caranya dengan meletakkan gubernur sebagai rentang kendali pergerakan pembangunan daerah,” tukasnya.

Pemerintah Didesak Revisi Larangan PNS Rapat di Hotel

Pelaku usaha perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak pemerintah segera menerapkan revisi larangan pegawai negeri sipil (PNS) menggelar rapat di hotel. Sebab, aturan itu berimbas pada lesunya industri pariwisata di Yogyakarta.

Hotel berbintang di kota ini kehilangan potensi pendapatan hingga 40 persen dari penghasilannya. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istijab Danunagoro mengatakan sebanyak 32 hotel berbintang 3, 4, dan 5 kehilangan potensi pendapatan total 60 miliar pada Desember 2014. Sejumlah instansi pemerintah membatalkan pemesanan ruang rapat maupun konferensi.

Padahal, hotel di Yogyakarta mengandalkan 40 persen tamu dari kegiatan pemerintah, sedangkan sisanya mengandalkan rapat yang digelar biro perjalanan, asosiasi swasta, travel, dan perorangan. "Larangan rapat membuat hotel kehilangan sebagian pangsa pasar," kata Istijab, Senin, 2 Maret 2015.

PHRI, kata dia, telah menyampaikan keberatan ihwal larangan rapat di hotel kepada pemerintah. Pelaku bisnis hotel bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi dan Menteri Pariwisata Arief Yahya pada pertengahan Februari 2015. Mereka bicara dalam acara yang digelar PHRI di Jakarta. Pengusaha hotel juga telah bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membahas kebijakan itu.

General Manajer Hotel Eastparc Yogyakarta Erny Kusumastuti menyambut baik revisi larangan pegawai negeri sipil rapat di hotel oleh pemerintah. Secara umum ia sepakat dengan kebijakan pemerintah menghemat anggaran negara. "Tapi bukan berarti mengorbankan sektor pariwisata yang sudah dibangun bertahun-tahun," kata dia.

Minggu, 01 Maret 2015

Menteri Yuddy Bakal Perlonggar Larangan PNS Rapat di Hotel?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) mengenai larangan rapat di hotel bagi pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, juknis tersebut akan mengatur perihal yang boleh dan tidak boleh mengenai rapat di luar kantor.

"Saya sudah diperintahkan Pak Presiden untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaannya karena selama ini aturannya masih bersifat kohesif. Kami akan sampaikan petunjuk pelaksana teknisnya," kata Yuddy dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 2015 di Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Yuddy mengatakan, juknis akan mengatur sejauh mana larangannya dan mana yang boleh serta tidak boleh dilakukan ASN.

"Kami sedang rumuskan, misalnya penjelasan konsinyering, definisi rapat, yang ditoleransi untuk melakukan kegiatan di luar kantor, anggaran, dan jumlahnya," kata Yuddy.

Yuddy menekankan, adanya aturan pembatasan rapat di luar kantor bagi PNS karena masih maraknya penyalahgunaan anggaran negara.

Berdasarkan catatan BPKP, lanjut Yuddy, telah terjadi penyalahgunaan anggaran mencapai 30 persen. Total pemborosan dari rapat di hotel-hotel tersebut mencapai hingga Rp 5,122 triliun.

Yuddy mengatakan, setelah dua bulan sejak terbitnya Surat Edaran Menteri mengenai larangan rapat di hotel, ada sejumlah peningkatan dalam efisiensi anggaran. Diantaranya 61 Kementerian/Lembaga bisa menghemat sekitar Rp 4,2 triliun, 8 Pemerintah Provinsi sekitar Rp 471 miliar, 61 Pemerintah Kabupaten sekitar Rp 290 miliar dan 14 Pemerintah Kota sekitar Rp 91 miliar.   

Yuddy mengatakan, dalam konteks revolusi mental, Presiden RI menginginkan terjadi perubahan cara berpikir, bertindak dan berperilaku para aparatur sipil negara. Menurutnya, Presiden menginginkan di akhir era periode pertama Kabinet Kerja, Indonesia bisa menjadi negara dengan tata kelola pemerintahan berkelas dunia.

"Kita tidak mungkin berkelas dunia jika kerja birokrasi kita lambat, mempersulit pelaku ekonomi, tebang pilih, dan tidak transparan. Harus ada perubahan pola pikir dari birokrasi yang selama ini priyayi menjadi birokrat-birokrat yang memberikan pelayanan dan responsif terhadap masyarakat," kata Yuddy.

Sementara itu, menanggapi penjelasan Menteri Yuddy, sejumlah pemilik perhotelan menyatakan setuju terkait petunjuk tenis pembatasan rapat di hotel.

Kamis, 12 Februari 2015

Permintaan Naik, Pedagang Jajakan Pakaian Adat Jawa ke PNS

Aturan terbaru Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo perihal kewajiban mengenakan pakaian adat Jawa bagi Pegawai Negeri Sipil Pemprov Jawa Tengah pada tanggal 15 setiap bulan disambut dengan antusias oleh para pedagang untuk mendulang keuntungan.

Selasa 10 Februari 2015, sejumlah pedagang kaki lima sengaja memanfaatkan momentum peningkatan permintaan ini dengan menjajakan pakaian adat Jawa tak jauh dari kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

Mereka rata-rata berjualan sejumlah perlengkapan pakaian adat Jawa. Mulai dari beskap, blangkon, kain batik, kebaya, hingga selop. Dagangannya dipajang pada mobil tipe SUV yang di parkir di belakang kompleks perkantoran Pemprov Jateng.

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

Salah satu pedagang bernama Suryono (40) mengaku sengaja memanfaatkan momentum ini untuk berbisnis. "Sebenarnya saya kerja serabutan sehari-hari. Eh, baca di media kok ada tentang pakaian adat bagi PNS. Makanya, mencoba peruntungan jualan," ujar Suryono yang sedang berjualan didampingi oleh istrinya.

Suryono mendatangkan barang dagangannya ini dari Yogyakarta. Modalnya disebut hanya Rp5 juta untuk kulakan berbagai jenis pakaian.

Namun, penjualan pertama sejak Senin kemarin, langsung diburu para PNS. Selama sehari itu, dagangannya bahkan telah laku hingga 30 persen. "Ya, labanya lumayan. Memang banyak yang membutuhkan, daripada repot ke toko, mending kan beli di sini. Sama saja," kata Suryono.

Pembeli memang terlihat cukup banyak. Padahal, baju adat dibanderol dengan harga Rp100 ribu. PNS pun bisa membeli sorjan seharga Rp80 ribu. Sedangkan blangkon dijual Rp25 ribu dan selop Rp30 ribu. Sedangkan kain batik untuk bawahan dihargai Rp80 ribu. Sedangkan untuk PNS perempuan, satu setel kebaya dan kain dihargai Rp160 ribu.

"Ada paket lengkap satu setel beskap, kain, blangkon, lontong, dan sandal cukup Rp275 ribu saja," kata warga Sampangan itu.

Santosa, salah satu PNS Dinas Ciptakarya Jateng mengaku tertarik untuk membeli pakaian adat di halaman kantor. Meskipun agak mahal, tetapi dia tidak perlu jauh-jauh membeli di toko-toko lain.

Ia, bahkan tidak mempermasalahkan program gubernur kepada PNS itu. Baginya, program tersebut bagus untuk mengajak pegawai menjunjung kebudayaan Jawa.

"Soal uang saya pikir tidak masalah. Pak Gubernur sudah menaikkan tunjangan PNS sangat banyak. Kan, kami cuma membeli sekali saja cukup wong hanya dipakai sekali tiap bulan," kata dia.

link sponsor
+ herbal khas banten atasi ejakulasi dini, dahsyat hasilnya,,,click here
+ paket cara cepat hamil,,, click here

PNS di Jateng Wajib Pakai Busana Adat Jawa

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan program busana adat Jawa kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di wilayahnya. Wajib pemakaian adat Jawa itu diberlakukan tiap tanggal 15 setiap bulan.

Dalam surat edaran Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, baru-baru ini instruksi penggunaan pakaian adat itu diuji coba mulai Senin, 16 Februari 2015.

Namun intruksi Gubernur itu tak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa kalangan legislator Jateng mempermasalahkannya. Alasannya, selain membutuhkan biaya banyak, kebijakan berpakaian adat dikhawatirkan akan mengganggu kinerja PNS yang merasa terganggu dengan bentuk pakaian adat, utamanya perempuan.

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

"Kebijakan penggunaan bahasa Jawa kemarin juga masih perlu dievaluasi. Jadi jangan sampai kebijakan ini  menjadi latah," kata anggota Komisi A DPRD Jateng yang juga politikus Partai Gerindra, Sriyanto Saputro, di Semarang, Sabtu, 7 Februari 2015.

Menurutnya, banyak keluhan PNS terkait kebijakan itu. Jika memang Pemerintah Provinsi ingin menguji coba, harus benar-benar berpikir berkali-kali kebijakan itu.

"Harganya mahal, dandan juga ribet, belum lagi yang naik motor di jalan. Jangan samakan dengan Jakarta yang diselempangkan sarung, sudah cukup," imbuhnya.

Fleksibel

Menanggapi kritikan itu, Gubernur menanggapi santai. Menurutnya, program busana Jawa tiap tanggal 15 tidak perlu dibuat ribet. PNS bisa memilih pakaian tradisional dari 35 kabupaten/kota di Jateng yang dipadu-padankan gaya modern.

"Jadi bebas, yang penting pakaian khas Jawa atau bernuansa adat. Yang cowok-cowok kemarin sudah pada beli sorjan. Sorjan, kan, mudah, tidak ribet," katanya.

Menanggapi masalah baju adat bagi PNS perempuan, kata Ganjar, para perempuan bahkan tidak harus mengenakan kebaya dengan kain ketat plus sanggul dan riasan tebal. PNS perempuan bahkan dibebaskan berkreasi sesuai gaya masing-masing yang disesuaikan bentuk tubuh dan kebiasaan aktivitas.

"Yang cewek, rambut tidak harus disanggul, fleksibel saja. Kebaya dipadukan kain sarung seperti di DKI itu malah modis," ujar politikus PDIP itu.

link sponsor
+ herbal khas banten atasi ejakulasi dini, dahsyat hasilnya,,,click here
+ paket cara cepat hamil,,, click here

Arsip Blog