-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label inspirasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label inspirasi. Tampilkan semua postingan

Senin, 19 September 2016

Korpri Siap Menjadi Agen Perubahan

Berapa jumlah ideal sebuah organisasi atau partai politik? Nah, berkaca kepada jumlah pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia, 4,5 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Suatu jumlah yang sangat besar. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Korpri Bima Haria Wibisana bahkan berani membandingkan jumlah itu dengan anggota partai politik terbesar sekali pun di Indonesia. “Saya yakin tidak ada partai politik yang memiliki anggota sebanyak itu,” katanya 

Bima mengklaim dengan jumlah sebesar itu, Korpri seharusnya bisa menjadi aset penting. Persoalannya, saat ini, Korpri seperti tidak dipandang penting bahkan dengan sebelah mata. ‘’Ini yang harus kita ubah. Korpri akan menjadi organisasi yang profesional,’’ ujar Bima yang sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berbagai perubahan sudah dilakukan Korpri saat ini.  Dengan kepemimpinan baru di bawah Prof Zudan Arief Fakhrullah, Korpri bertekad untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu. Korpri akan lebih modren, menjadi agen perubahan dan yang paling utama adalah mandiri. ‘’Kegiatan Korpri tidak akan lagi dibiayai APBN,’’ kata lulusan Teknik Mesin, Institut Teknologi Surabaya dan Master of Information System dari De Paul University, AS.

Perangkat dasar organisasi pun sudah sesuai dengan UU No.5/2014 tentang ASN yang akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai ASN.  Peraturan perundangan untuk penguatan dan pemantapan Korpri juga telah lengkap.  "Parsialnya jumlah besar ini harus mendapat manfaat. Selama ini PNS belum merasakan kehadiran kita, jika dilihat pertama kali berdirinya Korpri belum bisa mendorong integrasi bangsa. Kita akan satukan visi misi dengan pemerintah untuk menyatakan bahwa Korpri adalah organisasi secara kedinasan," ujarnya.

Peraih gelar Phd dari University of Pittsburgh mengibaratkan Korpri adalah mitra kerja pemerintah. 

“ Silakan saja jika Korpri akan digunakan untuk kepentingan negara, tetapi harus serius,” kata pria bertubuh tegap itu.

Bima  tidak mepermasalahkan jika Korpri berada di luar pemerintahan. Justru hal itu akan mampu membuat Korpri bekerja lebih profesional dan netral. Bahkan, Bima yakin Korpri sanggup membiayai sendiri kegiatannya. “Jadi bagaimana Korpri sekarang ini? Kalau saya menyebutnya sedang mencari bentuk,” ujar perancang computer assited test (CAT) untuk PNS itu.

Bima yakin, jika Korpri ada di luar pemerintahan akan lebih bertenaga (powerfull). Selain itu, juga bisa menjadi kekuatan alternatif untuk membangun birokrasi yang jauh lebih baik. “Kalau pemerintah bikin kebijakan melenceng, kita bisa menolaknya secara profesional,” kata Bima.

Bima mencontohkan pegawai negeri di Prancis yang begitu independen. Sehingga, mereka langsung melakukan mogok massal begitu ada kebijakan pemerintah yang merugikan birokrasi dan negara.

Menurut Bima, masalah birokrasi yang terjadi pada saat ini tidak akan diselesaikan dengan cara-cara lama yang terbukti gagal menjawab tantangan zaman. Karena itu, para pegawai negeri  harus semakin cerdas, kreatif, responsif, dan inovatif dalam mengembangkan kualitas pelayanan publik dengan semakin murah, semakin baik, dan semakin cepat.

Bima juga mengingatkan agar aparatur Korpri  tetap mempertahankan netralitas. “Netralitas Korpri sama sekali bukan kepentingan siapa pun kecuali untuk kepentingan negara dan bangsa serta berfokus pada tugas dan fungsinya secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi kepada siapa pun,” katanya.

Bima juga menceritakan pengalamannya saat dia diminta mengintegrasikan sistem e-budgeting seluruh kementerian dan lembaga negara beberapa tahun lalu. Saat dia akan melakukannya justru menghadapi resistensi lembaga-lembaga tersebut. Padahal, saat itu Bima hanya ingin mengintegrasikan informasi seluruh e-budgeting kementerian dan lembaga pemerintah. Tidak ada sedikitpun keinginan mengintegrasikan kebijakan dan proses, apalagi institusinya. “Apa susahnya ? hal itu tidak pernah terjadi juga sampai sekarang,” kata Bima.

Padahal, dengan mengintegrasikan seluruh sistem e-budgeting kementerian dan lembaga, justru akan memperkecil kemungkinan terjadinya praktik koruptif. Dengan terintegrasinya seluruh sistem e-budgeting itu, maka proses penganggaran jadi transparan. Menurutnya, sistem yang terintegrasi itu akan memudahkan pemantauan perjalanan sebuah program pembangunan. Sistem itu hanya akan menggambarkan alur masing-masing perencanaan di kementerian ke Bappenas dan DPR.

Dengan demikian tak perlu repot-repot lagi membuat laporan dengan data baru, jika kementerian ingin membahasnya dengan Bappenas atau DPR.  “Itu yang sering terjadi. Seorang pejabat sering kaget ternyata proyek yang dieksekusi, bukan yang diusulkan lembaganya. Baru ribut,” ujar Bima 

Padahal, dengan rancangan sistem yang diajukan pihaknya, menurut Bima, semua data akan sama. Sejak pada proses pengusulan, sampai dengan dieksekusi. Jika ada yang bermain pada proyek itu bisa diketahui dengan pasti. Karena itu, Bima tidak mengerti mengapa koleganya di pemerintahan dan birokrasi itu begitu takutnya saat dia akan mengintegrasikan sistem tersebut. Padahal, pengintegrasian sistem itu tidak melanggar undang-undang. Hanya caranya yang diubah dari manual, menjadi computerized. “Saya tidak tahu mengapa mereka takut dengan perubahan. Padahal, setiap detik dunia ini berubah,” katanya.

Bagi Bima perubahan adalah suatu yang pasti. Dia menyitir syair lagu country yang dibawakan Fischer, You never cross the same river twice. Dia mengartikan syair itu bahwa aliran sungai saja tidak akan pernah sama dari hari ke hari.  Tetapi, kita tidak perlu takut dengan perubahan. Sebab, perubahan itu sebenarnya bisa memudahkan kita juga. “Reform is fun. Perubahan itu sejatinya menggembirakan,” ujarnya.*pontianakpost

Minggu, 28 Agustus 2016

Menjadi PNS Teladan Karena Gemar Menulis

Menjadi pegawai negeri sipil (PNS) teladan bukanlah predikat yang mudah. Hanya sumber daya manusia (SDM) kreatif, inovatif dan berdedikasi tinggilah yang layak menyandang gelar tersebut. Belum lama ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengadakan acara penganugerahan terhadap para PNS yang profesional.

Salah satu yang dinobatkan sebagai  PNS Teladan dalam ajang itu, yakni Dra Hj Lovita Adriana Rosa MSi. Anugerah PNS Teladan langsung diterima oleh Lovita dari tangan Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan. Ibu dari tiga anak ini merupakan pejabat eselon IV di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar. Melalui inovasi dan kreatifitasnya, Lovita dianggap berhasil membangun jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Bagi Lovita, komunikasi merupakan instrumen terpenting dalam semua lini. Melalui komunikasi, menurut istri dari H Dian Dahtiar SH MM, segala persoalan bisa diselesaikan. Untuk itu, tidak heran bila pekerjaan sehari-harinya menuntut Lovita tak henti berinovasi.

Saat ini, formula dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dinamis. Itulah yang membuat Lovita harus berinovasi dan kreatif dalam menjalankan tugasnya. Bukanlah ‘narsis’ jika Pemprov Jabar harus menyosialisasikan program kerjanya ke masyarakat. Jika masyarakat tidak diberi tahu, maka  program kerja pemerintah tidak akan berjalan maksimal.

Seluruh program kerja Pemprov Jabar bermuara untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu, masyarakat yang menjadi tujuan dari program kerja pemerintah harus mengetahui yang akan diterimanya, baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan jalinan komunikasi itu, maka masyarakat pun dapat memberi masukan atau kritik terhadap program kerja pemerintah.

Jika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sudah terbangun secara harmoni, maka seluruh program kerja pemerintah akan tepat sasaran. Sejumlah cara yang dilakukan Lovita dalam mengomunikasikan program kerja pemerintah, yakni dengan karya tulisan. Karya tulisan itu yang dipublikasikan secara langsung atau melalui media massa.

Selama ini, Lovita menyandang juara I atas lomba penulisan laporan kehumasan pemerintah dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH). Lulusan Fikom Unpad ini pula berhasil meraih juara I sebanyak tiga kali berturut-turut dalam kategori penulisan advertorial. Prestasi lain yang disandangnya, yakni menjadi penulis feature terbaik kedua tingkat nasional di lingkungan Bakohumas.

Sederet prestasi itulah yang membuat Lovita berbeda dengan PNS lainnya. Kemampuan dan kebiasaan menulis, bagi Lovita dijadikan sebuah keharusan di era saat ini. Dengan cara demikian, maka PNS akan berkontribusi dalam menumbuhkan trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah.*republika

Kamis, 04 Agustus 2016

Menengok Jalan Hidup PNS yang Menyambi Jadi Petani Lebah

Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi pekerjaan idaman oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, tak terkecuali di Bulukumba. Namun jika seorang PNS lalu memiliki pekerjaan sampingan jauh lebih bernilai dari segi ekonomis.

Adalah Bahrum, warga Salassae Kecamatan Bulukumpa. PNS di pemerintah Kecamatan Bulukumpa dengan posisi Staf Bendahara Kecamatan ini memilih pekerjaan sampingan yang tergolong berani; budidaya lebah.

Berusia 48 Tahun sejak dilahirkan pada september 1968 silam, Bahrum sudah sangat berusia. Namun, jika dilihat dari postur tubuhnya, dia mengaku tidak sakit-sakitan dan terbukti wajahnya yang masih sangat muda.

Mengawali usahanya menjadi budidaya lebah sejak tahun 1992, dirinya hanya bermodalkan papan selembar dan balok sebatang. Dia mulai membuat kotak sarang lebah, tetapi karena ilmu yang dimiliki tentang budidaya lebah masih dangkal, maka lebah yang dipeliharanya pun belum mau tinggal di kotak sarang yang disediakan.

Dipaparinya, kalau jalur usaha ekstremnya diawali dari terobsesinya dengan Prof. Susi, salah seorang ahli lebah di Indonesia pada tahun 1989. Dipesankan, kalau menjadi petani lebah kita mendapatkan tiga manfaat yakni pendidikan, manfaat dan materi.

"Awalnya saya hanya membuat satu kotak saja lalu disimpan di kebun, tetapi kurang paham. Akhirnya, saya terus belajar untuk menemukan solusinya, hingga berhasil," ungkapnya sambil sesekali meyeruput kopi pahit favoritnya.

Ketekunannya belajar membuat Bahrum pada tahun 2009 mulai panen madu. Tiga bulan pertama madu tersebut dibagikan kepada masayarakat, dan hingga saat ini dia telah memiliki ratusan kotak lebah dengan tiga jenis lebah yakni lebah Trigona (kecil hitam) Cerana (Kuning) Dorsata (besar hitam).

Adapun madu dari mereka, dijual dengan harga Rp25 ribu per 500 gramnya. Pembelinya pun beragam yakni para pedagang madu dari Selayar, Sinjai, Bantaeng, dan Bulukumba sendiri. Merasa puas, ia pun ingin membagi kemampuannya dengan menjadi tenaga pengajar di masyarakat Sinjai, Selayar, Parepare hingga Maluku dan Kendari terkait budidaya lebah.

"Khasiat madu sangat luar biasa, 1 kilogram madu mengandung sama dengan 40 biji telur ayam. 10 kilogram pisang, 5 liter beras, 1 kilogram daging dan  5 kilogram gula," bebernya. Akhirnya, ia berpesan kalau bertani madu sangat menguntungkan sebab bisa jadi obat juga bisa menghasilkan uang.*rakyatku

Sabtu, 11 Juni 2016

Menyelisik PHK Pegawai Negeri Sipil

BERITA kontroversial desas-desus Pemerintah Pusat yang akan mem-PHK (pemutusan hubungan kerja) satu juta pegawai negeri sipil (PNS). Maklumat yang “dipertanyakan” ini menyebar luas lewat media sosial dan media konvensional.

Beragam reaksi tentunya bermunculan sebagai respons terhadap ide Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) itu. Setidaknya ada tiga kelompok yang merespons hal itu. 

Kelompok pertama ialah kelompok yang setuju dengan usulan pemerintah untuk mengevaluasi kinerja PNS selama ini. Alasan sederhana dan klasik, PNS “terkenal” berkinerja lemah dan mengakibatkan pemborosan anggaran negara, apalagi Pemerintahan Jokowi-JK sedang giat-giatnya melakukan penghematan anggaran untuk dialihkan pada sektor produktif lain.

Kelompok kedua ialah kelompok yang menentang keras rencana tersebut, baik bahasa mem-PHK, merasionalisasi, maupun evaluasi yang terdengar “mencemaskan” di telinga mereka. Alasan kelompok kedua ialah kewajiban negara menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan rakyat, apa pun cara yang harus ditempuh. 

Kelompok ketiga ialah kelompok yang mengambil jalan tengah dengan tidak setuju istilah evaluasi atau PHK, tetapi PNS harus diarahkan lebih produktif.

Beberapa pertanyaan muncul dari ide Kemenpan-RB tersebut. Bagaimana merespons hal ini? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Untuk menjawab hal tersebut, kami memulainya dengan pandangan bahwa menempatkan inefisiensi kinerja, lamban, dan tidak kreatifnya para birokrat Indonesia hanya pada institusi PNS itu tidaklah sepenuhnya adil.

Sebagai sebuah sistem, ketidakberdayaan, atau boleh kita katakan kelemahan kinerja PNS, merupakan titik kulminasi dari kelemahan sistem politik secara menyeluruh. Birokrasi tidak bisa dilepaskan dari “aliran” politik dan kontestasi elite politik yang terjadi hari ini. Walaupun text book mengajarkan birokrasi mesti jauh dari pengaruh politik, kenyataan memperlihatkan sebaliknya, terutama di era pemilukada.

Apa yang Dilakukan

Gratton dkk, misalnya, dalam artikel mereka yang berjudul From Weber to Kafka: Political Activism and the Emergence of an Inefficient Bureaucracy pada 2015 menjelaskan dalam kasus Italia, misalnya, ada korelasi antara inefisiensi birokrasi dan kinerja politikus di parlemen. Politikus yang tidak kompeten dalam menghasilkan aturan bernegara juga akan berdampak pada kinerja birokrasi dan ini sebuah wujud sistem politik bahwasanya birokrasi tidak bisa dilepaskan dari sistem politik secara keseluruhan.

Menjadi relevan jika target evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja birokrat. Akan tetapi, menjadi sangat naif jika evaluasi atau rasionalisasi ini pada masa yang akan datang memangkas jumlah birokrasi sejumlah satu juta PNS atau setara dengan hampir 30% total PNS di Indonesia. Kemenpan-RB sudah menjelaskan evaluasi ataupun rasionalisasi akan didahului dengan melakukan kategorisasi PNS berdasar pada  tingkat kompetensi dan prestasi.

Proses “eksekusi” terhadap PNS akan dilakukan mulai tahun depan. Berkali-kali juga pemerintah, dalam hal ini Kemenpan-RB, mengungkapkan rasionalisasi ini merujuk pada tiga kata kunci pertumbuhan negatif PNS, pensiun alamiah 2019, dan efisiensi anggaran. Alasan yang terakhir, misalnya, berdasarkan evaluasi Pemerintah Pusat, ada daerah yang 80% APBD-nya hanya untuk membayar belanja pegawai daripada anggaran pembangunan. Porsi terbesar anggaran daerah memang mayoritas lebih ke belanja pegawai dari pada anggaran pembangunan.

Gejala sebenarnya muncul di era reformasi yang secara teoritis sesungguhnya anomali “teori birokrasi” David Beetham. Beetham, misalnya, dalam buku klasik soal birokrasi, mengungkapkan ada hubungan antara kultur demokrasi dan profesionalitas birokrasi dalam masyarakat industri. Demokrasi memang ideal tumbuh pada masyarakat industri yang secara tidak langsung tipologi masyarakat industri akan mendorong terbentuknya birokrasi yang profesional karena ada logika kompetisi di dalamnya.

Ide pemerintah melakukan rasionalisasi bagai dua sisi pisau, dapat sangat bermanfaat bagi birokrasi. Akan tetapi, pada sisi lain, ini mempunyai dampak yang berisiko besar. Contoh, melakukan rasionalisasi atau evaluasi kemudian menjustifikasi bahwa seorang PNS tidak kompeten dan layak untuk di-“PHK” ialah konsep yang sumir dan tinggi subjektivitas. 

Pemerintah Pusat mungkin juga lupa mengalkulasi iklim birokrasi di daerah akibat pemilukada yang menghasilkan loyalitas PNS daerah berdasarkan istilah ABS, alias “asal bapak senang”. Yang terjadi di daerah hari ini ialah birokrasi bekerja bukan untuk melayani rakyat, melainkan lebih pada melayani kepala daerah. Nah, jika evaluasi ini dilakukan, kami dapat membayangkan para kepala daerah akan berupaya “sehebat” mungkin mengamankan para PNS “kesayangan” mereka.

Inilah yang saya takutkan. Evaluasi akan berbuntut tingginya subjektivitas kelak walaupun menurut informasi, pada 2019 akan ada sekitar 500 ribu PNS yang pensiun. Kedua, Media Indonesia 4 Juni 2016 memberitakan kelompok yang terkena “evaluasi” akan diminta untuk pensiun dini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah konsep diminta pensiun dini dan apakah sudah ada instrumen hukum untuk “memaksa” para PNS pensiun dini tersebut?

Pada akhirnya, saya melihat program rasionalisasi, evaluasi, atau bahasa ekstremnya “PHK” massal PNS ini tidak akan berjalan semestinya karena beberapa faktor tersebut di atas. Kami menyarankan pemerintah, jika masalah pokoknya kompetensi dan prestasi, solusi yang paling bijak ialah edukasi dan upgrading pengetahuan terhadap para PNS. 

Zero growth policy PNS juga harus tetap dilaksanakan sampai angka PNS ideal. 

Jika masalahnya efisiensi anggaran, yang paling pokok menurut saya ialah bagaimana pemerintah menciptakan sistem keuangan negara yang akuntabel dan dapat menutup kemungkinan terjadi penyimpangan anggaran, bukan efisiensi dengan memperkecil jumlah pos anggaran, melainkan anggaran yang harus dibuat efisien, akuntabel, dan tidak bocor!

Penulis : Arizka Warganegara, dosen Universitas Lampung, kandidat doktor di University of Leeds, Inggris

Senin, 14 Maret 2016

Menengok PNS di Luar Negeri

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi sebuah profesi yang paling disorot di Indonesia. Ragam kesan dan peristiwa mengiringi sepanjang perjalanan sejarah mereka sebagai salah satu bagian penting dalam sistem birokrasi di Tanah Air. PNS pada mulanya digagas sebagai pemersatu kepentingan untuk kemajuan bangsa selepas meraih kemerdekaan, lalu bergeser pada keterkaitannya yang lekat dengan aktivitas dan praktik politik, dan berikutnya menjadi sasaran pembenahan sistem birokrasi pemerintahan.

Di samping hal itu, PNS juga mendapati banyak anggapan sebagai profesi paling ideal di tengah masyarakat. Namun jika dibandingkan pihak swasta, PNS justru meratap sebagai pekerjaan yang penuh keterbatasan dan serba pas-pasan. Lantas, seperti apa perhatian Pemerintah dalam membenahi PNS sebagai penggerak sistem birokrasi di Indonesia?, soal ini, bisa dibandingkan dengan profil singkat para pelayan sipil yang di berbagai negara maju. Berikut rangkuman dari Inggris, Amerika Serikat (AS) dan Singapura:

Inggris Raya

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inggris tergabung dalam British Civil Service. Mereka adalah para pekerja yang direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian akan tetapi tidak ditunjuk menduduki jabatan tertentu. Petugas layanan sipil Inggris dibentuk untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan seefektif mungkin. Dalam situs resmi www.gov.uk, para petugas disebut bertanggung jawab atas layanan langsung masyarakat terkait pembayaran manfaat dan pensiun, layanan ketenagakerjaan, mengamankan lembaga pemasyarakatan (penjara), dan mengeluarkan izin mengemudi.

“Kami juga memiliki staf yang bekerja pada pengembangan kebijakan dan implementasi, temasuk analis, manajer proyek, pengacara, dan ekonom,” tulis situs tersebut.

Secara ketat, petugas layanan sipil Inggris tidak diperkenankan terlibat dalam aktivitas politik yang ada. Mereka ditempatkan langsung di pemerintah pusat, lembaga, dan badan-badan pemerintah non departemen. Kelompok pekerja ini berbeda dengan jabatan menteri yang memang diangkat secara politik, tentara, polisi, petugas dari pemerintah daerah, anggota parlemen, karyawan dinas kesehatan nasional, atau staf keluarga kerajaan.

“Kami terkoordinasi dan dikelola oleh Perdana Menteri dalam peranannya sebagai Menteri Pegawai Negeri Sipil. Pegawai negeri paling senior dalam departemen ini adalah sekretaris tetap," tulis gov.uk

Dengan menjalankan secara penuh prinsip integritas, yakni kewajiban pelayanan publik di atas kepentingan pribadi, kejujuran, objektvitas, dan ketidakberpihakan, maka sangat wajar jika pemerintah setempat berani membayar mahal dengan gaji yang cukup tinggi.

Sebagaimana dilansir dari laman Telegraph.co.uk, bahkan pemerintah memberikan gaji kepada para petugas layanan sipil melebihi jumlah yang diterima oleh perdana menteri. Sejak 2010 lalu, Menteri Keuangan Inggris telah menyetujui gaji PNS setempat hingga senilai 142.500 poundsterling atau setara 200 juta rupiah.

“Hal ini memungkinkan sekitar 200 PNS untuk memiliki gaji di atas jumlah yang diterima oleh Perdana Menteri,” ujar Kepala Sekretaris Departemen Keuangan Inggris, Danny Alexander.

Amerika Serikat

Di negeri Paman Sam, petugas layanan sipil sudah terbentuk sejak 1871. Mereka yang tergabung dalam The Federal Civil Service mencakup semua posisi hasil tunjuk lembaga ekskutif, yudikatif dan legislatif Amerika Serikat (AS). Terkecuali bagi yang menempati posisi uniformed services atau layanan berseragam.

Awal abad 19, posisi petugas layanan sipil dalam pemerintah federal bergantung penuh kepada Presiden, termasuk segala perombakan posisi yang bisa dilakukan dan disesuaikan di setiap saat. Namun tak lama kemudian, tepatnya sejak 1883, UU ini diamandemen untuk menghindari kepentingan politik yang turut bermain dalam penempatan posisi di jalur birokrasi.

Mulai 1909, pola penjaringan petugas layanan sipil diperketat. Pemerintah menerapkan sistem rekrut berdasarkan prestasi melalui kualifikasi yang diukur dengan pelaksanaan tes. Terkait keterlibatan dalam politik praktis, pada masa ini petugas layanan publik lebih mendapatkan penekanan.

Sejak Desember 2011, AS memiliki sebanyak 2,79 juta PNS. Peningkatan kompensasi menjadi isu utama dalam rangka memperhatikan kesejahteraan para pelayan publik.

Dilansir dari The Washington Post, Pemerintah AS tetap berkomitmen untuk mengedepankan peningkatan hidup para PNS. November 2015 lalu Presiden Barack Obama menegaskan keberlangsungan dan kemajuan AS bergantung pada kinerja para petugas pelayanan sipil.

“Saya beritahukan betapa pentingnya Anda, bukan hanya untuk saya, tapi untuk negara,”  ujar Obama dalam situs Washington Post.

Singapura

Pelayanan sipil di Singapura ditangani oleh gabungan sebanyak 15 kementerian. Selain mereka, kewenangan juga terletak pada Statutory Board alias lembaga pemerintah yang memiliki otonomi khusus untuk melaksanakan fungsi operasional. Secara teknis, pegawai negeri di negara ini diatur oleh dua lembaga sekaligus, yakni Public Service Commission (PSC) dan Civil Service Collage (CSC).

CSC menyatukan PNS dengan aneka ragam kompetensi dan memberi kesempatan untuk terjun ke berbagai jaringan untuk bertukar pandangan, membangun etos dan perspektif bersama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog, berbagi pengetahuan dan belajar.  Sebagaimana dilansir situs CSC College, Singapura mendasarkan kebijakan dalam pengelolaan PNS-nya pada tujuan dan filosofi yang jelas, yakni kompetisi terbuka dan meritokrasi dalam seleksi dan penempatan, keterbukaan dan objektivitas dalam penilaian, reward dan recognition berdasarkan performance, tidak memihak dan tidak dapat disuap, membayar dengan ‘gaji bersih’ yang fleksibel, dan transparansi dalam pemberian imbalan.

Selain menyalurkan pekerjaan sesuai pos yang diminati, PNS Singapura juga mendapatkan tempaan berkala dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM). Secara rutin mereka dibekali dengan pengembangan kapasitas strategis dalam pemerintahan, kepemimpinan, administrasi dan manajemen publik bagi pemerintah jaringan di Singapura.

Dilansir dari laman berita Singapura Terkini, awal Januari 2015 kemarin pemerintah Singapura telah memperpanjang usia pensiun PNS dari 65 menjadi 67 tahun. Keputusan ini disambut gembira oleh sebanyak 800 PNS yang hendak menginjak usia maksimal pada keputusan sebelumnya. Pemerintah pun menjamin kesehatan para PNS dengan mendirikan lembaga kesehatan sendiri yang bisa diakses selama mereka hidup.

“MediShield LIfe diusulkan mencakup semua pekerja dari segaa usia untuk hidup,” kata Divisi Pelayanan Publik PSD Mr. Lim.

Soal upah, PNS tingkat terendah di Singapura rata-rata mendapatkan gaji sebesar 16 juta rupiah. Sementara level tertinggi bisa mencapai 24 juta berbulan di luar tunjangan.

Lalu, apa kabar PNS Indonesia?*metrotvnews

Selasa, 26 Januari 2016

Pelayan Publik yang Sulit Melayani

Status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang kini dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi dambaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satu indikasinya, jumlah pelamar untuk menduduki posisi sebagai pegawai pemerintah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan formasi yang tersedia. Setidaknya pada 2014 saja ada 2.603.780 orang pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS). 

Padahal, pemerintah hanya membuka lowongan untuk 100.000 formasi yang terdiri atas 65.000 sebagai CPNS/ASN dan 35.000 sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jika kita mengacu baik pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, keduanya memberikan kewajiban luar biasa kepada pegawai negeri sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada publik. 

Apakah pegawai negeri benar-benar telah berlaku dan berbuat sebagai pelayan publik sebagaimana diamanatkan oleh berbagai undang-undang terkait? Secara umum pastilah “begitu banyak” keluhan terhadap perilaku maupun kualitas para pegawai negeri yang seharusnya bekerja sebagai pelayan publik tersebut. Namun, kita juga mesti memahami berbagai persoalan yang mengitari para pegawai negeri untuk menjalankan misi ideal mereka.

Istilah Pegawai Negeri 

Memang ada yang terbiasa berucap “apalah arti sebuah nama” (pernyataan William Shakespeare yang populer), namun untuk istilah pegawai negeri (government official) atau aparatur negara (state apparatus) terdapat beberapa kekhususan yang mungkin berpengaruh terhadap misi melayani publik. 

Dalam suatu sistem ketatanegaraan, pemerintah negara yang biasanya memiliki kekuasaan sangat besar di berbagai bidang. Pegawai negara/ pemerintah dipersepsikan sebagai perwakilan penguasa dengan berbagai kewenangannya. Mungkin itu sebabnya, setiap orang ingin berkuasa dan mempertahankannya. Dengan status sebagai “pegawai negara”, kecenderungan watak yang muncul adalah penguasa, bukan pelayan. 

Berbagai tampilan pegawai pemerintah yang justru menyuburkan watak penguasa tersebut. Mulai dari pakaian seragam yang berbeda dengan pegawai lainnya. Bahkan ada saja instansi pemerintah yang menggunakan seragam lengkap dengan atribut “mirip militer.” Jangan-jangan hanya di Indonesia ada pelayan publik berseragam ala militer ini. Akibatnya, mental yang terbangun adalah mental juragan atau malah watak tentara. 

Bukankah mereka adalah pegawainya penguasa, bukan pegawainya rakyat. Bandingkan dengan istilah governmentofficial/state apparatus (pegawai negeri) dengan istilah dalam bahasa Inggris dengan sebutan public servant (pelayan publik). Penggunaan public servant sedari awal “menyadarkan” penyandangnya bahwa mereka adalah pelayan publik, bukannya pelayan negara, apalagi penguasa. 

Perubahan Kultur 

Sebagai bangsa yang lama terjajah, pastilah masa lalu sosok pegawai negeri zaman Belanda yang disebut ambtenaar masih membekas. Cerita orang tua kita, ambtenaar, adalah sosok yang berpakaian jas putih putih, topi helm keras seperti topi baja dan pergi serta pulang kerja naik sepeda. Jabatan ini menjadi impian dari kebanyakan anak-anak pribumi karena dipandang bahwa kehidupannya terjamin. 

Mungkin ada pengaruhnya jika hingga saat ini kebanyakan orang tua sangat ingin putra-putrinya berstatus pegawai negeri. Boleh jadi karena doktrin dan memori sosok ambtenaar masa penjajahan itu. Jangan heran apabila jumlah entrepreneur di negeri ini sangat rendah, justru para calon penguasa yang terus bermunculan. Jika dibandingkan dengan beberapa negara maju, jumlah entrepreneur atau wirausaha di Indonesia masih rendah. 

Di antara 231,83 juta jiwa penduduk Indonesia, baru 4,6 juta saja (2%) yang berwirausaha. Bandingkan dengan persentase penduduk Singapura yang berwirausaha mencapai 7%, China dan Jepang mencapai 10%. Amerika Serikat bahkan mencapai 12%. Kultur sebagian besar bangsa kita adalah ingin menjadi pegawai negeri (government official) dengan bayangan berbagai fasilitas (mobil, rumah, dan ajudan) yang disediakan oleh negara. Sulit sekali membangun kultur menjadi wirausaha, yang dengan status ini berbagai kebutuhan mesti diusahakan sendiri. Berangkat dari kultur ambtenaar ini, ketika menjadi seorang pegawai negeri, tidak mengherankan apabila watak minta dilayani itu yang justru lebih menonjol. 

Padahal, idealnya, sang pegawai negeri itu “diperintahkan” oleh negara sebagai perpanjangan untuk memberikan pelayanan kepada publik. 

Pola Rekrutmen 

Kita bersyukur pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan penerimaan pegawai negeri dengan kontrol dari DPR RI. Pola penerimaan itu semakin tertata baik, semakin fair sejak penerimaan pegawai negeri diambil alih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). 

Hasil observasi saya sudah ada perbaikan signifikan yang memberikan berbagai harapan. Namun, selama ini, sebelum rekrutmen oleh Kemenpan-RB, diyakini bahwa rekrutmen pegawai negeri sipil tidak terbebas dari rekayasa. Jika pun belum pasti terjadi di instansi pusat, terlalu banyak cerita menyeramkan saat penerimaan pegawai negeri sipil di berbagai daerah yang sarat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Di sebagian daerah, penerimaan CPNS menjadi “rezeki” tahunan bagi banyak orang. Bahkan ada pula yang menjadikan rekrutmen CPNS sebagai arena mengumpulkan dana untuk kebutuhan pilkada. Mari kita berhitung apabila seorang CPNS ditarik iuran Rp200 juta saja. Bahkan ada daerah yang mematok uang pungutan liar mencapai Rp300 juta setiap CPNS. 

Kabupaten atau kota terkadang setiap tahunnya menerima sekitar 300 CPNS. Ada beberapa kasus suap penerimaan CPNS di daerah hingga putusan pengadilan yang membenarkan uraian ini. Observasi saya dalam beberapa tahun ini beberapa pejabat di daerah kehilangan rezeki melalui seleksi CPNS ini. Selama ini ada rangkaian sistematis perilaku korup orang-orang yang “menjadi kaya raya” atas nama seleksi calon pegawai pemerintah. 

Sudah menjadi hukum ekonomi ketika demand jauh melampaui supply, ada pihak yang sanggup membayar “berapa saja” untuk permintaan itu. Sejak Kemenpan-RB sepenuhnya mengambil alih rekrutmen CPNS, setidaknya daerah terbebas dari hiruk-pikuk penerimaan CPNS dengan berbagai rupa penyelewengannya. Walau pada 2016 ini, masih ada oknum pejabat yang terpaksa berutang atau akan dipidana karena harus mengembalikan “uang pelicin” setidaknya ratusan juta rupiah yang telanjur diterima. 

Pola Mutasi dan Promosi Selain rekrutmen, jika kita ingin memiliki pegawai negeri yang melayani publik, pola mutasi dan promosi harus pula diperhatikan. Sulit menghapus persepsi publik bahwa mutasi dan promosi pegawai negeri itu sarat dengan berbagai kepentingan baik politik maupun pribadi, bahkan suap. 

Pola lelang jabatan sekalipun masih sulit dipercaya objektivitasnya. Di beberapa daerah, mutasi dan promosi itu memiliki korelasi dengan pilkada. Salah satu indikasinya, pascapilkada biasanya terjadi mutasi besar besaran. Konon, selama proses pilkada, sudah ada juru catat yang memuat daftar nama mereka yang mendukung atau berada di pihak lawan. Perbedaannya hanya soal kapan mutasi dilakukan karena batas kesabaran antar kepala daerah berbeda. Mungkin ada kepala daerah yang melakukan mutasi secara santun, perlahan tetapi pasti atau sebaliknya. Mungkin cukup terpublikasikan, pada 2013 Kota Palembang pantas dicatat sebagai daerah yang memutasi pegawainya paling banyak. 

Ada sekitar 286 pegawai negeri yang dimutasi hanya dalam waktu sekitar dua bulan setelah pilkada. Mungkin kejadian dan pola yang mirip terjadi juga di banyak daerah. Cara-cara mutasi semacam ini sudah pasti menghambat seorang pegawai negeri untuk menjalankan misi sebagai pelayan publik. 

Justru yang terjadi malah “lebih buruk lagi” dari semula sebagai pelayan negara menjadi pelayan kepala daerah atas nama loyalitas pribadi. Kondisi ini semakin menjauhkan seorang pegawai negeri yang diharapkan menjalankan tugas sebagai pelayan publik, sebagai abdi publik. 

Mungkin hanya negeri kita yang pegawainya memiliki berbagai peraturan perundang-undangan ideal. Semua perundang-undangan itu memiliki perintah sangat jelas agar pegawai negeri memberikan pelayanan kepada publik sesuai bidangnya. Mengutamakan kepentingan publik ketimbang kepentingan pribadi atau golongan. Luar biasa perintah undang-undangnya. 

Negara lain mungkin hanya bermodalkan istilah public servant tanpa terlalu banyak undang-undang yang mengaturnya. Kita mengapresiasi pemerintah melalui Kemenpan-RB yang terus berbenah agar para pegawai negeri menjalankan misi idealnya. Sekaligus membangun kepercayaan publik kepada pemerintah yang memang serius ingin berbenah. 

Tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir para pegawai negeri ini dari mental minta dilayani menjadi sosok yang melayani. Mungkin jiwa dan figur ambtenaar warisan masa penjajahan, ditambah persoalan rekrutmen dan mutasi tadi, menjadikan pegawai negeri kita sebagai sosok yang sulit untuk melayani publik. 

Prof. Amzulian Rifai Ph.D
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya *koran-sindo

Senin, 28 Desember 2015

Noken, Tas Pengangkut Hasil Kebun Yang Kini Masuk Kantor

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya di masing-masing daerahnya, termasuk dalam hal membuat kerajinan tangan.

Jika Pekalongan punya Batik dan Jepara punya hiasan ukiran kayu sebagai kerajinan asli daerahnya, maka secara garis besar masyarakat Papua dipersatukan dengan Noken sebagai pernak-pernik khas daerah.

Noken merupakan anyaman berbentuk tas yang bahan dasarnya diambil langsung dari alam seperti akar tanaman anggrek dan kulit-kulit pohon yang memiliki tekstur rapi untuk dianyam.

Tas ini mungkin tidak semewah dan setenar dua kerajinan tangan di atas, namun istimewanya noken adalah tas ini sangat multifungsi. Bagi mereka yang tinggal di daerah pegunungan Papua, sejak dulu noken dipakai untuk mengangkut hasil kebun seperti sayur dan petatas.

Noken dengan ukuran yang lebih besar kadang dipakai untuk membawa kayu bakar. Perlu diketahui, sebagian besar wilayah di pegunungan Papua masih banyak yang menggunakan kayu bakar sebagai alat masak. Sudah tentu untuk membawa kayu-kayu ini peran noken bisa dimaksimalkan.

Untuk mereka yang tinggal di daerah pesisir pantai seperti Jayapura, noken bisa digunakan untuk membawa kebutuhan pribadi seperti menaruh buku ataupun surat-surat berharga lainnya.

Itulah sedikit dari peran noken di beberapa tahun ke belakang bagi masyarakat Papua. Kini, situasinya terus berubah. Pergeseran jaman membuat noken dijadikan sebagai oleh-oleh khas Papua yang akan dibawa ke luar pulau. Tak sedikit pula yang menjadikannya sebagai hiasan dinding di rumah-rumah.

Bahkan kini setelah noken diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia pada Desember 2012 silam, Pemerintah Provinsi Papua di tahun 2015 mulai mewajibkan noken sebagai tas wajib yang harus digunakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari jumat.

Tujuannya sederhana, agar generasi penerus di Tanah Papua dapat selalu mengenal budaya asli daerahnya dan terus mempertahankan noken tetap eksis. Ya itulah noken, tas pengangkut hasil kebun yang kini masuk kantor.*harianpapua

Rabu, 04 November 2015

12 Tahun Jadi PNS, Pria Ini Pilih Resign dan Jadi Pengusaha

Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga memegang jabatan strategis rupanya belum membuat Hariono puas. 

Mantan pegawai Pemda DKI Jakarta di Dinas Pengawasan Pembangunan Kota ini memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya setelah 12 tahun menjadi PNS. Hariono mengambil jalan menjadi pengusaha. 

Hariono mengaku, sebelum mundur dari PNS, mulai melirik bisnis restoran Jepang. Ia mengaku tidak bisa memasak apalagi masakan Jepang. Hariono hanya melihat ada peluang mendirikan restoran Jepang di Anyer, Banten tanpa pesaing.

Ia merasa lebih seru menjadi pengusaha meski PNS diakui menawarkan 'kenyamanan'. Pendapatan dari bisnisnya pun lebih besar dibanding saat menjadi PNS. 

Hariono punya dua macam restoran Jepang dengan total 15 cabang. Selain itu, Hariono punya usaha jasa pijat, salon hingga bimbingan belajar.

"Incomenya lama-lama jadi besar. Saya bisa menghidupi diri saya dari pemasukan usaha itu. Saat saya keluar PNS dari jabatan stategis baru sebulan dilantik, teman-teman saya menilai kalau saya pasti anak orang kaya. Padahal saya mati-matian bangun bisnis. Ada peluang bisnis restoran Jepang saya coba. Jualan ayam pun saya pernah," kata Hariono di acara Tanoto Entrepreneuship Series di Gedung Magister Manajemen FEUI, Jumat (30/10/2015)

Hariono mengungkapkan, omzetnya dari restorsn Jepang saja, saat ini sudah mencapai Rp 5 miliar. Belum lagi dari bisnis lainnya. "Omzet restoran Jepang saja Rp 5 miliar," katanya tanpa menjelaskan per bulan atau per tahun. 

Kemudian Bimbel di Barito hanya satu cabang saja sudah sampai Rp 3 miliar. "Itu nggak modal beli beras, cabai, sangat sederhana. Omzet dari salon dan refleksiologi Rp 12 miliar. Biar saya gundul nggak punya rambut, saya punya salon," kata Hariono. 

Menurutnya, posisinya di pegawai negeri merupakan zona nyaman. Awalnya, Hariono juga merasa ragu-ragu memulai bisnis. "Dulu saya juga tidak tahu cara mulainya dan belum punya pengalaman. Saya nggak percaya pengusaha itu bakat, saya contohnya," tambahnya. 

Ia mengatakan kendala terbesar menjadi pengusaha, kata Hariono dimulai dari titik pertama mengawali bisnis. "Kendala terbesar adalah diri sendiri. Mau nggak memulainya. Mau nggak ambil risiko," katanya. 

Hariono memiliki 9 macam bisnis dari konsultan teknik, Griya Pijat Bersih Sehat dengan 12 cabang, restoran Jepang Midori dengan 10 cabang, restoran Jepang Haikara dengan 5 cabang, restoran Jawa Ngalam dengan 8 cabang, restoran ikan bakar, bimbingan belajar VISI dengan 3 cabang, salon Kirei dan Ori reflexology.*detik

Jumat, 15 Mei 2015

Antara PNS dan Wirausaha Sukses

Ketika kita masih mengenyam dunia pendidikan, kita sering mendapat nasihat dari orangtua untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS, karena PNS memiliki penghasilan yang jelas dan tetap setiap bulannya tanpa memikirkan resiko kebangkrutan dan tidak pernah terlambat dibayarkan, memiliki tunjangan masa pensiun, tidak perlu khawatir akan adanya PHK, memiliki kemudahan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan bahkan banyak tersedia tawaran beasiswa, serta dipandang tinggi derajatnya dimata sosial.

Bagi para orangtua hal tersebut terlihat menjamin masa depan anak apabila menjadi seorang PNS. Namun pada kenyataannya banyak orang berbondong-bondong mengikuti seleksi penerimaan PNS dan yang lolos hanya sedikit sekali, dengan gaji yang diterima pas-pasan.

Sekarang presiden Indonesia yang baru yaitu Joko Widodo, telah menerapkan revolusi mental terhadap semua jajarannya, termasuk para PNS sehingga berbagai insentif yang dulunya dinikmati PNS kini dikurangi dan ada pertimbangan untuk tidak menerima PNS baru hingga lima tahun kedepan. Saat ini pemerintah semakin gencar untuk mensosialisasikan mengenai studentpreneur agar para generasi muda lebih memilih menjadi wirausahawan daripada menjadi seorang PNS.

Dewasa ini, para generasi muda penerus bangsa seharusnya dibiasakan sejak dini untuk berwirausaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan bukan mencari kerja atau menjadi pekerja. Pasalnya berdasarkan data, negara Indonesia termasuk salah satu negara yang hanya memiliki sedikit wirausaha dibandingkan negara-negara lain.

Bahkan perbandingannya cukup signifikan bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura. Jika diprosentasikan penduduk Singapura yang berwirausaha mencapai angka 7%, China dan Jepang mencapai 10%, sedangkan Indonesia hanya memiliki 2% dari total penduduk. Sementara diposisi tertinggi dipegang oleh Amerika Serikat sebesar 12%.

Saat ini pemerintah juga mendapat dukungan dari investor dalam dan luar negeri serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk semakin gencar mengajak para generasi muda untuk berwirausaha. Pemerintah telah mengadakan program percepatan ekonomi enam koridor yang meliputi koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Bali-Nusa Tenggara. Pembangunan ekonomi ini akan disesuaikan dengan kelebihan dan keunggulan disetiap wilayah.

Upaya ini juga dapat membentengi perekonomian lokal dari serbuan produk impor dan juga mengurangi jumlah pengangguran. Pembangunan koridor ekonomi ini dilakukan bukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam, melainkan menciptakan nilai tambah disetiap daerah dan juga dilakukan seiring dengan penyiapan infrastruktur utama sehingga dapat mengundang minat investor untuk mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

Selama ini para investor belum tertarik karena infrastruktur belum mendukung perkembangan ekonomi yang diinginkan investor.

Banyak para wirausahawan sukses mengatakan, jika ingin terjun dalam dunia bisnis jangan terlalu banyak pertimbangan, yang penting adalah action-nya dilapangan. Secara tidak langsung kalimat ini memotivasi kita untuk jangan takut gagal dalam memulai suatu usaha, karena hanya mereka yang memiliki keberanian yang akan berhasil meraih kesuksesan nantinya.

Banyak kelebihan yang bisa kita nikmati jika kita menjadi seorang wirausahawan, yaitu jam kerja yang fleksibel karena kita sendiri yang mengatur jam kerja kita, membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, penghasilan yang diterima tidak terbatas tergantung kondisi pasar yang sedang berlangsung, melatih kemandirian dan berani mengambil resiko, banyak mempunyai jaringan rekanan bisnis, berpeluang besar menjadi orang yang sukses, dan yang paling memuaskan yaitu menjadi "bos" di perusahaan sendiri.

Selain kelebihan wirausahawan juga memiliki kekurangan yang harus kita ketahui sehingga dapat menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin akan terjadi.

Kekurangan wirausaha yaitu, penghasilan yang tidak menentu, banyak resiko dan pesaing hingga bahkan kondisi terburuknya mengalami kebangkrutan, pada saat memulai usaha banyak menguras waktu, tenaga, pikiran, dan kerugian ditanggung sendiri.

Untuk menjadi wirausahawan sukses, ada beberapa langkah yang bisa dicoba diantaranya, bersikap lebih realistis dengan melihat sekeliling dan cari contoh sukses dari model bisnis yang dikehendaki, lalu pelajari. Kebanyakan bisnis adalah perjalanan yang beresiko, maka mencari partner yang baik merupakan salah satu cara untuk menghadapi masa sulit karena akan lebih efektif apabila masalah tersebut ditanggung bersama.

Pada awal memulai usaha pasti akan terasa sulit untuk membayar karyawan sekalipun karyawan yang murah, maka kita harus bekerja lebih keras karena kita adalah karyawan di perusahaan sendiri.

Time is money, jadi beri nilai uang disetiap waktu kita untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Ketika usaha mulai berkembang, rekrutlah karyawan dengan baik, seleksi dengan hati-hati dan teliti tanpa tergesa-gesa. Perhitungkan modal yang dimiliki, pengeluaran yang dibutuhkan dan keuntungan yang akan diterima seakurat mungkin. Manfaatkan teknologi rendah biaya yang ada dipasaran. Bina hubungan yang baik antara para rekan bisnis dan supplier, seperti halnya memperlakukan pelanggan.

Dalam berwirausaha kita tidak boleh setengah-setengah, apapun yang akan kita lakukan, yang akan kita buat dan kita jual haruslah yang terbaik, maka kita akan menjadi yang terbaik.

Sukses itu adalah hak milik setiap orang. Namun berwirausaha tanpa sebuah komitmen adalah omong kosong. Wirausahawan yang baik dapat membangun kepercayaan diantara para rekan kerjanya.

Organisator itu juga sangat penting, maka mulai dari sekarang ikutlah organisasi-organisasi sehingga dapat melatih kita dalam me-manage segala hal dan melatih kerjasama tim serta rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Aktiflah dikegiatan-kegiatan sosial, dengan begitu kita akan lebih sensitif terhadap apa yang terjadi pada masyarakat.

Seorang wirausaha haruslah optimistis, karena rasa optimis akan memacu masa depan kita lebih baik. Dan pemikiran menjadi seorang PNS masa depannya akan lebih aman dari segi finansial adalah tidak benar. Sebaliknya, dengan menjadi pengusaha akan membawa hidup lebih aman dari segi finansial dimasa yang akan datang. Jadi, jangan lupakan komitmen dan mulailah berwirausaha. Jangan ditunda-tunda tetapi just do it.*bangkapos

Jumat, 08 Mei 2015

Pakar: Permasalahan PNS Adalah Kompetensi

Pakar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol Universitas Gadjah Mada dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Agus Dwiyanto mengungkapkan permasalahan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia adalah kompetensi bukan jumlahnya.

"Rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penduduk kita masih wajar bahkan bisa dikatakan lebih bagus dibandingkan negara Asia lainnya hanya permasalahannya adalah kompetensi," kata Agus seusai acara launching dan bedah buku yang berjudul Reformasi Birokrasi Kontekstual di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jalan Veteran, Jakarta, Kamis.

Agus menjelaskan jika pemerintah ingin menyelesaikan masalah PNS maka pertanyaan besar yang harus dijawab pemerintah adalah bagaimana caranya mempercepat arus keluar aparatur sipil yang tidak kompeten tersebut dan memperbesar penggantinya dengan yang lebih pantas.

"Pemerintah harus berani menghentikan penerimaan PNS dari K2 yang kebanyakan direkrut tidak berdasarkan kecakapan namun lebih banyak pada nepotisme dan mau dibayar rendah," ujarnya.

Agus mengungkapkan dari data yang mereka miliki jumlah PNS yang saat ini sekitar 4,5 juta jiwa sepertiganya direkrut melalui jalur K1 dan K2 yang diperparah dengan rencana moratorium lima tahun ke depan sangat beresiko pada tingkat kompetensi aparatur sipil.

"Bisa dibayangkan seandainya moratorium jadi sedangkan PNS yang kompeten masuk masa pensiun otomatis posisi kosong itu diisi alumni K1 dan K2 yang diragukan kualitasnya apalagi kita akan memasuki periode MEA akhir tahun ini," katanya.

Cara menghargai pegawai K1 dan K2, menurut Agus tidak harus dengan mengangkatnya jadi PNS, bisa dengan tetap mempekerjakan mereka seandainya masih diperlukan dan juga memberikan upah yang manusiawi. "Setidaknya sesuai UMR yang berlaku," ucapnya.

Dia menambahkan, yang jadi pemicu masalah kompetensi tersebut adalah pelatihan PNS di Indonesia yang minim. Dari data yang dimilikinya, Agus mengungkapkan PNS Indonesia hanya mendapatkan satu kali pelatihan untuk 26 tahun yang berbanding terbalik dengan negara lain.

"Itu dari data training rate kita pada tahun 2013, PNS kita dalam 26 tahun hanya dilatih satu kali. Beda jauh dengan Singapura yang 100 jam per tahun. Ini luar biasa artinya kita tidak pernah memperhatikan kualitas," ujarnya.

Sekedar diketahui, Tenaga Honorer kategori 1 (K1) merupakan pegawai yang upahnya dibiayai langsung oleh APBD atau APBN. Tenaga honorer yang masuk K1 sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 5/2010, adalah tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2005, secara terus menerus dan memiliki peluang langsung diangkat menjadi PNS.

Adapun Tenaga Honorer K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN. Untuk tenaga K2 apabila ingin diangkat menjadi PNS harus mengikuti tes seleksi terlebih dahulu. 

Selain itu, tenaga honorer yang diangkat selepas kurun 2005-2008 termasuk ke dalam tenaga honorer kategori 3 (non-kategori). Peluang tenaga kategori ini menjadi PNS tampaknya jauh lebih sulit dibandingkan dua kategori sebelumnya.*antaranews

Sabtu, 18 April 2015

Lima Kriteria ASN Kelas Dunia

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Agus Dwiyanto berujar bahwa ada yang hilang dalam diskursus reformasi birokrasi selama ini. Menurutnya, hal yang hilang tersebut adalah mengenai sosok ASN seperti apa yang diharapkan, dan bentuk bersih melayani seperti apa yang ingin ditunjukkan oleh Kementerian PANRB kepada masyarakat.

Hal Ini terkait dengan cita-cita terwujudnya aparatur negara yang berkelas dunia. Dalam hal ini, menurutnya  publik berhak mengetahui hal tersebut.  “Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian PANRB, harus jelas dalam menunjukkannya pada rakyat,” tutuur Agus dalam seminar bertajuk Mengawal Kebijakan Implementasi melalui Keterlibatan Policy Communitiesdan Evidence Based Policy di Kampus UI Depok, Kamis (2/4).

Menurutnya, ASN berkelas dunia setidaknya memiliki lima kriteria, yakni profesional, integritas, orientasi kepublikan, budaya pelayanan yang tinggi, serta memiliki wawasan global. Kelima kriteria tersebut perlu dilakukan oleh seluruh ASN secara berkesinambungan guna memenuhi tuntutan kualifikasi ASN yang mumpuni untuk wujudkan good governance di Indonesia.

Pemerintah, lanjut guru besar UGM ini,  sering sekali berujar mengenai pengefektifan penerapan good governance di lingkup ASN. Namun pemerintah masih jarang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya para aparatur negara menerapkannya. “Inilah yang sangat penting untuk dibahas berkali-kali hingga jelas. Agar para ASN dapat segera meningkatkan kinerjanya,” jelas Agus.

Dia menjelaskan, dalam mewujudkan ASN profesional, dilakukan dengan mendorong para ASN untuk mewujudkan dan memaksimalkan kompetensi yang dimiliknya sehingga bermanfaat tepat guna bagi bidang yang dikerjakannya. Untuk menjadi  ASN yang berintegritas, di mana para ASN diharapkan komitmen kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Kriteria kedua ini sangat berkaitan kriteria selanjutnya, yakni orientasi kepublikan. Para ASN diharapkan memiliki jiwa melayani yang luhur sehingga memberikan kepuasan publik.

Adapun kriteria keempat adalah mengenai budaya pelayanan yang tinggi, di mana cukup berkaitan dengan kriteria kedua dan ketiga. Yang membedakannya adalah bahwa kriteria keempat ini menitik beratkan pada peningkatan kualitas praktek dalam melayani publik agar kemudian tercipta sikap tanggap dalam diri ASN yang mampu mendorong peningkatan kinerjanya.

Selanjutnya adalah kriteria terakhir, yakni wawasan global. Agus menjelaskan bahwa memiliki wawasan global bukan berarti harus selalu tanggap dengan kabar terkini dari seluruh dunia, melainkan tanggap terhadap permasalahan dan fenomena yang berkembang di masyarakat. “Melalui sikap tanggap, maka ASN pun dapat lebih responsif dan proaktif dalam melayani publik yang  kemudian akan mendorong terciptanya efisiensi dalam melayani,” tuturnya.

Jumat, 06 Maret 2015

Sutadi Sudah Hobi Ternak Ikan Sejak Jadi PNS

Ketertarikan Sutadi pada sektor perikanan dan perkebunan sudah tumbuh sejak kecil. Dulu dia pernah menanam sebanyak 100 pohon mangga di halaman rumahnya. Setelah panen, semua buah mangga dia berikan cuma-cuma kepada para tetangga.

Meskipun sudah menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dia tetap menjalankan hobinya berkebun. Pada tahun 1995 silam, Sutadi berniat membeli tanah yang lokasinya jauh dari pemukiman dan pusat kota. Banyak orang beranggapan, membeli tanah di tempat itu tidak menguntungkan.

Dia bercerita, sempat dianggap tidak waras oleh teman-temannya kerjanya karena membeli tanah di tengah hutan. Dia tertarik membeli lahan itu karena harganya yang murah. "Bayangkan saja, waktu itu saya beli tanah satu hektare (ha) hanya Rp 12 juta," kenangnya.

Sutadi ssudah memiliki niat untuk berbudidaya ikan di atas lahan itu. Dia sudah membuat perhitungan bahwa pembudidaya ikan minimal harus mempunya lahan seluas 1 ha. Tanah seluas itu bisa dibuat minimal lima kolam.

Dari situ, Sutadi mulai menjalankan budidaya ikan patin. Dia memilih jenis ikan ini karena di Kalimantan Selatan permintaannya cukup tinggi untuk konsumsi. Kegiatan ini dia lakukan sebagai pekerjaaan sampingan setelah pulang bekerja sebagai PNS. "Karena saya suka, jadi mengerjakan dua pekerjaan bukan menjadi suatu beban," kata pria berusia 60 tahun ini.

Bahkan agar bisa fokus menjadi pembudidaya ikan patin, Sutadi pernah mengajukan pensiun dini di tahun 2010 namun ditolak. Akhirnya di 2013 dia bisa memasuki masa pensiun dan mulai menjalankan usahanya secara penuh.

Menurutnya, sebuah bisnis itu sebaiknya dijalankan seiringan selagi masih memiliki pendapatan rutin tiap bulan. Sehingga setelah pensiun tinggal meneruskan dan bisa fokus membesarkan usaha.

Sejak tahun 2000, dia merasa tidak banyak menghasilkan keuntungan secara maksimal. Pengeluaran untuk membeli pakan sangat menguras modal dan keuntungan dari menjual hasil panen ikan.

Karena itulah dia akhirnya nekat untuk membuat pakan sendiri di tahun 2012. Sutadi membuat mesin penggiling ikan asin yang dicampur dengan dedak. Pengetahuan membuat mesin pakan dia dapatkan ketika menghadiri pameran teknologi pertanian di Mataram, NTB. "Butuh waktu hingga tiga bulan untuk bereksperimen membuat mesin penggiling dan pengaduk pakan," kata dia.

Bahan baku ikan asin yang tidak layak konsumsi manusia dia ambil dari para penjual ikan asin di pasar tradisional di beberapa daerah seperti Batulicin, Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Laut.

Dalam pembuatan pakan ikan ini, Sutadi hanya dibantu oleh tiga orang karyawan. Caranya cukup mudah, ikan asin digiling rata dan kemudian dicampur dengan dedak dan bungkil kelapa. Namun, perlu diperhatikan kandungan protein harus disesuaikan dengan umur dan kebutuhan ikan.

Senin, 12 Januari 2015

Resign dari PNS, Peneliti Ini Sukses di Perusahaan Jepang

Ketekunan dan komitmen membuahkan hasil manis bagi siapa saja yang menjalaninya. Hal ini dialami oleh Suyoto Rais, mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 

Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur 1966 ini, dahulu pernah menjadi peneliti di BPPT. Ia sempat menjadi PNS aktif hanya 2 tahun, mulai 1991 hingga 1992.

Setelah itu, Suyoto memilih melanjutkan sekolah di Jepang untuk program S2 dan S3, yang dibiayai oleh pemerintah Jepang. Usai lulus program S3 pada 1999, Suyoto memilih bekerja pada perusahaan di Jepang karena dapat tawaran yang menarik.

"S1-S3 di Osaka Prefecture University. Saya ambil Manufacturing System. Saya kuliah Mulai Oktober 1986 sampai September 1999. Dua tahun sempat pulang ke BPPT. Terus kembali ke Jepang," kata Suyoto pada acara Ikatan Alumni Program Habibie di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1/2015).

Ia memilih bekerja di Jepang karena ilmu dan kemampuannya sangat dihargai dan dipakai oleh kalangan industri. Ia juga memperoleh tawaran penghasilan jauh lebih tinggi daripada seorang peneliti di Indonesia. Sebagai pembanding, perusahaan asal Jepang mampu menawarkan gaji 10 kali lipat lebih tinggi daripada sebagai seorang peneliti di BPPT.

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

"Selama 2 tahun di BPPT. Penelitian terlalu akademis nggak link ke pengguna berikutnya. Pengguna berikutnya seperti industri dan petani kecil. Kalau riset di Jepang terkoneksi dengan pengguna berikutnya terutama industri. Selain itu juga terkait penghasilan," jelasnya.

Suyoto yang mulai berkarir sebagai profesional di perusahaan Jepang sejak 1999 atau setelah lulus program Doctoral di Jepang ini telah malang-melintang pada perusahaan otomotif asal negeri sakura seperti Denso, Sumitomo Electric, Nidec, Ichikoh hingga Ohkuma Industries.

Pekerjaan sebagai profesional di bidang manufacturing system membuatnya harus bertugas keliling Jepang, Ceko, Tiongkok hingga Thailand. "Saya paling lama di Jepang. Kemudian pernah di Ceko, China, Thailand. Itu totalnya 25 tahun termasuk studi," jelasnya.

Ia menduduki posisi Vice President Director PT Ohkuma Industries Indonesia. Suyoto baru 1 tahun ditempatkan di Indonesia, sebagai perwakilan Jepang di perusahaan yang bergerak di bidang otomotif tersebut.

Menduduki puncak karir tertinggi dan dipercaya oleh perusahaan asing bukan dihasilkan dalam waktu singkat.

"Global nggak harus bisa Bahasa Inggris. Tapi bagaimana menghargai orang lain. Misal janji besok jadi. Apapun yang terjadi itu harus jadi. Kalau janji datang. Pasti akan datang. Itu jangan gampangkan kata-kata tanpa usaha. Itu dasar berpikir global. Kamu janji kemarin. Ya harus kasih output yang kamu janjikan. Kalau urusan pinter, banyak yang lebih pinter dari saya," paparnya.

Selain penghasilan dan fasilitas mumpuni, ia menerima fasilitas visa permanen, artinya bisa keluar masuk Jepang tanpa batas waktu. "Saya visa permanen. Kapapun bisa masuk ke Jepang," sebutnya.

Namun Suyoto mengaku ada suka dan dukanya bekerja sebagai seorang profesional di perusahaan asing, karena dirinya harus siap bertugas kapanpun.

"Kalau dalam pekerjaan ada masalah, kita harus siap bekerja 24 jam bahkan Sabtu dan Minggu," jelasnya.

Meski menduduki posisi tinggi pada perusahaan asal Jepang, Suyoto tetap mempertahankan kewarganegaraannya. Kini ia telah bertugas di Indonesia. Selama di Indonesia, dirinya juga berbagi ilmu secara cuma-cuma kepada mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Saya punya hobi ngajar, seminggu atau 2 minggu sekali saya ngajar teknik mesin ITB. Saya nggak minta dibayar," tuturnya.

Arsip Blog