Formasi CPNS Guru Di Purbalingga Tak Sesuai Harapan

Meski jumlah untuk tenaga pendidik seperti guru dalam rekrutmen CPNS formasi umum tahun 2014 mendominasi, namun hal itu masih jauh dari harapan. Di sisi lain, alokasi biaya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk honor guru wiyata maupun honorer masih minim.

Data dari PGRI Kabupaten Purbalingga, setiap bulan, jumlah guru yang purna tugas mencapai 15 orang.  Jika tidak ditambah dari guru non CPNS, jumlah guru yang ada kurang optimal.

Ketua PGRI Purbalingga, Sarjono MPd menyadari, pemkab melalui bupati sudah berupaya mengusulkan dan memperjuangkannya. Hanya saja pemerintah pusat masih memiliki pertimbangan lain.

"Jika seperti ini, maka formasi guru akan selalu minim. Namun bukan berarti harus meminta guru ribuan dalam sekali rekrutmen. Pemerintah pusat harus menyadari jika kekurangan guru di daerah harus dilengkapi dari non CPNS yang dibiayai dana BOS dengan batasan maksimal 20 persen dan itu masih kurang," paparnya, Minggu (20/7).

Pihaknya bersama rekan seperjuangan di PGRI berupaya memperjuangkan agar alokasi dana BOS yang untuk guru honorer maupun wiyata bisa lebih besar. Karena sangat disadari jika larangan mengangkat tenaga honorer berlawanan dengan kebijakan dana maksimal dari BOS 20 persen yang untuk honor guru non CPNS di sekolah-sekolah.

Kabid Pendidian Dasar Dindik Purbalingga ini juga mengaku saat ini Purbalingga masih kekurangan guru total di atas 1.000 orang. Jika dipenuhi secara bertahap melalui rekrutmen CPNS umum, minimal setiap tahun seharusnya bisa mencapai 100 orang. Jika tidak mencapai 100, diharapkan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

"Waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan kekurangan guru itu jelas panjang. Namun kami yakin dengan upaya optimal memacu kinerja guru yang ada, pendidikan tidak akan tertinggal. Tentunya dengan tetap memperjuangkan alokasi honor untuk guru non CPNS itu," tambahnya.

Ia juga berharap, pemerintah pusat tidak hanya mempertimbangkan rasio guru dengan siswa saja. Karena di setiap wilayah berbeda dan kondisinya tidak bisa disamaratakan, terutama di tingkat sekolah dasar.

view the original news here

Read More

Purbalingga Hanya Kebagian 40 Formasi CPNS

Sama seperti tahun lalu, Kabupaten Purbalingga, tahun ini hanya mendapat jatah 40 kuota formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Padahal Pemkab mengusulkan 3.000 formasi.

Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga, Wahyu Prasetyono, Minggu (29/6) mengatakan, hal itu didapat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Sabtu (28/6).

Formasi tersebut, katanya, untuk tenaga fungsional tertentu meliputi tenaga pendidikan, kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), penyuluh pertanian dan penyuluh KB. Selain itu, lima persen dari 40 formasi atau dua orang, diplot untuk tenaga administrasi.

"Berapa jumlah masing-masing formasi tiap tenaga fungsional, belum ditentukan. Kami belum mengadakan rapat dengan tim panitia rekruitmen CPNSD," katanya.

Meskipun demikian, ia juga belum mengetahui kapan dimulainya pelaksanaan pendaftaran sebab keputusan baru ada setelah rapat tim panitia. Tapi kemungkinan, pelaksanaannya akan seperti tahun lalu, yaitu dengan pendaftaran online.

"Nah untuk kuota lima persen formasi tenaga administrasi, formasi ini terbuka untuk lulusan di semua jurusan dan program studi. Jadi misalnya jika lulusan Bahasa dan Sastra Inggris di tenaga fungsional tertentu tidak ada formasinya, bisa mendaftar di formasi tenaga administrasi," katanya.

Wahyu mengatakan, sebenarnya, tahun ini pihaknya mengusulkan 3.000 lebih formasi CPNS untuk tenaga pendidikan, kesehatan dan teknis lainnya. Usulan tersebut mengingat kebutuhan pegawai Purbalingga 12 ribu orang lebih.

"Saat ini Purbalingga baru ada 9.300-an PNS. Jadi masih kurang 3.000-an. Kami usulkan segitu, namun hanya dapat 40 saja," katanya. Untuk diketahui, tahun lalu, sebanyak 1.194 pelamar umum bersaing ketat untuk memperebutkan 40 formasi yang tersedia.

view the original news here

Read More

Berkas Honorer K2 Masih di BKD

Berkas tenaga honorer kategori dua (K2) yang lolos seleksi tes tertulis CPNS, hingga kini belum masuk ke meja Bupati Purbalingga.

Semua berkas itu masih berproses di SKPD terkait termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sehingga, bupati belum melakukan tandatangan berkas itu untuk kemudian diserahkan ke BKN .

Bupati Drs Sukento Rido Marhaendrianto MM mengungkapkan, saat ini pihaknya baru sebatas berkoordinasi internal dengan Sekda maupun BKD. "Belum ada yang masuk ke meja saya. Kalau di daerah lain ada bupati yang tidak mau menandatangani salah satu syarat dalam berkas. Mungkin itu hanya masalah mekanisme saja. Tujuannya agar semua tahapan berjalan dan semua bertanggungjawab," jelasnya, Jumat (28/3).

Sukento juga mengatakan, sebuah surat dari SKPD terkait kedinasan tentunya akan melewati beberapa mekanisme. Misalnya di dinas pendidikan, ada kabid, sekretaris dinas, kepala dinas, sekda dan kemudian masuk kepada bupati.

"Sampai saat ini saya belum menandatangani surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTM). Karena proses itu masih di BKD maupun mungkin di SKPD masing- masing," tambahnya.

Seperti diketahui, sesuai pengumuman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) yang dirilis di website resmi instansi itu, untuk kabupaten Purbalingga CPNS honorer K2 yang lolos sebanyak 202 orang. Jumlah itu dari total honorer KII Purbalingga 480 orang yang didominasi dari tenaga pendidik.

Sementara itu, sejumlah tenaga honorer yang tak lolos juga masih menunggu kepastian nasib mereka. Di sisi lain, pemkab belum menerima petunjuk kejelasan nasib para honorer K2 yang belum bisa lolos kemarin.

view the original news

Read More