PNS Berekening Gendut Rp 1,2 T Divonis Bebas

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis bebas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batam Niwen Khaeriyah dalam kasus bisnis ilegal pencurian minyak milik PT Pertamina di perairan Batam, Kamis malam, 18 Juni 2015. Vonis bebas juga dijatuhkan untuk dua terdakwa lainnya, yakni pegawai Pertamina Yusri dan pegawai harian lepas TNI Angkatan Laut Arifin Ahmad.

“Terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi,” kata hakim ketua Ahmad Setio Pudjoharsoyo di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Vonis bebas tersebut mementalkan tuntutan jaksa Pengadilan Negeri Pekanbaru Abdul Farid. Sebelumnya jaksa meminta majelis hakim menghukum para terdakwa dengan hukuman 16 tahun penjara serta denda 200 juta dan membayar uang pengganti Rp 67 miliar.

Menurut Pudjo, Niwen beserta dua terdakwa lainnya, Yusri dan Arifin Ahmad, tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang dalam kasus pencurian minyak di perairan Batam itu.

Pudjo mengatakan Niwen tidak mengetahui transaksi uang senilai Rp 1,2 triliun yang masuk ke rekening pribadinya. Belakangan uang tersebut berasal dari hasil bisnis ilegal pencurian minyak yang dilakukan kakaknya, Abob.

Hakim mempertimbangkan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru tidak berhak menangani perkara Niwen lantaran terdakwa juga mendapatkan penghasilan dari pemerintah Batam sebagai Kepala Seksi di Badan Penanaman Modal Batam serta terdakwa memiliki usaha laundry, toko kue dan multi-level marketing.

Menurut hakim, Niwen memang terbukti menerima aliran dana dari Abob yang merupakan hasil bisnis ilegal pencurian minyak. Namun Niwen disebut tidak mengetahui maksud pengiriman uang tersebut. “Terdakwa tidak melebihi kewenangannya karena menukarkan uang tersebut dalam bentuk dolar. Apalagi terdakwa juga memiliki usaha money changer,” kata Pudjo.

Adapun terdakwa Yusri dinyatakan tidak terlibat dalam aliran uang hasil pencucian uang hasil bisnis ilegal pencurian minyak. Hakim menyebut aliran uang yang masuk ke rekening Yusri merupakan hasil bisnis pribadi. Sedangkan Arifin Ahmad dinyatakan tidak bersalah lantaran rekening miliknya digunakan oleh atasannya, anggota TNI AL Antonius Manulang, untuk transaksi jual beli minyak hasil curian di tengah laut. Antonius saat ini menjalani persidangan di Pengadilan Militer.

Seusai sidang para terdakwa mengakui menerima putusan hakim. Sedangkan jaksa penuntut menyatakan pikir-pikir untuk melanjutkan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. “Kami pikir-pikir,” kata jaksa penuntut Abdul Farid.

Sedangkan dua terdakwa lainnya, Ahmad Mahbub alias Abob dan Du Nun, dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Keduanya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dari hasil penyelundupan bahan bakar minyak.

Kuasa hukum para terdakwa Rudi Zamrud menyatakan putusan hakim membebaskan tiga terdakwa sudah tepat. “Sedangkan untuk dua terdakwa yang divonis akan kita pelajari,” ujarnya.

Kasus ini bermula saat Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal Polri mengungkap aliran uang rekening gendut milik pegawai negeri sipil Batam, Niwen Khaeriyah. Uang sebesar Rp 1,2 triliun milik PNS ini berasal dari praktek bisnis illegal pencurian minyak milik Pertamina di Dumai, Batam, yang dilakukan abangnya, Abob. Nama Abob sudah tak asing bagi masyarakat Kepulauan Riau karena bisnis jual beli BBM bersubsidi secara ilegal. Rekening gendut milik Niwen berawal dari hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) pada April 2014.*tempo

Read More

Kemendagri Tak Awasi Rekening Gendut PNS

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Didik Suprayitno mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan soal pegawai negeri sipil yang memiliki rekening gendut atau melakukan transaksi mencurigakan. Menurut Didik, pihaknya juga tidak melakukan pengawasan semacam itu.

"Kami tidak memiliki instrumennya. Soal itu mungkin kewenangan penegak hukum atau PPATK," ujar Didik ketika dihubungi, Jumat, 18 April 2014.

Didik mengatakan memang ada sejumlah kasus yang melibatkan PNS di daerah. Namun penelusurannya bukan dimulai dari rekening gendut. Menurut dia, awalnya dicurigai, lalu, setelah diselidiki, ternyata benar melakukan korupsi. "Awalnya bukan dari rekening gendut."

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan kembali mengumumkan rekening gendut dengan jumlah triliunan rupiah. Kali ini milik seorang pegawai negeri pemerintah daerah di luar Pulau Jawa sejumlah Rp 1,3 triliun.

Rekening milik seorang PNS itu diduga terkait dengan bisnis penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dan people smuggling atau penyelundupan imigran gelap di daerah perbatasan.

view the original news here

Read More

Kemenpan Tak Tahu Rekening PNS Rp 1,3 Triliun

Juru bicara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman mengatakan, pihaknya belum menerima laporan soal pegawai negeri sipil yang memiliki rekening gendut hasil transaksi mencurigakan.

"Laporan yang masuk ke kami paling soal pelanggaran disiplin, misalnya tindak asusila," kata Herman ketika dihubungi Jumat, 18 April 2014.

Menurut Herman, indikasi tindak pidana akan ditangani oleh penegak hukum. Sedangkan persoalan disiplin akan ditangani pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. "Bisa hukuman disiplin ringan, sedang atau berat."

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) kembali mengumumkan rekening gendut berisi Rp 1,3 triliun milik seorang pegawai negeri pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Dana itu diduga terkait dengan bisnis penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penyelundupan manusia di daerah perbatasan.

Kecurigaan PPATK makin lengkap ketika lembaga tersebut menemukan aliran dari rekening PNS tersebut ke sejumlah oknum penyelenggara negara yang lain. Sedangkan posisi pegawai tersebut tak signifikan dalam pemerintahan. "Maka perlu dicari tahu apakah ada sponsor di balik itu," kata Ketua PPATK Muhammad Yusuf.

PPATK, menurut Yusuf, telah menyelidiki dan ditemukan bisnisnya hanya usaha penukaran uang asing. Maka PPATK segera berkoordinasi dengan Mabes Polri. "Polisi sudah bergerak," katanya.

view the original news here

Read More