-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label sk cpns. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sk cpns. Tampilkan semua postingan

Senin, 07 Juli 2014

Tinggal NIP, 115 Honorer K2 Cirebon Segera Jadi CPNS

Berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Cirebon dinyatakan lengkap dan selesai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional III Jawa Barat Banten. Dengan demikian, 115 CPNS yang telah lulus ujian pada Desember 2013 lalu, tinggal menunggu Nomor Induk Pegawai (NIP) agar mereka dinyatakan resmi sebagai PNS.

Kepala sub Bidang Formasi dan Penempatan Pegawai Bidang Informasi Kepegawaian BK-Diklat Kota Cirebon M Riswanto SH mengatakan, berkas yang masih tertunda telah diperbaiki. Ada 25 nama CPNS yang dikembalikan BKN Regional III Jawa Barat Banten telah rampung dan dinyatakan selesai.

"Tugas pemberkasan sudah tidak ada masalah. Tinggal menunggu NIP dan mereka harus mengikuti pra jabatan sebelum menjadi PNS," terangnya kepada Radar Cirebon (JPNN Group), Senin (7/7).

Penetapan NIP untuk 115 CPNS itu, belum dapat dipastikan waktunya. Sebab, ujar Riswanto, pihak BKN hanya menyampaikan akan menghubungi lebih lanjut tentang waktu kepastian penetapan NIP tersebut.

"Belum dapat dipastikan atau dikira-kira. Yang pasti, kalau sudah selesai akan diinformasikan lebih lanjut," ujarnya.

Dengan demikian, PNS di Kota Cirebon akan bertambah setidaknya 115 orang lagi. Meskipun sebelumnya menjabat atau bekerja pada instansi tertentu, tidak menutup kemungkinan ada perubahan formasi. Sebab, saat sudah menjadi PNS harus mau dan siap ditempatkan dimanapun.

Untuk hal itu, Riswanto menyerahkan semua kebijakan kepada unsur pimpinan. Hanya saja, secara aturan 115 CPNS yang telah mendapatkan NIP dan mengikuti pra jabatan nantinya, termasuk orang yang bisa dipindahkan sesuai kebijakan.

"Kalau masih honorer tidak boleh. Karena belum termasuk ke dalam kategori PNS," ucapnya.

Pada beberapa hari lalu, dari 115 CPNS Kota Cirebon yang lulus, masih ada 25 orang di antaranya belum mendapatkan NIP karena kurang lengkap dalam pemberkasan. Sedangkan, 90 lainnya telah memiliki NIP.

Saat ini, lanjut Riswanto, seluruhnya telah lengkap dan selesai. Proses pengajuan NIP sejatinya telah dilakukan sejak Mei 2014 lalu. Namun, daftar antrian yang panjang membuat pemberkasan NIP untuk CPNS Kota Cirebon sedikit lama. Sebab, puluhan ribu CPNS dari Jawa Barat dan Banten di berkas  dalam satu tempat di BKN Regional III.

NIP menjadi hal penting bagi CPNS dan merupakan identitas bagi PNS. Sebab, kata Riswanto, tanpa adanya NIP tidak akan pernah keluar SK CPNS. Dengan demikian, Pemerintah Kota Cirebon baru akan mengeluarkan SK jika NIP dari BKN sudah disampaikan kepada Pemkot melalui BK-Diklat. Setelah mendapatkan NIP, masih ada tahapan selanjutnya agar data sesuai dan tidak ada perubahan.

"Data NIP harus benar dan jelas. Demi mendapatkan akurasi dan validasi data, kami melakukan beberapa kali pengecekan," ujarnya.

Kepala BK-Diklat Kota Cirebon Anwar Sanusi SPd MSi menyatakan, pemberkasan sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Namun, karena padatnya jumlah CPNS K-2 seluruh Jawa Barat Banten, proses menjadi lebih lama dari perkiraan. Dengan lulusnya 115 honorer K-2 menjadi CPNS itu, Anwar berharap mereka lebih meningkatkan kinerja. Meskipun demikian, posisi mereka telah menempati pos sebelumnya.

"Memang ada beberapa SKPD yang kekurangan pegawai. Penambahan CPNS ini belum tentu bisa mengisi SKPD karena mereka sudah ada pos sendiri selama menjadi honorer. Namun, kebijakan mutasi terbuka kepada mereka," terangnya.

Minggu, 06 Juli 2014

Daerah Diminta Cepat Usulkan SK CPNS K2

Daerah diminta cepat ajukan surat keputusan (SK) pengangkatan honorer kategori 2 (K2) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, mereka harus diangkat pada tahun anggaran ini.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Herman Suryatman mengatakan, semestinya Juni kemarin SK dari daerah dan instansi lain sudah masuk ke badan kepegawaian negara (BKN). 

Nanti dari SK yang diajukan BKN akan menerbitkan nomor Induk pegawai (NIP). Sayangnya, pada awal Juni kemarin baru 20 perseb SK yang masuk. 

"Kami minta daerah untuk segera mengajukan SK CPNS K2 yang lolos. Karena tidak serta merta mereka yang lolos langsung jadi PNS. Harus diverifikasi lagi," katanya kepada SINDO, Minggu 6 Juli 2014.

Herman menjelaskan, verifikasi internal dilakukan oleh badan kepegawaian daerah (BKD) atau pejabat pembina kepegawaian (PPK). Lalu PPK mengusulkan data honorer yang diverifikasi itu ke BKN. BKN pun kembali melakukan verifikasi apakah data-datanya sesuai. 

Verifikasi yang dimaksud menyangkut eksistensi K2. Seperti apa benar K2 itu dibiayai APBN/APBD, apakah diangkat pejabat berwenang, bekerja di instansi pemerintah, berusia antara 18-46 tahun dan masa kerjanya sudah satu tahun sebelum 1 Desember 2005.

Dilanjutkannya, data K2 yang masih diverifikasi kebanyakan ada di daerah daripada di pusat. Verifikasi data semakin lama diajukan daerah karena kini tidak sembarang kepala daerah mengeluarkan SK.

Pasalnya, kepala daerah diikat sumpahnya dengan surat pertanggungjawaban ketika mengusulkan data tersebut. Jika memang ada data yang melanggar peraturan pemerintah tentang honorer maka kepala daerah itu bdengan mudah dipidanakan. 

"Infonya di daerah sudah banyak yang verifikasinya berjalan. Namun karena ada surat pertanggungjawaban itu mereka kini sangat berhati-hati," terangnya.

Herman menerangkan, meski sikap kehati-hatian ini penting namun pemerintah pusat meminta daerah segera mengusulkan SK. Pasalnya, honorer K2 yang lolos ini untuk formasi PNS 2013-2014. 

Dimana pengangkatannya sendiri dibatasi pemakaian anggaran tahun ini juga. Namun, ia mengaku tidak tahu apakah ada kebijakan ulang atas K2 ini karena waktu yang semakin mepet untuk pemberkasan dan NIP. Jika dipikir secara logika, ujarnya, akan sulit untuk mengangkat K2 jika waktu pemberkasan melampaui tahun anggaran.

Diketahui, ada 600.000 lebih honorer K2 di 39 instansi pemerintah pusat, 32 pemerintah provinsi serta 484 kabupaten/kota. Dari jumlah 600.000 honorer K2 ini hanya 30 persennya atau sekitar 180.000 K2 yang diangkat menjadi PNS oleh pemerintah. 

Pemerintah mengaku sulit untuk menseleksi 30 persen dari 600.000 honorer itu karena harus memverifikasi honorer yang lolos dari masa kerja dan usia. Pertimbangan lain yakni apakah pegawai itu dibutuhkan atau tidak dalam formasi jabatan yang akan diisi. Sementara bidang tugas dan wilayah penugasan dari tenaga honorer itu sendiri juga menjadi pertimbangan.

Arsip Blog