-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label cirebon. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label cirebon. Tampilkan semua postingan

Rabu, 12 November 2014

Raup Ratusan Juta, Wanita PNS Gelapkan 21 Mobil Rental

Seorang wanita dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, nekat melakukan penipuan dan penggelapan sebanyak 21 unit mobil rental. Dengan modal alasan keperluan dinas kantornya, dia berhasil mengelabuhi para pemilik rental dan menggadaikan puluhan mobil itu.

NA, 39 tahun, yang berkerja di Bagian Perekonomian Badan Perencanan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kabupaten Cirebon, hanya tertunduk setelah dibekuk Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota. Ia ditangkap petugas di Terminal Cibadak Sukabumi, pekan lalu.

Sambil menutup wajahnya, NA mengaku terpaksa menggadaikan satu persatu mobil yang berhasil disewanya, karena terbelit utang yang cukup banyak, setelah menjadi korban penipuan bisnis emas online yang ia ikuti.

"Sebagian (utang) sudah ditanggulangi, tetapi ada beberapa yang tersisa. Yang tersisa, menyarankan agar saya melakukan ini (bisnis gadai mobil-red)," kata NA, di Kantor Polres Cirebon Kota, Rabu (12/11/2014) petang.

Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, Ajun Komisaris Hidayatullah mengatakan, berdasarkan keterangan para korban, tiap kali mengajukan sewaan, NA mengaku sedang membutuhkan mobil banyak untuk keperluan dinas kantornya. 

Beberapa pemilik rental percaya, lantaran yang meminjam adalah seorang PNS, dan tergiur karena peminjaman NA dalam jumlah banyak.

Setelah mendapatkan mobil-mobil itu, NA mencari orang yang membutuhkan mobil, dan menggadaikan kepadanya. Tiap satu unit mobil, dibanderol dengan harga sekitar Rp 30 hingga 40 juta, tergantung jenis mobil.

"NA menyewa mobil dari berbagai tempat, di antaranya Kota-Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan lainnya. Dari praktik tersebut, NA mengantongi untung hampir Rp 1 miliar," kata Hidayatullah.

Kepolisian akan mendalami kasus penggelapan dengan beberapa korban dan saksi-saksi. Apakah tindakan kriminal tersebut ada kaitannya dengan suaminya yang juga menjadi salah satu kepala dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, NA dikenakan pasal 378 dan 372 KUHP, tentang Penipuan dan Penggelapan Roda Empat, dengan ancaman lima tahun penjara.

Kamis, 30 Oktober 2014

Moratorium Penerimaan CPNS, Menpan Dinilai Tak Tahu Masalah

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon Djodjo Sutardjomengatakan, pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Yuddy Chrisnandi, terkait moratorium penerimaan CPNS selama limat tahun sangat prematur dan baru sebatas wacana.

Djodjo menilai, statemen Yuddy tidak didukung analisa dan fakta kebutuhan lapangan. Sebab, banyak daerah kekurangan tenaga guru maupun pegawai di lingkungan pemerintahan daerah. Karena itu, PGRI Kota Cirebon menyatakan protes keras.

Menilik fakta dan data di lapangan, untuk Kota Cirebon saja, bebernya, masih banyak kekurangan tenaga pengajar dan pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Guru itu bidang yang spesialis. Sama seperti dokter. Penggantinya harus dari jalur pendidikan," ujarnya, Jumat (31/10).



Senin, 07 Juli 2014

Tinggal NIP, 115 Honorer K2 Cirebon Segera Jadi CPNS

Berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Cirebon dinyatakan lengkap dan selesai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional III Jawa Barat Banten. Dengan demikian, 115 CPNS yang telah lulus ujian pada Desember 2013 lalu, tinggal menunggu Nomor Induk Pegawai (NIP) agar mereka dinyatakan resmi sebagai PNS.

Kepala sub Bidang Formasi dan Penempatan Pegawai Bidang Informasi Kepegawaian BK-Diklat Kota Cirebon M Riswanto SH mengatakan, berkas yang masih tertunda telah diperbaiki. Ada 25 nama CPNS yang dikembalikan BKN Regional III Jawa Barat Banten telah rampung dan dinyatakan selesai.

"Tugas pemberkasan sudah tidak ada masalah. Tinggal menunggu NIP dan mereka harus mengikuti pra jabatan sebelum menjadi PNS," terangnya kepada Radar Cirebon (JPNN Group), Senin (7/7).

Penetapan NIP untuk 115 CPNS itu, belum dapat dipastikan waktunya. Sebab, ujar Riswanto, pihak BKN hanya menyampaikan akan menghubungi lebih lanjut tentang waktu kepastian penetapan NIP tersebut.

"Belum dapat dipastikan atau dikira-kira. Yang pasti, kalau sudah selesai akan diinformasikan lebih lanjut," ujarnya.

Dengan demikian, PNS di Kota Cirebon akan bertambah setidaknya 115 orang lagi. Meskipun sebelumnya menjabat atau bekerja pada instansi tertentu, tidak menutup kemungkinan ada perubahan formasi. Sebab, saat sudah menjadi PNS harus mau dan siap ditempatkan dimanapun.

Untuk hal itu, Riswanto menyerahkan semua kebijakan kepada unsur pimpinan. Hanya saja, secara aturan 115 CPNS yang telah mendapatkan NIP dan mengikuti pra jabatan nantinya, termasuk orang yang bisa dipindahkan sesuai kebijakan.

"Kalau masih honorer tidak boleh. Karena belum termasuk ke dalam kategori PNS," ucapnya.

Pada beberapa hari lalu, dari 115 CPNS Kota Cirebon yang lulus, masih ada 25 orang di antaranya belum mendapatkan NIP karena kurang lengkap dalam pemberkasan. Sedangkan, 90 lainnya telah memiliki NIP.

Saat ini, lanjut Riswanto, seluruhnya telah lengkap dan selesai. Proses pengajuan NIP sejatinya telah dilakukan sejak Mei 2014 lalu. Namun, daftar antrian yang panjang membuat pemberkasan NIP untuk CPNS Kota Cirebon sedikit lama. Sebab, puluhan ribu CPNS dari Jawa Barat dan Banten di berkas  dalam satu tempat di BKN Regional III.

NIP menjadi hal penting bagi CPNS dan merupakan identitas bagi PNS. Sebab, kata Riswanto, tanpa adanya NIP tidak akan pernah keluar SK CPNS. Dengan demikian, Pemerintah Kota Cirebon baru akan mengeluarkan SK jika NIP dari BKN sudah disampaikan kepada Pemkot melalui BK-Diklat. Setelah mendapatkan NIP, masih ada tahapan selanjutnya agar data sesuai dan tidak ada perubahan.

"Data NIP harus benar dan jelas. Demi mendapatkan akurasi dan validasi data, kami melakukan beberapa kali pengecekan," ujarnya.

Kepala BK-Diklat Kota Cirebon Anwar Sanusi SPd MSi menyatakan, pemberkasan sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Namun, karena padatnya jumlah CPNS K-2 seluruh Jawa Barat Banten, proses menjadi lebih lama dari perkiraan. Dengan lulusnya 115 honorer K-2 menjadi CPNS itu, Anwar berharap mereka lebih meningkatkan kinerja. Meskipun demikian, posisi mereka telah menempati pos sebelumnya.

"Memang ada beberapa SKPD yang kekurangan pegawai. Penambahan CPNS ini belum tentu bisa mengisi SKPD karena mereka sudah ada pos sendiri selama menjadi honorer. Namun, kebijakan mutasi terbuka kepada mereka," terangnya.

Minggu, 18 Mei 2014

19 Orang Terancam Gugur Diangkat PNS Dari K2 Cirebon

Usai diumumkannya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori dua (K2) Kabupaten Cirebon pada tanggal 19 Februari 2014 lalu. Diketahui dari 1.768 peserta yang ada, hanya 424 orang yang dinyatakan lulus.

Usai diumumkan, ke-424 peserta tersebut langsung melakukan verifikasi dan validasi ulang di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cirebon.

Kepala BKPPD Kabupaten Cirebon H Supadi Priyatna SH MSi mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan deadline (batas waktu,red) penyerahan berkas validasi dan verifikasi data atas nama-nama yang dinyatakan lulus pada seleksi CPNS K2 hingga akhir bulan Mei 2014.

"Mereka setelah diverifikasi dan validasi oleh kami, minggu depan sebelumnya akan kami laporkan dan serahkan ke pak Bupati Drs H Sunjaya Purwadi Sastra MM MSi untuk ditanda tangani. Setelah ditanda tangani, berkas ini kami laporkan ke Kemenpan RB untuk proses penerbitan SK PNS," terangnya kepada Radar Cirebon (JPNN Grup), Minggu (18/6).

Dijelaskannya, dari 424 peserta yang dinyatakan lulus ada 19 orang yang tidak memenuhi syarat verifikasi dan validasi. Mereka tidak memenuhi syarat kebanyakan lantaran SK pengangkatan honorer bukan bulan Januari 2005.

Oleh karenanya yang bersangkutan terancam gugur bahkan gugur dengan sendirinya. "Setelah kami validasi dan verifikasi ada 19 orang yang tidak memenuhi syarat. Ini karena kebanyakan dari mereka, SK pengangkatan honorer bukan bulan Januari 2005 sehingga mereka terancam gugur bahkan gugur dengan sendirinya," tegasnya.

Arsip Blog