Ratusan Pensiunan PNS Tertipu

Sebanyak 965 pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertipu oleh seorang pensiunan PNS yang mengaku bisa menguruskan premi pensiun yang dibayarkan sekaligus tahun anggaran 2014-2015. Para pensiunan PNS tersebut berasal dari daerah Banjar Ciamis, Cianjur, Pangandaran Sukabumi, Majalengka, Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, Garut dan Bogor. Kerugian di taksir mencapai Rp 1 miliar lebih.

Kuasa Hukum para korban Saladuddin, mengungkapkan, berdasarkan pengaduan yang diterimanya terdapat dua perkara yang sudah di laporkan ke pihak kepolisian. Perkara dugaan penipuan yang pertama dilaporkan berasal dari kelompok Banjar, Ciamis, Pangandaran. Setidaknya ada 170 pensiunan PNS yang menjadi korban oknum pensiunan yang bernama AB asal Cianjur.

"Kita awalnya ingin melakukan mediasi. Dua kali kita lakukan, yang pertama AB minta waktu untuk mengembalikan uang kepada korban kurun waktu dua minggu, namun tidak ada realisasi, mediasi kedua lagi-lagi AB minta waktu dua minggu sambil membuat pernyataan kesanggupan membayar sekaligus menyerahkan kopi sertifikat atas nama orang lain. Kita kasih deadline terakhir pada 29 April 2015 ternyata tidak sanggup dengan berbagai alasan, seperti pinjaman ke bank belum cair," tegas Saladdudin ditemui dikantornya, Jumat (29/5/2015).

Dikatakan Salad, dalam menjalankan aksinya pelaku meyakinkan para pensiunan PNS bahwa ia bisa mengurusin premi pensiun dengan dibayar sekaligus. Bahkan jika berhasil, pelaku juga meminta komitmen fee sebesar 15 persen dari jumlah yang di cairkan. Bahkan untuk meyakinkan korbannya pelaku mengenalkan beberapa orang yang konon dari Kementerian aparatur negara dan dari DPR RI.

"Itu hanya modus saja agar para korban menyetorkan uang. Jumlah yang disetorkan dari para korban ke pelaku bervariasi anatar 5 hingga Rp 10 juta bahkan ada juga yang menyetor Rp 4 juta ke pelaku," jelas Saladuddin.

Salad juga menegaskan, selain kelompok Banjar, ada juga kelompok Cianjur yang mengaku tertipu atas perbuatan AB. Untuk Cianjur korban yang melaporkan sebanyak 70 orang. "Kerugiannya sekitar Rp 234.300.000,-. Kita juga sudah membuat LP ke Polres Cianjur," katanya.

Pihaknya menduga kemungkinan korban akan terus bertambah, karena wilayah jangkauan penipuannya hampir seluruh di Jawa Barat. "Informasinya korban-korban yang dari Bogor juga akan melapor. Kalau data rekap yang mereka buat baru sekitar 925 orang, tapi saya menduga lebih," tegasnya.

Seorang pensiunan PNS Kosasih (60) mengaku sempat ditawari untuk megurus premi pensiun melalui orang yang dekat dengan pelaku AB. Namun pria yang beralih profesi menjadi advokat itu tidak sampai menyetorkan sejumlah uang.

"Dari awal saya sudah yakin kalau itu hanya modus untuk melakukan penipuan. Masa mau ada pencairan pensiun sekaligus, sementara regulasi hukumnya juga belum ada. Makanya saya tidak mau ikut-ikutan," katanya.

Sementara itu pelaku AB saat akan dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak bisa tersambung. Keberadaanyapun hingga saat ini belum diketahui.*pikiran-rakyat

Read More

Proses Klaim Dana Pensiun PNS Hanya Satu Jam

PT Taspen (persero) mencoba melakukan terobosan. Taspen menjanjikan layanan klaim pensiun pegawai negeri sipil (PNS) hanya memerlukan waktu satu jam. Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro mengatakan, terobosan itu menjadi komitmen peningkatan kualitas pelayanan di hari jadi Taspen yang kini genap berusia 52 tahun. 

"Kami jamin layanan klaim pensiun PNS hanya satu jam. Kalau lebih, kami siap dihukum. Kami juga akan berikan hadiah untuk peserta," kata Iqbal melalui siaran pers kepada media. 

Iqbal menambahkan, layanan klaim satu jam bukan satu-satunya program untuk meningkatkan pelayanan. Taspen, kata dia, juga akan lebih proaktif dengan menyediakan layanan jemput bola. 

"Kami kan punya data peserta. Jadi, kami juga bisa mendatangi peserta untuk memberikan layanan," ujar dia. 

Sebagai upaya peningkatan kualitas para pegawainya, Iqbal mengatakan Taspen juga bakal menggelar pemilihan pegawai terbaik mulai satpam hingga customer service. 

"Ada semacam simulasi hingga tes pengetahuin untuk menguji bagaimana mereka menangani para peserta jaminan pensiun," ujarnya. 

Pada 2014, Taspen mencatat pertumbuhan aset sebesar 18,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp 135,92 triliun menjadi Rp 161,33 triliun. Laba usaha sesudah pajak tahun 2014 tercatat Rp 3,46 triliun atau mengalami kenaikan 161,57 persen dari tahun 2013 yang sebesar Rp 2,14 triliun.*republika

Read More

Taspen Optimistis Meski Hanya Garap PNS

Pengalihan portofolio pertanggungan program Tabungan Hari Tua (THT) Bukan Pegawai Negeri Sipil ke PT Asuransi Jiwa Taspen dinilai tidak akan memengaruhi kinerja PT Taspen. Bahkan, dengan pengalihan yang dilakukan, perusahaan plat merah tersebut akan dapat semakin fokus menggarap pegawai negeri sipil.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Operasional PT Taspen (Persero) Ermanza disela Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Penyelenggaraan Kepesertaan Pegawai BUMN dari PT Taspen (Persero) ke PT Asuransi Jiwa Taspen, di Bandung, Jumat (6/3/2015).

Ermanza mengatakan saat ini untuk THT tabungan pensiun sudah menyampai 100 persen atau sekitar 4,5 jutapegawai. Oleh karena itu, penyerahan portofolio sebesar Rp 2,1 triliun tidak akan terlalu berpengaruh. Apalagi, core dari perusahaannya adalah PNS sehingga akan semakin memudahkan untuk fokus disegmen tersebut.

Pengalihan penyelenggaraan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 dan perubahan Nomor 04/PMK.02/2014 mengenai Taspen harus mengalihkan seluruh portofolio pertanggungan program tabungan hari tua bukan PNS kepada perusahaan asuransi lain.

Sementara itu, berdasarkan surat dari Kementrian Keuangan No. S-850/MK.06/2015 tanggal 17 Desember 2014 perihal Persetujuan Prinsip Pengalihan Portofolio Pertanggungan Program THT Bukan PNS, yang pada prinsipnya menyetujui pengalihan kepesertaan THT bukan PNS kepada PT Asuransi Jiwa Taspen. Pengalihan portofolio sebesar Rp 2,1 triliun.

*pikiranrakyat

Read More

Mulai 2016, PNS Wajib Iuran Dana Pensiun

Pemerintah bakal mengubah mekanisme iuran pensiun bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2016 mendatang dari sistem pay as you go, yaitu mekanisme pembayaran pensiun yang langsung dibayar pemerintah,  menjadi sistem fully funded atau mekanisme iuran yang harus dikeluarkan PNS bersama pemerintah per bulan.  

Kepala Bidang Penyiapan Perumusan kebijakan Pensiun SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Kumala Sari mengatakan, perubahan ini akan tertuang dalam penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pensiun PNS. 

Calon beleid anyar ini merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disahkan pada akhir tahun lalu.

Kumala mengatakan, dalam draf beleid ini, dana pensiun PNS akan diambil dari beberapa sumber. Pertama, dari gaji PNS yang setiap bulan dipotong 1% untuk iuran pensiun. Kedua, diambilkan dari iuran pemerintah.

Ads Sponsor
Cegah keputihan dan kanker serviks bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

"Pemerintah kontribusinya 10 persen dari gaji PNS dan akan diambil dari pajak penghasilan (PPh) PNS yang sebulan besarannya sekitar 15 persen, " kata Kumala kepada Kontan Rabu (10/12/2014) kemarin.

Selain mengatur mengenai skema iuran, dalam peraturan pemerintah yang sedang disusun tersebut, pemerintah akan mengatur beberapa ketentuan lain. Seperti soal hak pensiun para PNS.

PNS yang berhak menikmati pensiun adalah PNS yang masa pengabdiannya minimal sudah mencapai 10 tahun dan tidak berhenti karena adanya sanksi disiplin atau pidana. Bagi PNS yang berhenti karena sanksi disiplin atau pidana, tidak akan mendapat hak pensiun secara penuh. Mereka hanya memperoleh uang pensiun dari iuran 1 persen yang dibayar setiap bulan.

Ketentuan lain, mengenai lembaga yang akan mengelola. Kementerian PAN-RB akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan apakah PT Taspen atau lembaga lain sebagai pengelola pensiun PNS. Keputusan ini sangat penting bagi pengelola dana pensiun pegawai negari seperti Taspen dan Asabri yang mengelola dana pensiun anggota TNI/Polri. 

Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro mengatakan Taspen ingin tetap mengelola dana pensiun PNS. "Sesuai UU No. 4 Tahun 2011 PT Taspen tetap diizinkan menambah jumlah peserta, jadi ini masih menjadi segmentasi Taspen," katanya. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang mengatakan pemerintah perlu berhati-hati menetapkan lembaga pengelola dana pensiun PNS ini.

Read More

BTPN Sumut Siap Latih Calon Pensiunan Jadi Pengusaha

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Sumatera Utara menawarkan kerja sama pelatihan usaha pemula kepada para Aparatur Sipil Negara di daerah itu yang akan memasuki masa pensiun agar nantinya tetap produktif dan mandiri.

"Pelatihan akan diberikan kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang akan memasuki masa pensiun tiga hingga lima tahun ke depan," kata Kepala Kantor Wilayah BTPN Cabang Sumatera Utara (Sumut), Syafiar di Medan, Senin (19/5).

Menurut dia, dengan menyiapkan para calon pensiunan menjadi pengusaha maka setelah pensiun, ASN akan tetap bisa produktif dan mandiri.

Dia mengatakan hal itu itu usai bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, H Nurdin Lubis untuk membicarakan program tersebut yang dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumut.

Syafiar menjelaskan sebenarnya program itu sudah lama dimiliki BTPN, tetapi sebelumnya dibuat untuk ASN yang akan memasuki pensiun enam bulan ke depan.

Tetapi hasil evaluasi, lanjut dia, masa pelatihan selama enam bulan sangat kurang untuk mempersiapkan diri dan usaha yang tepat bagi para ASN yang akan memasuki masa purnabhakti.

"Untuk benar-benar bisa menjadikan para pensiunan itu menjadi pengusaha, memang awalnya diperlukan pengetahuan mengenai minat jenis usaha, termasuk menyiapkan mental untuk tidak lagi menjadi ASN sehingga waktu tiga hingga lima tahun sebelum purnabhakti dinilai lebih tepat," katanya.

Selain menyiapkan para pensiunan tetap mapan dan produktif, BTPN juga berkeinginan menjadikan komunitas pensiunan menggunakan area BTPN untuk kegiatan rohani maupun ajang kumpul sehingga para pensiunan benar-benar menikmati hari tua dengan tenang dan gembira.

"BTPN siap menggandeng BKN Sumut seperti yang sudah dilakukan di salah satu kabupaten di Bali dan di Klaten, Jawa Tengah," katanya.

Sekda Provinsi Sumut, Nurdin Lubis mengaku sangat mendukung dan siap melakukan kerja sama dengan BTPN.

"Meski program serupa sudah ditangani Korpri, tetapi program BTPN itu sangat bagus dan bermanfaat bagi para ASN yang segera memasuki masa pensiun," katanya.

Meski sudah memiliki program serupa yang ditangani Korpri, namun Nurdin melihat tawaran BTPN sangat bagus sehingga perlu disambut baik dengan mewujudkan kerja sama.

"Peprov Sumut sudah minta BTPN membuat penawaran secara lebih rinci sehingga Pemprov Sumut bisa mempelajari secara seksama dan menyesesuaikan dengan ketentuan yang berlaku agar kerja sama terwujud," katanya.

view the original news here

Read More

Taspen Targetkan Pertumbuhan Pendapatan 130,77%

PT Taspen (Persero) menargetkan pendapatan sepanjang tahun ini mencapai lebih dari Rp 3 triliun, meningkat 130,77% dibanding target tahun sebelumnya yang tercatat Rp 1,3 triliun.

Direktur Utama PT Taspen (Persero), Iqbal Lantanro menjelaskan peningkatan hingga lebih dari 100% tersebut bakal tercapai karena adanya memberlakukan penundaan batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS) pada jabatan administratif dari 56 tahun menjadi 58 tahun.

Sedangkan untuk target premi tahun ini, perseroan menargetkan peningakatan sebesar 15%. Pencapaian target tersebut didukung dengan penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kenaikan gajinya.

"Pendapatan premi itu sangat tergantung penambahan pagawai, sangat bergantung kenaikan gaji. Kalau naik 5%-10% pasti mempengaruhi terhadap premi kurang lebih 15%," tuturnya setelah menghadiri acara jalan santai merayakan Hari Ulang Tahun Taspen ke- 51, di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu (27/4/2014).

Tahun lalu, Taspen mencetak laba sebesar Rp 1,3 triliun. Mengalami peningkatan 214,52% dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp 422,93 miliar.

Iqbal menambahkan di usia ke 51 tahun, Taspen telah melakukan inovasi pelayanan berupa pelayanan satu titik, e-Karip, e-Dapem, e-Klim, office channeling.

"Upaya lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan lebih mendekatkan Taspen pada pesertanya yaitu dengan Mobil Layanan Taspen," pungkasnya.

view the original news here

Read More

Taspen Ingin Tingkatkan Premi Dana Pensiun PNS

PT Taspen (persero), ingin meningkatkan target premi pensiun sebesar 15 persen.

Target tersebut, terkait renumerasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga gaji pegawai negeri sipil (PNS) mengalami kenaikan.

"Kalau naik 5 persen sampai 10 persen, pasti mempengaruhi terhadap premi kurang lebih 15 persen," ujar ujar Direktur Utama PT Taspen (Persero) Iqbal Lantanro di acara perayaan ulang tahun PT Taspen ke 51, Minggu (27/4/2014).

Iqbal mengungkapkan, perseroan bisa meningkatkan setoran premi,  kalau instansi atau lembaga pemerintahan bisa menaikkan gaji karyawannya. Hal itu, tergantung dari sistem renumerasi yang diberikan pemerintah.

"Pendapatan dari premi target itu sangat tergantung pertambahan pagawai," ungkap Iqbal.

Sebelumnya diberitakan, laba Taspen 2013 mengalami kenaikan 214,52 persen dari tahun sebelumnya Rp 422,93 miliar menjadi Rp 1,3 triliun.

Sedangkan target laba dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Perusahaan (RKAP) 2013 Taspen menargetkan pendapatan Rp 468,66 miliar atau 211,41 persen dari target.

view the original news here

Read More

Investasi Taspen Terdongkrak Peraturan Pensiun Baru PNS

PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) diuntungkan dengan aturan baru tentang pensiun aparatur negara. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, usia pensiun PNS untuk jenjang jabatan tertentu bisa diperpanjang. Hal tersebut membuat kekuatan investasi PT Taspen terdongkrak.

Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro mengatakan, aturan pensiun itu membuat perseroan tahun ini mendapatkan suntikan dana lebih. Hal tersebut karena beberapa pegawai negeri sipil yang diperpanjang usia pensiunnya.

"Misalnya pejabat setingkat eselon III diperpanjang dari 56 tahun menjadi 58 tahun. Sedangkan, pejabat eselon I dan II diperpanjang menjadi 60 tahun," katanya di Jakarta kemarin (15/4).

Dari 258 ribu peserta Taspen yang masuk masa pensiun, setidaknya ada 168 ribu yang bisa ditunda masa pensiunnya selama dua tahun. Namun, dia memperkirakan ada beberapa pegawai negeri yang menolak untuk memperpanjang masa pensiunnya.

"Kami perkirakan ada sekitar 5 persen yang tak mau diperpanjang pensiunnya. Itu artinya masih banyak pegawai yang cash out-nya (masa pengambilan klaim) ditunda. Berarti, modal investasi kami bisa lebih," katanya.

Direktur Keuangan PT Taspen Tri Lestari mengaku bakal ada dana Rp 2 triliun yang bisa digunakan untuk tambahan investasi. Dana tersebut berasal dari perkirakan Rp 5,8 triliun untuk total klaim dana THT (tunjangan hari tua) pada 2014.

"Dengan kondisi tersebut kami perkirakan bisa mencapai bottom line (laba bersih, red) Rp 3 triliun. Sedangkan dari aset, kami bisa tumbuh menjadi Rp 158,8 triliun," katanya.

Target tersebut bisa dibilang cukup besar. Dari sisi laba, kinerja PT Taspen memang sedang tumbuh pesat. Dari realisasi 2012 senilai Rp 421,16 miliar, raihan laba bersih PT Taspen tahun lalu naik 114 persen menjadi 1,32 triliun. Laba tahun ini juga ditargetkan naik 127 persen.

Tapi pertumbuhan aset pada 2013 hanya 4,33 persen, dari Rp 130,31 triliun pada 2012 menjadi Rp 135,95 triliun. PT Taspen optimistis proyeksi kenaikan aset 16 persen tahun ini bisa tercapai.

Iqbal juga optimistis Pemilu tahun ini berjalan baik. "Itu pasti melahirkan investor dan saham baru," katanya. Selama ini pendapatan PT Taspen didominasi hasil investasi.

Perseroan juga berencana merealisasikan rencana pendirian anak usaha di bidang asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life). Asuransi tersebut bakal mengincar PNS yang ingin mendapatkan benefit lebih dari layanan BPJS.

"Kalau BPJS hanya menyediakan dasar. Nah, kami tawarkan ke pegawai negeri untuk mendapatkan layanan yang lebih dengan membayar premi tambahan," tambahnya.

Untuk saat ini, anak perusahaan tersebut menargetkan bisa menjaring 130 ribu peserta dengan pendapatan Rp 200 miliar per tahun. "Saat ini kami mempunyai dana kelola Rp 1,6 triliun. Dan dengan modal ini, kami sudah termasuk perusahaan kelas menengah."

view the original news here

Read More