Pengumuman CPNS 2013 - BKD Sragen Cuci Tangan Soal Hasil Seleksi CPNS K2

Ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) berusia kritis yang gagal lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sragen tetap menuntut BKD dan Pemkab setempat untuk bertanggung jawab terhadap database K2 dan meminta agar semua honorer K2 yang asli 2005 diloloskan.

 

Suwarso, perwakilan dari honorer K2 Sragen, menguraikan aksi mogok akan terus dilakukan hingga ada solusi untuk pengangkatan bagi honorer yang tidak lolos. Bahkan, Suwarso mengaku sudah mengantongi bukti-bukti dan siap untuk menempuh jalur hukum atas kejanggalan seleksi ini.

 

“Bukti sudah ada. Kalau memang tidak ada tindak lanjut kami diangkat, akan kami laporkan ke kejaksaan. Kami juga akan bergabung menggelar aksi ke Pemda dan nanti ke Jakarta,” terangnya.

 

Sementara, Ketua Forum Tenaga Honorer Pemkab Sragen, Uut Haryanto mengatakan soal kenapa kejanggalan data tidak dikomplain pada saat uji publik, karena menurutnya saat itu para honorer berusia kritis masih menyimpan harapan akan diprioritaskan. Akan tetapi ketika hasilnya ternyata malah kelulusan didominasi honorer baru, honorer mulai merasakan ketidakadilan dan kebijakan pemerintah dinilai tidak konsisten.

 

Dalam aksi kemarin, sekitar 300 honorer yang gagal lolos dari seluruh kecamatan sempat menduduki halaman kantor BKD Sragen dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Setelah dua jam menunggu mereka akhirnya diterima beraudiensi dengan Kepala BKD Suwandi.

 

Dalam audiensi itu, Suwandi mengatakan jika dirinya baru menjabat sebagai Kepala BKD per 6 Januari 2014, sehingga tidak mengetahui betul soal database dan proses verifikasi data K2. Namun, hasil klarifikasi ke pejabat BKD yang melakukan verifikasi, semua sudah berjalan sesuai prosedur.

 

Ia juga membantah ada permainan antara daerah, BKD, dengan pusat. Sebab seluruh proses seleksi hingga penentuan pengumuman semua ditangani Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan Kemenpan-RB. Soal tudingan ada permainan uang, juga tegas dibantahnya.

 

Mengenai tuntutan pembatalan atau dilakukan pengangkatan terhadap honorer K2 yang asli database 2005, menurutnya, Pemkab tak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, hal itu akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat meskipun nantinya semua akan tergantung dari pemerintah pusat juga.

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | RFID | Amazon Affiliate

View the original article here