Pemkab Sragen Keberatan Penerimaan CPNS Dihentikan Sementara

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen, Jawa Tengah, memberi tanggapan negatif atas rencana pemberhentian sementara (moratorium) penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Pemkab Sragen menilai moratorium itu memberatkan. Sebab Pemkab masih membutuhkan tambahan jumlah pegawai.

"Kita masih kekurangan pegawai, terutama di sektor kependidikan dan tenaga pengajar. Selain itu pemkab juga masih membutuhkan tenaga teknis administrasi dengan spesifikasi khusus," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, Kamis (30/10/2014).

Tatag mengatakan, jika moratorium diberlakukan selama lima tahun kedepan, maka Pemkab akan mengalami kekurangan pegawai. Ditambah lagi, banyak PNS yang akan pensiun.

"Namun jika memang pemerintah pusat tetap akan memberlakukan moratorium, sebisa mungkin kita optimalkan jumlah pegawai yang ada," kata Tatag.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen, Suwandi, mengatakan Pemkab masih membutuhkan 1.200 pegawai. Jumlah pegawai di Sragen masih belum ideal, yaitu 11.550 orang.

“Berat jika dilihat dari sisi kebutuhan pegawai. Kalau memang ada moratorium, mau tak kami lakukan pemerataan pegawai," ujat Suwandi. 

Read More

Rekrutmen CPNS Sragen Dijatah 30 Posisi

Lowongan CPNS 2014 segera dibuka. Sragen mendapat jatah kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2014. Hanya saja, pemkab belum bisa memastikan bakal membuka lowongan CPNS tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen, Suwandi, berdasarkan informasi yang diperoleh, Sragen mendapat kuota sebanyak 30 lowongan CPNS. Hanya saja, lanjut dia, belum ada informasi terkait formasi kuota itu. Pemkab masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Lantaran hal itu, pihaknya belum bisa memastikan kepastian pembukaan lowongan CPNS di Bumi Sukowati tahun ini. “Formasinya kami masih menunggu kepastian dari Kemenpan-RB. Jadi, belum bisa dipastikan akan membuka atau tidak,” jelas dia kepada wartawan di Sragen, Senin (14/7/2014).

Suwandi menjelaskan kebutuhan pegawai di Sragen cukup mendesak. Kebutuhan itu khususnya untuk tenaga kesehatan serta tenaga pendidik. Disinggung angka pasti kekurangan pegawai, Suwandi menyatakan pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail.

“Untuk kekurangan pegawai itu terjadi untuk guru dan tenaga kesehatan. Untuk tambahan guru menunggu tambahan dari rekrutmen tenaga honorer kategori 2 (K2),” ungkapnya.

Senada, Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, menguraikan pihaknya belum bisa memastikan pemkab bakal membuka lowongan CPNS tahun ini.

Pemkab, lanjut dia, bakal melakukan penataan terlebih dahulu terkait formasi yang ada saat ini untuk memastikan formasi yang mengalami kekurangan pegawai. “Untuk membuka lowongan, lihat dulu nanti dapatnya berapa. Kami koordinasikan dengan pemerintah pusat. Kami tata dulu pegawai yang ada saat ini,” terang dia.

Sebelumnya, Tatag mengungkapkan pemkab masih kekurangan pegawai khususnya tenaga pendidik serta tenaga kesehatan. Dia menjelaskan setiap tahun setidaknya 500 PNS pensiun. Jika dihitung sejak moratorium berlaku sekitar 2008, total PNS berkurang akibat pensiun mencapai 2.500 pegawai.

view the original news here

Read More

21 Honorer K2 Sragen Lolos CPNS Mengundurkan Diri, Mengapa?

Aliansi LSM dan Forum Tenaga Honorer Kategori 2 Sragen (FTHKS) mengingatkan agar proses verifikasi tak dilakukan main-main. Pasalnya, tim verifikasi dari pusat melibatkan aparat hukum.

Pelaksana Humas Aliansi LSM, Suti Hantoro, mengungkapkan tim verifikasi K2 lolos CPNS dari pemerintah pusat terdiri dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Pengawas Nasional (BPN) serta Bareskrim Polri. “Sehingga kami berharap verifikasi yang dilakukan tak main-main karena sudah melibatkan aparat hukum,” jelas dia kepada wartawan di Sragen, Sabtu (26/4/2014).

Suti mengungkapkan proses verifikasi merupakan momentum bagi para honorer K2 maupun pimpinan satuan kerja (satker) untuk jujur. Disampaikannya, dari informasi yang diterima terdapat sejumlah tenaga honorer K2 yang lolos seleksi menyatakan mengundurkan diri.

Suti menyebut, 10 honorer K2 di Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) dan enam orang di SMK Sambirejo menyatakan mengundurkan diri. Selain itu, lima honorer K2 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sragen juga menyatakan mengundurkan diri. “Itu informasi yang diterima aliansi dan forum. Kalau sekarang ada honorer yang sudah jujur, sementara tim verifikasi masih ngeyel meloloskan mereka yang bodong, kami tidak main-main akan dibawa ke ranah hukum,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator FTHKS, Suwarso, mengungkapkan dari hasil penelusuran ditemukan satu Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honorer K2 yang janggal. “Dalam SK yang sama nomor yang sama dan tanggal pengeluaran SK yang sama tetapi tingkat pendidikan berbeda. Yang satu lulus SMA yang satu D2 PGSD. Padahal, ijazah D2 baru didapat di 2007 kenapa SK bisa keluar 2003. Kami menemukan satu kasus seperti itu,” urai dia.

Suwarso menegaskan pihaknya meyakini dari 727 honorer K2 lolos tes CPNS terdapat sekitar 300 honorer K2 yang memanipulasi data alias bodong. Pihaknya siap membeberkan bukti-bukti atas temuan tersebut. “Kami ada bukti. Kalau perlu kami datangkan dari saksi hidupnya. Makanya, kami meminta tolong agar birokrasi pemkab bisa bekerja yang jujur,” katanya.

view the original news here

Read More

Pengumuman CPNS 2013 - BKD Sragen Cuci Tangan Soal Hasil Seleksi CPNS K2

Ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) berusia kritis yang gagal lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sragen tetap menuntut BKD dan Pemkab setempat untuk bertanggung jawab terhadap database K2 dan meminta agar semua honorer K2 yang asli 2005 diloloskan.

 

Suwarso, perwakilan dari honorer K2 Sragen, menguraikan aksi mogok akan terus dilakukan hingga ada solusi untuk pengangkatan bagi honorer yang tidak lolos. Bahkan, Suwarso mengaku sudah mengantongi bukti-bukti dan siap untuk menempuh jalur hukum atas kejanggalan seleksi ini.

 

“Bukti sudah ada. Kalau memang tidak ada tindak lanjut kami diangkat, akan kami laporkan ke kejaksaan. Kami juga akan bergabung menggelar aksi ke Pemda dan nanti ke Jakarta,” terangnya.

 

Sementara, Ketua Forum Tenaga Honorer Pemkab Sragen, Uut Haryanto mengatakan soal kenapa kejanggalan data tidak dikomplain pada saat uji publik, karena menurutnya saat itu para honorer berusia kritis masih menyimpan harapan akan diprioritaskan. Akan tetapi ketika hasilnya ternyata malah kelulusan didominasi honorer baru, honorer mulai merasakan ketidakadilan dan kebijakan pemerintah dinilai tidak konsisten.

 

Dalam aksi kemarin, sekitar 300 honorer yang gagal lolos dari seluruh kecamatan sempat menduduki halaman kantor BKD Sragen dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Setelah dua jam menunggu mereka akhirnya diterima beraudiensi dengan Kepala BKD Suwandi.

 

Dalam audiensi itu, Suwandi mengatakan jika dirinya baru menjabat sebagai Kepala BKD per 6 Januari 2014, sehingga tidak mengetahui betul soal database dan proses verifikasi data K2. Namun, hasil klarifikasi ke pejabat BKD yang melakukan verifikasi, semua sudah berjalan sesuai prosedur.

 

Ia juga membantah ada permainan antara daerah, BKD, dengan pusat. Sebab seluruh proses seleksi hingga penentuan pengumuman semua ditangani Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan Kemenpan-RB. Soal tudingan ada permainan uang, juga tegas dibantahnya.

 

Mengenai tuntutan pembatalan atau dilakukan pengangkatan terhadap honorer K2 yang asli database 2005, menurutnya, Pemkab tak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, hal itu akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat meskipun nantinya semua akan tergantung dari pemerintah pusat juga.

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | RFID | Amazon Affiliate

View the original article here

Read More