HBA Minta PNS Kerja Optimal

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) meminta para PNS di lingkup Provinsi Jambi bekerja secara optimal. Dan bisa menunjukkan prestasi serta kerja terbaiknya sebagai aparatur negara. Itu diungkapkannya saat meminpin upacara rutin Senin (7/4). Berbeda dari biasanya, kali ini HBA langsung mengambil alih menjadi Inspektur Upacara, pasca posisi Sekda ditinggalkan Syahrasaddin.

Dalam amanat upacara, HBA mengingatkan keberhasilan tugas pemerintahan sangat bergantung dari kemampuan individu serta ketulusan pengabdian untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. "PNS itu pengabdian bukan beban tugas," kata HBA.

Menurut HBA, tuntutan keterbukaan informasi dan pelayanan prima bagi masyarakat, harus dilaksanakan sehingga roda pemerintahan berjalan baik serta pembangunan dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah menyediakan ruang bagi keterbukaan informasi bagi masyarakat, sekarang APBD Pemprov Jambi bisa dilihat di internet," kata HBA.

Dilanjutkan, mengenai keterbukaan informasi akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan pemerintah dengan harapan masyarakat dapat bekerjasama untuk menyukseskan program.

Ketua Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi Ar Syahbandar menilai, jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sudah terlalu banyak. Bahkan kini jumlahnya sudah lebih dari 6 ribu orang. Namun, pelayanan publik masih jauh dari maksimal. Untuk itu, DPRD meminta Gubernur Jambi melakukan reformasi birokrasi, menegakkan disiplin PNS.

Seharusnya dengan jumlah pegawai yang cukup banyak tersebut, pelayanan terhadap publik dapat lebih maksimal dan optimal, tapi nyatanya tidak demikian. Bahkan dari total APBD 2014 sebesar 30 persen tersedot untuk belanja pegawai.

“Pegawai banyak tapi pelayanan publik tidak optimal. APBD banyak tersedot untuk belanja pegawai,” ujarnya.

Syahbandar menambahkan, dengan jumlah pegawai lebih tersebut, seharusnya pelayanan dapat optimal. Namun nyatanya kinerja pegawai malah kurang efektif. Untuk itu, Gubernur harus melakukan reformasi birokrasi dan lebih meningkatkan lagi disiplin PNS atau bahkan bila perlu menawarkan bagi PNS yang mau ambil pensiun dini daripada menjadi beban APBD.

“Terus terang, Dewan sering mendapat laporan keluhan dari masyarakat atas pelayan pegawai jajaran Pemprov, yang lambat dan kurang optimal,” katanya.

Ia berpesan agar selalu tanggap terhadap aspirasi warga. Bahkan, ia meminta pejabat untuk senantiasa menjalin interaksi dengan warga, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial.

“Sekarang teknologi canggih, ada android dan lainnya. Saya menghimbau agar para pejabat cepat tanggap menyikapi berita, khususnya yang berkaitan dengan aspirasi warga,” ujarnya.

view the original news here